Hadiri HKG PKK ke-54 di Makassar, TP PKK Mimika Siap Selaraskan Program Asta Cita

MAKASSAR, papuamctv.com — Keberhasilan visi Indonesia Emas 2045 dinilai sangat bergantung pada penguatan keluarga sebagai fondasi terkecil negara. Menyadari krusialnya peran tersebut, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI mengambil langkah tegas dengan mewajibkan seluruh pemerintah daerah mengalokasikan anggaran khusus bagi program-program Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

 

Hal tersebut ditegaskan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Dr. Ribka Haluk, S.Sos., M.M., saat memberikan sambutan pada Puncak Peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-54 Tahun 2026. Acara berskala nasional ini berlangsung di Hotel Claro, Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (11/7/2026).

 

Agenda tahunan yang digelar dari tanggal 9 hingga 12 Juli 2026 ini dihadiri oleh jajaran Pengurus Tim Penggerak (TP) PKK dari seluruh penjuru Indonesia. Salah satu yang hadir langsung adalah Ketua TP PKK Kabupaten Mimika, Ny. Susana S. Herawati Rettob, beserta jajaran pengurusnya guna menyelaraskan program kerja daerah dengan visi pusat.

 

Tahun ini, HKG PKK mengusung tema yang sarat akan target strategis: "Kuatkan 10 Program Pokok PKK, Laksanakan Asta Cita, Wujudkan Indonesia Emas 2045."

 

Dalam pidatonya yang lugas, Wamen Dr. Ribka Haluk menyoroti masih minimnya kehadiran kepala daerah secara fisik maupun komitmen anggaran terhadap program PKK. Ia mengingatkan bahwa melalui Permendagri Nomor 900 Tahun 2026, pemerintah pusat telah memberikan arahan jelas agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diprioritaskan untuk mendukung PKK.

 

"PKK ini menyasar sampai ke akar rumput, ke basis paling bawah di 70.000 desa di Indonesia. Tidak ada organisasi lain yang seperti PKK—yang hidup, bertumbuh, dan melaksanakan amanat negara langsung di tingkat keluarga," ujar Ribka di hadapan ribuan kader PKK.

 

Kemendagri mengaku telah mengantongi daftar daerah yang abai maupun yang berkontribusi tinggi. Ribka menegaskan, alasan efisiensi anggaran tidak boleh memangkas dana operasional PKK karena organisasi ini memegang urusan wajib yang menyangkut hajat hidup masyarakat, seperti pendidikan dan kesehatan.

 

"Kami akan melakukan evaluasi bersama Bapak Menteri. Kita akan memberikan reward (penghargaan) dan punishment (sanksi) bagi daerah yang tidak menyiapkan keuangan untuk PKK. Tolong para Ibu yang hadir di sini, bisikin kepada bapak-bapak kepala daerahnya, komitmen APBD ini akan kami cek langsung," tegasnya memotivasi para istri kepala daerah yang hadir.

 

Implementasi nyata dari program PKK tidak hanya menyasar tata laksana rumah tangga, tetapi langsung mengintervensi sektor kesehatan nasional. Sebagai wujud konkret nota kesepahaman yang dijalin sejak 2023, dalam acara ini dilakukan pemberian penghargaan kepada 14 kabupaten/kota yang dinilai sukses berkolaborasi dengan Kementerian Kesehatan.

 

Fokus utama kerja sama ini adalah penanganan anak dengan status "Zero Dose" atau anak-anak yang belum pernah menerima imunisasi sama sekali. Intervensi ini diprioritaskan pada wilayah 3T (Terluar, Terpencil, dan Terpinggir) guna mendongkrak derajat kesehatan anak Indonesia secara menyeluruh.

 

Kehadiran delegasi Kabupaten Mimika yang dipimpin oleh Ny. Susana S. Herawati Rettob mengonfirmasi kesiapan daerah di wilayah timur Indonesia untuk ikut mengawal kebijakan ini. Penguatan 10 Program Pokok PKK di tingkat lokal dipandang sebagai harga mati agar target-target nasional—baik penuntasan stunting, literasi, hingga perbaikan gizi keluarga—bisa terwujud demi menyambut Indonesia Emas 2045. (HK)