Paripurna DPRK Mimika: Bupati Tegaskan Kesiapan Tindak Lanjuti Seluruh Rekomendasi Fraksi

TIMIKA, papuamctv.com — Pemerintah Kabupaten Mimika menegaskan komitmennya untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan anggaran. Langkah ini diambil guna menindaklanjuti seluruh kritik, saran, dan masukan konstruktif yang disampaikan oleh fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika.

 

Komitmen tersebut ditegaskan langsung oleh Bupati Mimika, Johannes Rettob, saat menyampaikan Jawaban Pemerintah Daerah dalam Rapat Paripurna III Masa Sidang II DPRK Mimika pada Rabu (29/7/2026). Dalam pidatonya, Bupati mengapresiasi rekomendasi DPRK terkait pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD T.A. 2025 dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun 2025.

 

“Pemerintah daerah menerima seluruh masukan untuk memperbaiki proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Rekomendasi ini menjadi bahan evaluasi penting untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik,” ujar Johannes Rettob di hadapan para anggota dewan.

 

Dalam pemaparannya, Bupati secara terbuka mengakui bahwa realisasi belanja daerah T.A. 2025 yang berada di angka 82,14 persen masih belum optimal. Faktor utama yang memicu kondisi ini adalah keterlambatan dalam proses pengadaan barang dan jasa, serta hambatan teknis lainnya di lapangan.

 

Sebagai solusinya, Pemkab Mimika berencana menambah tenaga fungsional pengadaan barang dan jasa guna mempercepat proses administrasi agar penyerapan anggaran ke depan berjalan lebih efektif.

 

Terkait besarnya nilai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang mencapai Rp1,1 triliun, Johannes menjelaskan hal tersebut terjadi akibat akumulasi selisih pendapatan dan belanja, keterlambatan penagihan dari pihak ketiga, serta beberapa alokasi anggaran yang belum terserap maksimal. Di sisi lain, rendahnya realisasi dana transfer pusat dipengaruhi oleh adanya kebijakan penyesuaian/penurunan Transfer ke Daerah (TKD) secara nasional.

 

Meski dihadapkan pada sejumlah tantangan pengelolaan anggaran, Pemkab Mimika memastikan sejumlah proyek infrastruktur dan fasilitas umum strategis tetap melaju pada Tahun Anggaran 2026:

• Aksesibilitas & Air Bersih: Peningkatan ruas Jalan Petrosea–Hasanuddin, pembangunan Sistem Penyediaan Air Memadai (SPAM) perkotaan, hingga fasilitas Reverse Osmosis (RO) air bersih untuk wilayah pesisir di Ipaya.
• Kesiapsiagaan Bencana: Pembangunan dua pos pemadam kebakaran baru di wilayah Mapurujaya dan Kelurahan Karang Senang, yang diperkuat dengan penambahan dua unit armada damkar.
• Pemerataan Pendidikan: Mengatasi kendala cuaca, geografis, dan keterlambatan pengadaan pada 2025, pemkab fokus pada pembangunan sarana sekolah, peningkatan mutu serta sertifikasi guru, dan penguatan kolaborasi lintas sektor (pemerintah pusat, provinsi, dan swasta).

 

Di tengah upaya pembenahan, sektor kesehatan Kabupaten Mimika justru mencatatkan performa impresif pada beberapa indikator utama:

Indikator Kesehatan	Capaian / Perubahan
Angka Harapan Hidup	Meningkat dari 73,00 tahun menjadi 73,45 tahun
Prevalensi Stunting	Turun signifikan dari 10,91% menjadi 9,87%
Indeks Kepuasan Masyarakat	Mencapai angka 87,62%

 

Menanggapi kendala pemenuhan tenaga kesehatan (nakes) spesialis di wilayah terpencil, Bupati memastikan pemkab terus memperkuat fasilitas, ketersediaan obat-obatan, dan kualitas layanan primer di seluruh Puskesmas, baik di kawasan pesisir maupun pegunungan.

 

Mengenai penataan birokrasi, Pemkab Mimika tengah mematangkan kajian akademik pemekaran sejumlah distrik—seperti Distrik Tsinga, Mimika Gunung, dan Mimika Utara—bekerja sama dengan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).

 

Kabar baik juga disampaikan terkait konektivitas wilayah terisolir. Penerbangan penerusan menuju Distrik Alama dan daerah pedalaman lainnya kini dipastikan telah kembali beroperasi normal, setelah memenuhi prosedur standar keselamatan dan keamanan penerbangan.

 

Menutup penyampaiannya, Johannes Rettob kembali menegaskan bahwa seluruh masukan legislatif akan dijadikan pijakan utama dalam mereformasi kinerjanya.

 

"Pemerintah Kabupaten Mimika berkomitmen menindaklanjuti seluruh masukan yang disampaikan DPRK sebagai bagian dari upaya meningkatkan tata kelola pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan yang berdampak nyata bagi seluruh masyarakat Mimika," tegasnya.