OPINI : Jalan Tengah Emas Mimika, Solusi Ekonomi Inklusif Antara Pendulang, Pengusaha, dan Pemerintah Kabupaten Mimika

TIMIKA, papuamctv.com - Konflik berulang antara pendulang, pemilik toko emas, dan pihak berwenang di Mimika bukan sekadar persoalan ketertiban, tetapi cerminan dari kegagalan membangun sistem ekonomi lokal yang inklusif. Ketika masyarakat menggantungkan hidup pada aktivitas mendulang, sementara pemerintah dan perusahaan milik pengusaha memegang kendali legal atas wilayah tambang, maka benturan kepentingan menjadi sesuatu yang tak terhindarkan.

Dari sudut pandang ekonomi, aktivitas pendulangan rakyat sebenarnya memiliki nilai strategis. Mereka menciptakan perputaran uang di tingkat lokal, membuka lapangan kerja, serta menopang usaha kecil seperti toko emas. Namun tentu berjalan di luar sistem formal, potensi ekonomi ini tidak tercatat, tidak terlindungi, dan justru sering dianggap sebagai ancaman.

Di sisi lain, pengusaha lokal bahkan perusahaan besar dan pemerintah memiliki kepentingan menjaga stabilitas produksi, keamanan investasi, serta kepatuhan hukum. Tanpa pengaturan yang jelas, aktivitas pendulang bisa menimbulkan risiko keselamatan, kerusakan lingkungan, dan kerugian finansial. Oleh karena itu, pendekatan represif semata memang terlihat logis, tetapi terbukti tidak menyelesaikan akar masalah.

Solusi yang menguntungkan kedua belah pihak harus dimulai dari pengakuan bahwa pendulang adalah bagian dari ekosistem ekonomi, bukan sekadar pelanggar hukum. Pemerintah Kabupaten Mimika perlu mempercepat penetapan wilayah tambang rakyat yang legal dan terkontrol. Dengan demikian, pendulang memiliki ruang kerja yang sah tanpa harus masuk ke wilayah terlarang.

Lebih jauh, formalitas ini membuka peluang integrasi ekonomi. Pendulang dapat diarahkan menjadi pemasok resmi emas rakyat yang terhubung dengan pasar yang lebih luas, termasuk toko emas lokal. Dalam kondisi ini, toko emas tidak lagi bergantung pada pasokan ilegal, melainkan menjadi bagian dari rantai distribusi yang sah dan stabil.

Peran pemerintah menjadi sangat krusial sebagai penyeimbang kepentingan. Pemerintah daerah dan pusat harus hadir tidak hanya sebagai regulator, tetapi juga fasilitator. Penyediaan pelatihan teknik penambangan yang aman, akses permodalan, serta pengawasan lingkungan akan meningkatkan kualitas produksi sekaligus mengurangi risiko.

Selain itu, skema kemitraan dengan perusahaan besar seperti PT Freeport Indonesia dapat menjadi solusi jangka panjang. Misalnya melalui program tanggung jawab sosial (CSR) atau pola kerja sama terbatas yang memberikan akses ekonomi kepada masyarakat tanpa mengganggu operasi utama perusahaan.

Dari sisi fiskal, legalisasi aktivitas pendulang juga membuka peluang penerimaan daerah. Pajak dan retribusi dari aktivitas tambang rakyat dapat menjadi sumber pendapatan baru yang kemudian dikembalikan dalam bentuk pembangunan infrastruktur dan layanan publik. Ini menciptakan siklus ekonomi yang lebih sehat dan berkelanjutan.

Namun, semua ini tidak akan berjalan tanpa komunikasi yang transparan dan konsisten. Selama ini, salah satu pemicu utama konflik adalah keputusan sepihak dan kurangnya dialog. Pemerintah perlu membangun forum komunikasi tetap yang melibatkan pendulang, pengusaha lokal, aparat, dan perusahaan.

Aksi demonstrasi dan pemalangan jalan yang sering terjadi sejatinya adalah bentuk ekspresi frustrasi ekonomi. Ketika saluran dialog tidak efektif, jalanan menjadi panggung protes. Oleh karena itu, memperbaiki sistem komunikasi sama pentingnya dengan memperbaiki kebijakan ekonomi itu sendiri.

Pada akhirnya, Mimika membutuhkan pendekatan baru yang tidak melihat masalah ini sebagai konflik semata, tetapi sebagai peluang membangun model ekonomi inklusif berbasis sumber daya alam. Jika dikelola dengan benar, emas tidak hanya menjadi sumber konflik, tetapi juga jembatan kesejahteraan bersama.

Tanpa keberanian untuk mengambil jalan tengah, siklus demonstrasi, penertiban, dan konflik akan terus berulang. Tetapi dengan kebijakan yang adil, keterlibatan pemerintah yang aktif, dan integrasi ekonomi yang nyata, Mimika bisa menjadi contoh bagaimana konflik sumber daya dapat diubah menjadi kolaborasi yang saling menguntungkan.

Habel Taime (Dosen SDM. Institut Jambatan Bulan Timika)