Akademisi Uncen: Birokrasi yang Adil dan Pelayanan Publik Inklusif Jadi Kunci Mewujudkan Kabupaten Toleran




TIMIKA – Membangun kabupaten yang toleran tidak cukup hanya mengandalkan komitmen dan slogan kerukunan, tetapi harus diwujudkan melalui kebijakan pemerintah, tata kelola birokrasi yang adil, serta pelayanan publik yang menjamin kesetaraan bagi seluruh masyarakat.

Pandangan tersebut disampaikan Akademisi Papua dari Universitas Cenderawasih, Septinus Saa, M.Si., saat memberikan tanggapannya mengenai pembangunan toleransi dalam momentum Konferensi Kota Toleransi II yang diselenggarakan di Kabupaten Mimika, Minggu (15/11/2026).

Menurut Septinus, dalam perspektif administrasi publik, terdapat tiga aspek mendasar yang menentukan keberhasilan pemerintah dalam membangun daerah yang toleran, yakni desain kebijakan, tata kelola birokrasi, dan pelayanan publik yang berkeadilan.

Ia menegaskan, birokrasi pemerintah harus mampu menjalankan fungsi secara adil, netral, dan melayani seluruh kelompok masyarakat tanpa membedakan latar belakang agama, suku, maupun golongan.

"Toleransi harus dibangun melalui birokrasi yang adil, netral, dan melayani semua," ujarnya.

Ia menjelaskan, komitmen membangun toleransi perlu dilembagakan melalui regulasi yang kuat, dukungan penganggaran, serta prosedur pelayanan publik yang menjamin keadilan. Regulasi tersebut dapat diwujudkan melalui peraturan daerah, peraturan kepala daerah, maupun standar operasional prosedur (SOP) yang memberikan perlindungan terhadap hak masyarakat, termasuk kebebasan menjalankan ibadah dan memperoleh kesempatan yang sama dalam berbagai aktivitas sosial maupun ekonomi.

Selain regulasi, pemerintah juga perlu memastikan tersedianya ruang publik yang terbuka bagi seluruh warga. Ruang tersebut menjadi sarana interaksi sosial yang dapat memperkuat rasa kebersamaan dan membangun identitas masyarakat sebagai satu kesatuan warga kabupaten.

Septinus juga menyoroti pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan. Menurutnya, mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) harus dijalankan secara berkualitas agar aspirasi dan kebutuhan masyarakat benar-benar terakomodasi dalam kebijakan pemerintah.

Ia mengingatkan agar proses pembangunan yang inklusif turut memberikan ruang bagi kelompok rentan dan masyarakat marginal, menjaga kesetaraan gender, memperkuat inklusi sosial, serta memastikan transparansi dalam pendistribusian pelayanan publik.

Lebih lanjut, Septinus menilai keberhasilan membangun Kabupaten Toleran membutuhkan tata kelola pemerintahan yang kolaboratif dengan melibatkan seluruh unsur, mulai dari pemerintah daerah, lembaga adat, organisasi masyarakat sipil, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), hingga sektor swasta.

Dalam kolaborasi tersebut, pemerintah daerah berperan menetapkan kebijakan, mengoordinasikan program, serta menyediakan pelayanan publik yang inklusif. Sementara lembaga adat dan FKUB berperan menjaga harmoni sosial, memediasi perbedaan, dan memperkuat nilai-nilai toleransi di tengah masyarakat.

Sektor swasta juga memiliki tanggung jawab melalui penerapan etika bisnis, investasi berkelanjutan, serta pemberdayaan masyarakat. Di sisi lain, masyarakat sipil berperan mengawasi pelaksanaan kebijakan dan mendorong keterlibatan publik dalam proses pembangunan.

Ia turut mengapresiasi sejumlah praktik yang telah ditunjukkan Pemerintah Kabupaten Mimika dalam merawat keberagaman, termasuk kegiatan pawai pada hari-hari besar keagamaan yang melibatkan berbagai elemen masyarakat. Menurutnya, kegiatan semacam itu menjadi ruang positif untuk membangun kebersamaan dan memperkuat rasa persaudaraan antarsesama warga.

Septinus menekankan bahwa kebijakan publik pada hakikatnya harus berorientasi pada kepentingan masyarakat. Karena itu, masyarakat tidak boleh hanya menjadi penerima manfaat pembangunan, tetapi juga harus diberikan kesempatan untuk terlibat, menyampaikan aspirasi, serta mengawasi setiap kebijakan yang dijalankan pemerintah.

"Semua pihak harus diberikan kesempatan dan peran. Dengan begitu, masyarakat merasa menjadi bagian dari pemerintah dan bersama-sama membangun daerah," jelasnya.

Ia berharap, momentum Konferensi Kota Toleransi II di Mimika dapat semakin memperkuat komitmen seluruh pemangku kepentingan untuk membangun tata kelola pemerintahan yang terbuka, kolaboratif, dan berkeadilan.

Dengan demikian, toleransi tidak hanya hadir dalam kegiatan seremonial, tetapi benar-benar tercermin dalam kebijakan, pelayanan publik, dan kehidupan sehari-hari masyarakat Kabupaten Mimika.

Postingan Terbaru