Memasuki Tahap Penentuan, Pemkab Mimika Selenggarakan Seminar Akhir Studi Kelayakan DOB Kota Timika

Timika, papuamctv.com — Masa depan tata kelola pemerintahan dan percepatan pembangunan di Mimika kian mendekati titik terang. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Mimika menggelar Seminar Akhir Studi Kelayakan Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Kota Timika Tahun Anggaran 2025, bertempat di Aula Kantor Bappeda Mimika, Kamis (13/11/2025).

Seminar ini menjadi puncak dari serangkaian studi mendalam yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Mimika bekerjasama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Papua (Unipa). Studi kelayakan ini sebelumnya juga mencakup rencana pembentukan DOB Mimika Barat dan Mimika Timur, sebelum difokuskan pada pemekaran Kota Timika.

Pembentukan DOB Kota Timika didorong oleh dinamika dan aspirasi kuat dari masyarakat yang mendambakan peningkatan pelayanan publik, akses yang lebih baik terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, serta yang paling utama, keberpihakan dan perlindungan terhadap Orang Asli Papua (OAP).

Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Drs. Ananias Faot, M.Si., yang mewakili Bupati Mimika, menegaskan pentingnya langkah strategis ini. "Kota Timika telah menjadi pusat kegiatan ekonomi, sosial, dan pemerintahan di wilayah Papua Tengah. Perkembangan ini tentu membawa tantangan baru dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik," ujar Ananias Faot dalam sambutannya.

Beliau menekankan bahwa DOB bukanlah sekadar pemekaran wilayah, melainkan upaya mendekatkan pelayanan, mempercepat pembangunan, dan meningkatkan kesejahteraan seluruh warga, terutama OAP.

“Kita ingin Kota Timika sebagai DOB menjadi rumah bersama. Sebuah kota yang memberikan ruang, peluang, dan penghargaan bagi semua tanpa meninggalkan hak dan martabat OAP sebagai pemilik negeri ini.” — Drs. Ananias Faot, M.Si., Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Kabupaten Mimika, yang dibentuk pada tahun 1999 berdasarkan UU Nomor 45 Tahun 1999, telah berusia 24 tahun. Dengan batas usia minimal 7 tahun bagi kabupaten untuk dapat dimekarkan, Mimika secara administratif telah memenuhi syarat pemekaran.

Studi kelayakan yang dilakukan Unipa ini berupaya memberikan informasi penting dari berbagai aspek, meliputi kelayakan administratif, geografi, demografi, keamanan, sosial, keuangan daerah, hingga kemampuan penyelenggaraan pemerintahan calon Kota Timika.

Seminar akhir ini akan menjawab pertanyaan krusial: apakah Kota Timika "layak" atau "tidak layak" untuk dibentuk sebagai Daerah Otonomi Baru. Hasilnya akan berupa skor akhir terhadap indikator-indikator yang diteliti, sekaligus memberikan rekomendasi langkah-langkah selanjutnya yang perlu dipersiapkan oleh Pemkab Mimika.

Sesi Foto bersama saat Pembukaan Seminar Akhir Studi Kelayakan DOB Kota Timika oleh  Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Drs. Ananias Faot, M.Si., di Aula Kantor Bappeda Mimika, Kamis (13/11/2025). Foto: Redaksi

Mengakui kemajemukan Timika, Pemkab Mimika memastikan bahwa kehadiran DOB harus menjadi solusi dan tidak menambah masalah baru, terutama terkait perlindungan OAP di tengah keragaman. Untuk mewujudkan Kota Timika yang adil, Asisten Faot menggarisbawahi lima program strategis yang harus disusun, di antaranya:

· Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Kerja bagi anak muda Papua.

· Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Adat melalui dukungan UMKM, koperasi, dan akses modal.

· Perlindungan Tanah dan Hak Ulayat untuk menghormati kearifan lokal.

· Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Gizi masyarakat, khususnya di kampung.

· Pelibatan Aktif Tokoh Adat, Tokoh Agama, dan Perempuan Papua dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan.

Dengan hasil studi yang sebentar lagi dipublikasikan, Bappeda Mimika dan Pemkab Mimika akan memiliki pijakan yang kuat untuk mengambil keputusan. Diharapkan, DOB Kota Timika kelak mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, pelayanan publik yang lebih cepat, pembangunan yang lebih merata, serta mencetak Sumber Daya Manusia (SDM) OAP yang lebih siap menjadi penggerak pembangunan. (HK)