Minimalisir Risiko Administrasi, Dinkes Mimika Perkuat Kapasitas PPTK dalam Pengadaan Barang dan Jasa

TIMIKA, papuamctv.com – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Mimika mengambil langkah strategis untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola keuangan daerah. Upaya ini diwujudkan melalui penyelenggaraan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang ditujukan bagi para Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan pengelola keuangan di lingkungan institusi tersebut.

 

Kegiatan yang dirancang secara intensif selama tiga hari, mulai 7 hingga 9 Juli 2026, ini diikuti oleh sekitar 50 peserta. Angka tersebut mencakup para PPTK, empat kepala bidang, kepala seksi, serta jajaran pengelola keuangan Dinkes Mimika. Guna memastikan bobot materi yang komprehensif, Dinkes Mimika menghadirkan narasumber ahli dari Dewan Pengurus Pusat Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (DPP IAPI).

 

Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika, dr. Sisma HL, menegaskan bahwa Bimtek ini bukan sekadar agenda rutin, melainkan sebuah kebutuhan krusial untuk memperkuat pemahaman aparatur terhadap tugas dan tanggung jawab di setiap tahapan pelaksanaan kegiatan pemerintah. Menurutnya, seorang PPTK memegang peran sentral yang tidak hanya menuntut pengawasan di lapangan, tetapi juga penguasaan aspek manajerial yang matang.

 

“Output yang ingin kita harapkan adalah teman-teman PPTK ini memiliki pengetahuan tentang pengadaan barang jasa seperti apa. Jadi bukan sekadar menjadi PPTK, tetapi mereka tahu apa yang harus disiapkan, apa yang harus dimonitor, dan apa yang harus dievaluasi,” ujar Dr. Sisma di sela-sela kegiatan.

 

Lebih lanjut, dr. Sisma mengingatkan bahwa keberhasilan suatu program pemerintah tidak lagi hanya diukur dari hasil fisik di akhir proyek. Indikator keberhasilan yang mutlak saat ini juga mencakup kepatuhan terhadap regulasi, ketertiban administrasi, serta transparansi proses.

 

“Jangan hanya melihat pekerjaan selesai, tetapi bagaimana proses di dalamnya. Dari sisi dokumentasi, administrasi, dan pelaksanaannya harus jelas sehingga seluruh kegiatan dapat dipertanggungjawabkan,” cetusnya secara lugas.

 

Langkah Dinkes Mimika menggelar Bimtek bersama DPP IAPI ini juga menjadi respons proaktif terhadap dinamisnya perubahan regulasi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Perubahan aturan yang kerap terjadi di tingkat pusat menuntut aparatur di daerah untuk terus memperbarui kapasitas diri agar terhindar dari kesalahan prosedur yang berpotensi memicu implikasi hukum.

 

Melalui pembekalan ini, Dr. Sisma berharap ada pergeseran paradigma (shift paradigm) di jajaran PPTK Dinkes Mimika dalam mengeksekusi program-program kesehatan masyarakat. Profesionalisme, efektivitas, efisiensi, serta akuntabilitas harus menjadi landasan utama.

 

“Kami berharap setelah kegiatan ini teman-teman PPTK lebih memahami perannya, sehingga setiap program yang dilaksanakan bukan hanya selesai secara pekerjaan, tetapi juga benar secara proses dan aturan,” pungkas Dr. Sisma optimis.

 

Dengan kapasitas PPTK yang mumpuni, serapan anggaran sektor kesehatan di Kabupaten Mimika diharapkan dapat berjalan lebih cepat, tepat sasaran, dan bersih dari maladministrasi.