Wabup Mimika Jawab Pandangan Fraksi, APBD 2026 Siap Disahkan

Timika, papuamctv.com – Pemerintah Kabupaten Mimika menunjukkan keseriusan penuh dalam menanggapi dinamika pembangunan daerah. Dalam Rapat Paripurna III Masa Sidang III DPRK Mimika, Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong, menyampaikan jawaban tegas dan terperinci Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika atas pandangan umum seluruh fraksi terkait Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026.

Rapat yang dipimpin Ketua DPRK Mimika, Primus Natikapereyau, ini menandai sinergi kuat antara legislatif dan eksekutif yang berkomitmen mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah 2025–2029: “Terwujudnya Mimika yang responsif, enerjik, transparan, terampil, objektif, dan berdaya saing menuju Gerbang Emas.”

Salah satu poin krusial yang disorot adalah proyeksi penurunan total pendapatan daerah pada 2026, dari Rp6,15 triliun (2025) menjadi Rp5,64 triliun. Penurunan ini dipicu oleh anjloknya dana transfer pusat dan provinsi, meskipun Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan meningkat dari Rp494,1 miliar menjadi Rp585,8 miliar.

Menjawab kekhawatiran Fraksi Demokrat, Pemkab Mimika memastikan strategi ketahanan fiskal akan diperkuat melalui:

· Intensifikasi dan Ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah.

· Pemberian insentif dan penghapusan denda bagi wajib pajak.

· Optimalisasi PAD non-tambang lewat inovasi sektor peternakan, pertanian, perikanan, dan pariwisata berbasis budaya lokal Amungme dan Kamoro.

Menyambut masukan dari berbagai fraksi, termasuk PKB, PDI Perjuangan, dan Rakyat Bersatu, Wabup Emanuel Kemong menegaskan Pemkab tetap berkomitmen memprioritaskan pembangunan pada sektor-sektor kunci: pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

"Kami berkomitmen membangun dan memprioritaskan program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, khususnya di wilayah pesisir dan pedalaman, sejalan dengan visi dan misi kepala daerah," ujar Wabup Kemong.

Prioritas ini diwujudkan melalui sejumlah kebijakan nyata:

· Subsidi Transportasi Barang: Subsidi transportasi udara untuk barang telah berjalan, ditujukan agar harga barang di wilayah perintis, pegunungan, dan pesisir dapat setara dengan Kota Timika.

· Infrastruktur Dasar: Pembangunan infrastruktur dasar di wilayah pegunungan dan pesisir tetap menjadi unggulan, mengacu pada kebijakan kepala daerah untuk membangun dari kampung ke kota.

· Pangan Lokal dan Ekonomi OAP: Penguatan pangan lokal didukung oleh Peraturan Bupati No. 19 Tahun 2016 dan inovasi SIMACEMUDA untuk memasarkan langsung hasil pertanian dan perikanan Orang Asli Papua (OAP) melalui toko tani.

Pemkab Mimika juga terus menjalankan reformasi birokrasi secara ketat untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, termasuk:

1. Seleksi terbuka 12 Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

2. Job fit dan evaluasi kinerja pejabat.

3. Penegakan disiplin ASN sesuai PP No. 94 Tahun 2021, melibatkan pemblokiran gaji dan pembayaran TPP berbasis kinerja. Pemkab juga menegaskan tidak ada penerimaan mutasi masuk ASN sejak Agustus 2025 dan tidak merekrut tenaga honorer sejak 2022.

Terkait isu sensitif seperti tapal batas dan keamanan, Pemkab telah berkoordinasi dengan Forkopimda, Gubernur Papua Tengah, serta bupati daerah tetangga dan mengajukan penyelesaian menyeluruh ke Kementerian Dalam Negeri.

Di tengah tantangan ekonomi, Pemkab Mimika patut berbangga dengan keberhasilan pengendalian inflasi yang berhasil ditekan dari 4,75% (Oktober 2024) menjadi 1,55% (Oktober 2025) melalui operasi pasar murah, subsidi transportasi, dan bantuan pangan.

Menanggapi Fraksi Kelompok Khusus, Pemkab juga melaporkan perkembangan signifikan terkait divestasi saham: Perusahaan Daerah (Perusda) bersama Provinsi Papua Tengah telah dibentuk, penyertaan modal telah dilakukan, dan saat ini tinggal menunggu registrasi Perda. Realisasi belanja Otsus juga dilaporkan telah mencapai sekitar 70%. (HK)