Tutup Giat Forum OPD, Wabup Emanuel Pesan Perlu Transformasi Perencanaan Mimika 2027 Demi Kesejahteraan Rakyat

MIMIKA – Perencanaan pembangunan daerah bukan sekadar rutinitas pengisian dokumen administratif, melainkan sebuah komitmen moral untuk menjawab tantangan zaman. Semangat transformasi inilah yang mewarnai Forum Perangkat Daerah Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Mimika di Aula Kantor Bappeda, Jumat (27/03/2026).

Kegiatan ini merupakan langkah awal yang krusial dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027. Mengusung tema besar “Akselerasi Ekonomi Berbasis Kearifan Lokal, Layanan UMKM dan Koperasi serta Percepatan Digitalisasi Layanan Publik,” Pemkab Mimika memberikan sinyal kuat akan arah pembangunan yang lebih modern namun tetap berpijak pada nilai-nilai lokal.

Edukasi Birokrasi: Mengakhiri Budaya ‘Copy-Paste’

Salah satu poin paling tajam dalam forum ini adalah pesan edukatif dari Wakil Bupati Mimika saat menutup acara. Beliau menegaskan bahwa program pemerintah harus lahir dari analisis kebutuhan lapangan, bukan sekadar menyalin program tahun sebelumnya.

“Kita susun program harus memiliki kaitan langsung dengan Renstra dan RPJMD serta berdampak nyata bagi masyarakat. Kita tidak ingin lagi melihat program yang hanya ‘copy paste’,” tegas Wakil Bupati.

Pesan ini memberikan pelajaran penting bagi seluruh aparatur sipil negara: bahwa dinamika sosial masyarakat terus berubah. Program yang berhasil di masa lalu belum tentu relevan untuk tantangan masa depan. Oleh karena itu, kreativitas dan inovasi di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kini menjadi kewajiban, bukan lagi pilihan.

Integritas Data sebagai Kompas Pembangunan

Selain inovasi, forum ini juga menggarisbawahi pentingnya literasi data. Wakil Bupati mengingatkan bahwa tanpa data yang akurat, kebijakan pembangunan akan kehilangan arah. Setiap kesepakatan dalam forum diinstruksikan untuk segera masuk ke dalam sistem perencanaan secara presisi.

Edukasi mengenai pentingnya integritas data ini bertujuan agar:

· Kebijakan Tepat Sasaran: Bantuan dan pembangunan menjangkau mereka yang benar-benar membutuhkan.

· Transparansi & Akuntabilitas: Setiap rupiah anggaran dapat dipertanggungjawabkan manfaatnya secara nyata.

Masalah besar seperti stunting, kemiskinan ekstrem, dan pendidikan tidak bisa diselesaikan oleh satu instansi sendirian. Dalam forum ini, Pemkab Mimika mengedukasi seluruh pimpinan OPD mengenai pentingnya kolaborasi lintas sektor.

Konsep koordinasi satu pintu diperkenalkan sebagai solusi agar program tidak berjalan sendiri-sendiri tanpa arah yang jelas. Keberhasilan pembangunan kini tidak lagi diukur dari seberapa besar anggaran yang dihabiskan (input), melainkan dari seberapa besar perubahan positif pada kualitas hidup masyarakat (outcome).

Sesuai dengan tema percepatan digitalisasi, forum ini juga menjadi ajang penyelarasan dengan program prioritas nasional, termasuk penguatan ketahanan pangan dan peningkatan mutu pendidikan. Digitalisasi bukan hanya soal aplikasi, melainkan tentang bagaimana mempermudah akses masyarakat terhadap layanan pemerintah secara cepat dan transparan.

Sebagai penutup yang emosional namun tegas, Wakil Bupati mengingatkan bahwa pengabdian sesungguhnya ada di lapangan.

“Kami akan terus mendorong OPD turun ke kampung, ke gunung, hingga ke pesisir. Jangan hanya duduk dan menunggu. Tunjukkan kemampuan karena masyarakat menunggu kerja nyata kita.”

Dengan landasan perencanaan yang matang, akurat, dan kolaboratif, Kabupaten Mimika optimis menyongsong tahun 2027 sebagai daerah yang lebih inklusif dan sejahtera bagi seluruh lapisan masyarakat.