DP3AP2KB Mimika Gelar Monev Aksi Konvergensi Stunting 2025, Tekankan Penguatan Koordinasi dan Efektivitas Program
Pada
22 Nov, 2025
TIMIKA, papuamctv.com - Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, atau DP3AP2KB, menggelar Penilaian Hasil Monitoring dan Evaluasi Aksi Konvergensi Pencegahan serta Percepatan Penurunan Stunting tahun 2025.
Kegiatan ini berlangsung di Hotel Horison Ultima Timika, Papua Tengah, pada Kamis 20 November 2025.
Acara dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong, yang turut didampingi Kabid Pengendalian Penduduk DP3AP2KB Mimika, Herlina Pongdatu, serta narasumber dari Kementerian Dalam Negeri.
Hadir pula para pimpinan OPD, Forkopimda, Ketua Pengadilan Agama Mimika, perwakilan PT Freeport Indonesia, dan peserta dari berbagai OPD terkait.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati menegaskan bahwa percepatan penurunan stunting merupakan salah satu prioritas utama pembangunan daerah. Berbagai program intervensi spesifik dan sensitif telah dijalankan sepanjang tahun 2025, terutama menyasar kelompok 1.000 Hari Pertama Kehidupan.
Wakil Bupati menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh untuk melihat capaian program, mengidentifikasi hambatan, serta memastikan koordinasi antar-OPD berjalan optimal. Hasil monev ini, kata dia, akan menjadi dasar penyesuaian strategi dan penyempurnaan penggunaan anggaran agar lebih efektif dan tepat sasaran.
Sementara itu, narasumber dari Kementerian Dalam Negeri, Besse Kuti, menjelaskan bahwa penilaian monev dilakukan melalui dua tahapan. Pertama, memonitor dampak dan capaian intervensi yang telah dilaksanakan OPD pengampu. Kedua, meninjau kembali kinerja perencanaan serta realisasi anggaran hingga akhir tahun.
Ia menambahkan, terdapat 31 indikator utama dalam aksi konvergensi stunting yang wajib dikawal dari tahap perencanaan hingga penetapan anggaran. Seluruh indikator ini diharapkan dapat terakomodir dalam Rencana Kerja OPD, RKPD, hingga masuk dalam APBD, karena merupakan program prioritas nasional.
Besse menegaskan, penting bagi seluruh proses perencanaan hingga realisasi anggaran berjalan selaras dengan intervensi di lapangan sehingga penurunan stunting dapat tercapai secara optimal.
