Bappeda Mimika Soroti Validitas Data Kemiskinan dalam Perencanaan RKPD 2025 dan Rencana Aksi Tahunan 2026

Timika, papuamctv.com – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Mimika mendesak adanya validasi mendalam terhadap data kemiskinan dan kemiskinan ekstrem di wilayah Kabupaten Mimika. Hal ini menjadi sorotan utama dalam Focus Group Discussion (FGD) terkait Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Tahun 2025 dan Rencana Aksi Tahunan 2026 yang diselenggarakan pada Kamis, 23 Oktober 2025.

Kepala Bappeda Mimika, Yohana Paliling, mengungkapkan keprihatinannya mengenai kondisi penanggulangan kemiskinan di Mimika. Meskipun daerah ini berada dalam posisi yang relatif aman dibandingkan kabupaten lain, Yohana menyoroti bahwa angka penurunan kemiskinan cenderung flat dan tidak signifikan, padahal alokasi dana untuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis terus mengalami penambahan.

Ia menekankan pentingnya menggunakan data yang bisa dipertanggungjawabkan, seperti data dari Badan Pusat Statistik (BPS), untuk menyusun program yang benar-benar melayani masyarakat.

Dalam perencanaan program RPKD, Bappeda Mimika secara tegas memprioritaskan layanan publik dasar bagi masyarakat miskin yang berada di Desil 1. Kelompok ini adalah masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah yang berada dalam situasi sangat sulit untuk memenuhi kebutuhan dasar.

Yohana Paliling juga menyoroti adanya dugaan ketimpangan data demografi kemiskinan. Ia mencontohkan Kelurahan Kebun Sirih, Distrik Mimika Baru, di mana terdeteksi banyak keluarga berada di Desil 1 dan termasuk dalam kategori miskin ekstrem.

Ia menegaskan bahwa validitas data ini sangat krusial karena "membawa wajah Mimika". Pengecekan data harus dilakukan bukan untuk membela diri, melainkan untuk memastikan penyusunan program berikutnya benar-benar sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat yang menjadi prioritas.

Meskipun terjadi keterlambatan di mana dokumen RPKD periode 2025-2029 seharusnya rampung tahun lalu, Kepala Bappeda berharap dokumen tersebut dapat diselesaikan secepatnya. Program yang sudah berjalan di tahun 2025 akan tetap diinput ke dalam dokumen.

Selain itu, Bappeda Mimika akan menyusun Rencana Aksi Tahunan 2026 yang akan disinkronkan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun depan. Sinkronisasi ini bertujuan untuk memastikan semua upaya penanggulangan kemiskinan terintegrasi dan tepat sasaran berdasarkan data yang valid dan terperinci.

Kemiskinan bukan hanya soal kekurangan pendapatan, tetapi juga soal akses terhadap kesempatan, pelayanan publik, dan keadilan sosial. Karena itu, penanggulangan kemiskinan harus menjadi agenda utama pembangunan Mimika lima tahun ke depan. (HK)