Perkuat Ekonomi Kampung, Dinas Koperasi Mimika Genjot Manajemen Koperasi Merah Putih

TIMIKA,papuamctv.com – Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Dinas Koperasi dan UKM resmi menyelenggarakan agenda Sosialisasi Manajemen Koperasi Desa Merah Putih di Kawasan Sentral UMKM, Jumat (3/7/2026). Langkah strategis ini diambil sebagai komitmen nyata dalam memperkuat tata kelola kelembagaan ekonomi kerakyatan di tingkat distrik dan kampung, sekaligus mengimplementasikan visi-misi Bupati Mimika untuk menyelaraskan program daerah dengan program nasional demi percepatan pemulihan ekonomi.

Agenda yang merupakan bentuk sinergi lintas sektor antara Pemerintah Pusat, Provinsi Papua Tengah, dan Kabupaten Mimika ini dihadiri oleh jajaran pimpinan daerah dan instansi teknis. Hadir secara langsung Kepala Dinas Koperasi dan UKM Mimika Samuel Yogi, Kepala Distrik Kwamki Narama N. Erwin Hanuebi, serta Sekretaris Dinas Kop UKM Perindag Papua Tengah Ermambo Rumanopen bersama Staf Teknis Teguh Sumaryono selaku narasumber utama. Jalannya acara juga dikawal oleh Danpos Kwamki Narama Joko Leleno, serta diikuti oleh jajaran internal dinas, pengurus Koperasi Merah Putih, pengelola koperasi umum, dan pelaku usaha mikro lokal.

Dinas Koperasi dan UKM Mimika menegaskan bahwa edukasi manajemen ini dirancang secara berkelanjutan agar menyentuh seluruh lapisan masyarakat secara adil, mulai dari wilayah pesisir, perkotaan, hingga pegunungan. Selain penguatan internal, pihak dinas juga memberikan catatan kritis kepada pemerintah pusat mengenai ketimpangan antara industri besar seperti PT Freeport dengan sektor ekonomi riil masyarakat lokal. Pemerintah pusat didesak untuk memberikan intervensi regulasi yang matang demi memajukan perekonomian orang asli Papua melalui wadah koperasi.

Sebagai langkah perbaikan struktural, Dinas Koperasi Mimika merekomendasikan agar jalur hierarki kelembagaan di tingkat daerah ke depan dapat dihubungkan secara langsung di bawah naungan Kementerian Koperasi tanpa intervensi dari lembaga non-struktural, sehingga alokasi program dan anggaran bisa lebih tepat sasaran.

Mengenai kendala di lapangan, pihak dinas mengonfirmasi adanya tantangan klasik terkait pengamanan aset dan legalitas lahan operasional. Berbeda dengan wilayah pesisir dan pegunungan yang penyediaan lahannya telah rampung, hambatan utama justru berada di enam distrik wilayah perkotaan akibat dinamika sengketa lahan dan tingginya nilai kompensasi. Meski proses mitigasi tanah di wilayah kota tengah berjalan, Pemerintah Kabupaten Mimika memastikan program pembinaan fungsional tidak akan terhenti demi mendorong kapasitas pengurus agar koperasi tetap tumbuh sehat dan produktif.