Perkuat Kesejahteraan Keluarga, 18 Ketua TP PKK Distrik se-Kabupaten Mimika Resmi Dilantik

 

TIMIKA, papuamctv.com – Langkah strategis dalam memperkuat struktur organisasi hingga ke tingkat akar rumput resmi diambil oleh Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Mimika. Ketua TP-PKK Kabupaten Mimika, Suzana S. Herawaty Rettob, secara resmi melantik 18 Ketua TP-PKK tingkat Distrik se-Kabupaten Mimika di Gedung Tongkonan, Senin (20/4/2026).

Prosesi pelantikan yang berlangsung khidmat ini dihadiri langsung oleh Bupati Mimika Johannes Rettob, Wakil Bupati Emanuel Kemong, Wakil Ketua TP-PKK Ny. Periana Kemong, jajaran pimpinan OPD, serta organisasi wanita di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika.

Dalam sambutannya, Suzana S. Herawaty Rettob menekankan bahwa pelantikan ini merupakan tindak lanjut dari pelantikan Kepala Distrik yang telah dilaksanakan pada 11 Maret 2026 lalu. Ia menegaskan tantangan besar yang menanti para pengurus baru, terutama menyangkut isu-isu krusial di wilayah distrik.

"Berdasarkan survei kami, kekerasan terhadap perempuan dan anak masih menjadi permasalahan urgen yang sering kami temui di distrik-distrik. Selain itu, pernikahan usia dini dan angka anak putus sekolah juga menjadi perhatian khusus," tegas Suzana.

Suzana memaparkan strategi melalui 10 Program Pokok PKK yang akan dijalankan oleh empat Kelompok Kerja (Pokja):

• Pokja 1 & 2: Fokus pada pencegahan pernikahan dini, edukasi bahaya miras dan narkoba bagi pelajar melalui kerja sama dengan BNN dan IDI, serta penguatan Wajib Belajar 13 Tahun.
• Pokja 3: Pemberdayaan lahan pekarangan dan ketahanan pangan. Tahun 2026, PKK berfokus pada penanaman cabai dan sayur kelor sebagai program prioritas Provinsi Papua Tengah, bekerja sama dengan PT Freeport Indonesia dan Dinas Pertanian.
• Pokja 4: Percepatan penurunan angka stunting melalui pemberian makanan tambahan berbasis bahan lokal dan penguatan kompetensi kader Posyandu.

"Saya berharap Ketua PKK Distrik segera membentuk Dasawisma di kampung-kampung. Dasawisma adalah ujung tombak yang menyentuh langsung level keluarga," tambahnya.

Bupati Mimika, Johannes Rettob, dalam arahannya memberikan apresiasi tinggi terhadap peran PKK yang ia sebut sebagai "organisasi terbesar" karena mampu masuk hingga ke lingkup terkecil, yaitu keluarga.

"Pemerintah hanya sampai tingkat RT, tapi PKK sampai ke keluarga. Kalian adalah garda terdepan dalam mewujudkan keluarga berkualitas di aspek kesehatan, pendidikan, hingga ekonomi," ujar Bupati.

Bupati juga memberikan instruksi tegas kepada para Kepala Distrik agar memberikan dukungan konkret, baik secara operasional maupun anggaran.

"Kepala Distrik, ajukan anggaran untuk membantu PKK di distrik masing-masing. Manfaatkan Dana Desa untuk program PKK dan Posyandu. Jangan hanya berharap dari PKK Kabupaten, distrik harus mulai mandiri," instruksi Bupati.

Bupati Rettob juga mengingatkan pentingnya kolaborasi lintas sektor. Beliau mencontohkan adanya wilayah yang memiliki 9 Sekolah Dasar namun belum memiliki satu pun PAUD. Ia meminta PKK Distrik memetakan data tersebut agar kebijakan Wajib Belajar 13 Tahun dapat terlaksana maksimal.

Dok. Kegiatan Pelantikan 18 Ketua TP-PKK Distrik Se-Kabupaten Mimika, Senin (20/04/2026). Foto: HK

Ada catatan menarik dalam sambutan Bupati, di mana ia mengungkapkan bahwa dalam 10 tahun terakhir, PKK di tingkat distrik sempat mengalami "mati suri" karena tidak adanya pelantikan resmi.

"Tahun ini adalah momen kebangkitan. Saya minta Ketua PKK Distrik untuk mendampingi suami atau istri di tempat tugas masing-masing. Jangan kepala distriknya di kota terus, bagaimana PKK mau jalan kalau pemimpinnya tidak ada di tempat?" tegasnya disambut riuh hadirin.

Selain pelantikan, acara ini juga menjadi momentum perayaan HUT Kartini ke- 147 dan apresiasi bagi Dekranasda Mimika yang telah berhasil memperkenalkan produk UMKM Mimika hingga ke tingkat nasional melalui "Teras Mimika" di Jakarta.

Kegiatan ditutup dengan komitmen bersama untuk menjadikan PKK sebagai mitra strategis pemerintah dalam membangun Mimika dari tingkat kampung hingga kabupaten. (HK)