Mimika Siapkan Aparatur Kelas Dunia: Pelatihan Etika Komunikasi Jamin Pelayanan Prima

TIMIKA, papuamctv.com – Dalam upaya mendongkrak profesionalisme dan kredibilitas aparatur di mata publik dan dunia internasional, Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Mimika sukses menyelenggarakan kegiatan pelatihan Public Speaking dengan fokus utama pada “Etika Komunikasi Pejabat Publik”. Kegiatan yang digelar pada Senin, 8 Desember 2025, ini menjadi langkah strategis Pemerintah Kabupaten Mimika untuk memperbaiki kualitas layanan publik dan citra pemerintahan.

Pelaksanaan kegiatan ini didasarkan pada dua landasan hukum penting, yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Aparatur Sipil Negara dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan. Seluruh pembiayaan kegiatan bersumber dari DPA Perubahan Bagian Humas dan Protokol Kabupaten Mimika.

Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pejabat daerah dapat menjalankan tugas dan jabatannya secara profesional, komunikasinya dapat tersampaikan dengan cepat dan tepat, serta berhasil mendorong efektivitas pemerintahan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah serta pelayanan publik.

Acara yang berlangsung selama dua hari ini dihadiri oleh sekitar 200 peserta yang mencakup Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), perwakilan TNI/Polri, DPRK, organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan, Kementerian Negara, serta mitra-mitra protokol Mimika.

Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Inosensius Yoga Pribadi, S.H., M.H., saat sambutan Bupati Mimika pada kegiatan Public Speaking, Senin (08/12/2025). Foto : HK

Sambutan Bupati Mimika, yang dibacakan oleh Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Inosensius Yoga Pribadi, S.H., M.H., saat membuka acara, menyoroti peran vital komunikasi di era keterbukaan informasi.

“Bagi setiap pejabat publik, komunikasi adalah representasi dari integritas, profesionalitas, dan kredibilitas pemerintah,” ucap Inosensius Yoga. “Setiap kata yang keluar akan memengaruhi kepercayaan masyarakat, membentuk persepsi, dan menentukan keberhasilan pelaksanaan program.”

Beliau menegaskan bahwa etika komunikasi dan public speaking bukan lagi sekadar keterampilan, melainkan kompetensi wajib. Pejabat yang mampu berbicara jelas, sopan, dan berpegang pada etika serta data yang benar akan menciptakan pemerintahan yang terdepan dan terpercaya.

Pemerintah Kabupaten Mimika menargetkan pejabat dapat:

1. Menyampaikan informasi secara akurat, santun, dan bertanggung jawab.

2. Membangun komunikasi yang efektif dan empati dengan masyarakat.

3. Menjadi teladan dalam berbahasa yang baik, benar, dan tidak menimbulkan kesalahpahaman.

4. Mampu menyikapi isu publik dengan bijaksana.

5. Memiliki kepribadian komunikatif yang mencerminkan nilai “Mimika Rumah Kita” yang inklusif, terbuka, dan terintegrasi.

“Marilah kita perkuat peran Humas dan Protokol sebagai garda terdepan dalam pelayanan informasi serta sebagai pengawal citra pemerintah yang modern, bersahabat, dan berealitas pelayanan,” tutupnya seraya berpesan agar peserta belajar untuk pasti mendengar, karena kemampuan mendengar adalah inti dari komunikasi yang etis.

Pelatihan ini menghadirkan narasumber kredibel, Sandra Erwanto, S.STP., M.Pub.Pol., PhD., seorang Widyaiswara dari Kementerian Sekretariat Negara. Dalam paparannya, Sandra menekankan bahwa status Mimika sebagai wilayah dengan objek vital nasional, seperti Freeport, menuntut standar perilaku dan komunikasi yang tinggi.

“Kabupaten Mimika adalah salah satu koneksi internasional,” ujar Sandra Erwanto. “Maka, sebagai pejabat publik, harus memiliki standarisasi yang tahu seperti apa harus berperilaku, bahasa tubuh, berpakaian yang santun, sopan, dan berbicara yang baik.”

Narasumber kegiatan, Sandra Erwanto, S.STP., M.Pub.Pol., PhD., Widyaiswara dari Kementerian Sekretariat Negara, saat diwawancarai wartawan. Foto : HK

Lebih lanjut, ia menyampaikan pesan penting Presiden kepada seluruh pejabat publik, antara lain:

· Mengurangi perilaku flexing (pamer kekayaan) dan hedonisme, terutama di tengah kondisi masyarakat yang sedang kesulitan, demi memperbaiki pelayanan publik.

· Menghindari penyalahgunaan jabatan dan perbuatan negatif lainnya.

· Membangun kesatuan komunikasi; memastikan staf tidak berbicara di luar kompetensi atau wewenang, dan tidak terjadi perbedaan informasi antara Kepala Dinas dengan Bupati.

Pelatihan ini akan berlangsung selama dua hari, dengan materi hari pertama fokus pada pengenalan diri, etika, dan komunikasi. Sementara materi hari kedua akan mencakup praktik etika protokoler, seperti cara berdiri, duduk, salaman, berpakaian yang santun di segala suasana, hingga tata cara penyambutan tamu penting seperti Presiden, Menteri, atau tamu asing.

“Dengan APBD yang tertinggi salah satu di Indonesia, pejabatnya harus profesional, punya adab, etika, dan perilaku yang baik,” pungkas Sandra. Ia berharap pelatihan ini menghasilkan perubahan sikap dan perilaku yang nyata, di mana keramahan dan sopan santun menjadi wajib bagi pejabat dan pelayan publik.

“Harapannya, perilaku, kemampuan komunikasi, berpenampilan, dan public speaking pejabat Mimika dapat mewakili kita semua dan berstandar internasional,” tutupnya. (HK)

Dok. Kegiatan Public Speaking “Etika Komunikasi Pejabat Publik” yang di gelar Bagian Humas dan Protokol Pemkab Mimika, Senin (08/19/2025). Foto : HK