Komisi II DPR RI Evaluasi Daerah Otonom Baru di Papua Tengah

Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Papua Tengah dalam rangka evaluasi terhadap pelaksanaan Daerah Otonom Baru (DOB), yang berlangsung selama dua hari, Kamis hingga Jumat, 1–2 Mei 2025. Kegiatan ini dipusatkan di Hotel Horison Diana, Kabupaten Mimika.

Kunjungan kerja ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, dan turut dihadiri oleh anggota DPR lintas fraksi serta perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri.

Dalam agenda tersebut, Wakil Ketua Komisi II melakukan dialog terbuka dengan delapan kepala daerah di wilayah Papua Tengah, unsur Forkopimda, serta perwakilan lembaga adat, Dialog ini bertujuan untuk mendengar secara langsung perkembangan implementasi DOB dan tantangan yang dihadapi di lapangan.

Gubernur Papua Tengah, Meki Fritz Nawipa, dalam sambutannya menegaskan bahwa Papua Tengah sebagai provinsi baru sedang menjalani proses penting dalam membangun fondasi pemerintahan, pelayanan publik, dan penataan kelembagaan.

Ia mengakui perjalanan ini tidak mudah dan penuh dinamika, Kami memahami bahwa keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya bertumpu pada semangat dan kerja keras pemerintah daerah, tetapi juga pada dukungan pemerintah pusat serta pengawasan dan arahan dari DPR RI, khususnya Komisi II.

Gubernur Nawipa juga menyampaikan harapannya agar Papua Tengah dapat menjadi contoh provinsi baru yang berhasil, dengan mengedepankan prinsip kolaborasi, transparansi, dan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, dalam sambutannya mengapresiasi sambutan hangat yang diberikan masyarakat Papua.

Ia menegaskan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk mendengarkan realitas yang terjadi di lapangan, Kami datang ke sini bukan untuk mendengar laporan yang dibuat-buat, tetapi untuk memahami kondisi sebenarnya yang dihadapi masyarakat Papua Tengah.

Sementara itu, Direktur Jenderal Otonomi Daerah di Kementerian Dalam Negeri, Akmal Malik, menyampaikan komitmen pemerintah pusat untuk mendorong pelaksanaan otonomi khusus secara optimal di empat provinsi baru, termasuk Papua Tengah, Ada 12 agenda utama yang menjadi amanah dari pembentukan DOB, Dari empat provinsi baru, Papua Tengah merupakan yang paling progresif dalam implementasinya.

Ia juga menambahkan bahwa keberhasilan suatu sistem sangat ditentukan oleh aktor-aktor pelaksananya, Capaian kinerja Papua Tengah dalam tiga tahun terakhir menunjukkan indikator positif.

Sebagai kunjungan ini, Ia berharap menjadi titik tolak bagi penyempurnaan pelaksanaan DOB di Papua Tengah, serta memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah demi terwujudnya pembangunan yang merata, dan berkelanjutan di wilayah timur Indonesia.