Deklarasi KKT II Mimika 2026, 11 Komitmen Daerah Perkuat Toleransi Dan Harmoni Kebinekaan Indonesia
Pada
16 Nov, 2026
TIMIKA, PAPUA TENGAH – Konferensi Kota Toleran (KKT) II Tahun 2026 di Kabupaten Mimika menghasilkan Deklarasi Mimika untuk Pemajuan Toleransi dan Penguatan Harmoni dalam Tata Kebinekaan Indonesia, yang dibacakan langsung oleh Bupati Mimika, Johannes Rettob, dalam rangkaian kegiatan di Hotel Horison Diana, Senin (16/11/2026).
Deklarasi ini menjadi salah satu hasil penting konferensi yang mempertemukan kepala daerah, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), tokoh agama, akademisi, masyarakat sipil, komunitas, pemuda, perempuan, dunia usaha, serta berbagai pemangku kepentingan dari sejumlah daerah di Indonesia.
Dalam deklarasi tersebut, seluruh peserta menegaskan bahwa keberagaman merupakan kekayaan sekaligus fondasi kehidupan bangsa Indonesia. Toleransi menjadi bagian penting dari demokrasi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM), sementara kebebasan beragama dan berkeyakinan merupakan hak konstitusional setiap warga negara sebagaimana dijamin UUD 1945.
Deklarasi juga menekankan bahwa diskriminasi dan intoleransi dapat mengancam persatuan sosial. Karena itu, pemerintah daerah, masyarakat sipil, tokoh agama, dan komunitas memiliki tanggung jawab bersama dalam membangun kehidupan masyarakat yang inklusif, menjaga kerukunan, serta mencegah konflik melalui perjumpaan lintas agama dan budaya.
Sebagai tindak lanjut, seluruh peserta menyatakan 11 komitmen bersama, yaitu:
1. Memperkuat toleransi dan inklusivitas di daerah melalui regulasi yang mendukung pemajuan toleransi serta tata kelola pemerintahan yang inklusif.
2. Melindungi kebebasan beragama dan berkeyakinan dengan memastikan aparatur daerah memberikan perlindungan kepada kelompok minoritas, kelompok rentan, dan korban pelanggaran hak.
3. Mencegah dan menangani diskriminasi berdasarkan agama, keyakinan, etnis, gender, maupun identitas sosial lainnya.
4. Memperkuat peran forum-forum bersama, khususnya FKUB, dalam meningkatkan literasi di dalam dan antaragama.
5. Memperluas ruang perjumpaan lintas identitas untuk memediasi dan memitigasi konflik sosial serta melaksanakan pendidikan publik.
6. Mengarusutamakan dialog lintas agama dalam menangani persoalan pendirian rumah ibadah, interaksi lintas identitas, pemajuan toleransi, dan penghapusan eksklusi.
7. Memperkuat pendidikan toleransi bagi generasi muda guna menanamkan nilai penghormatan terhadap keberagaman.
8. Mengembangkan kebijakan publik yang toleran, inklusif, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan.
9. Melindungi kelompok rentan dan korban dari berbagai bentuk pelanggaran maupun potensi pelanggaran hak-hak konstitusional.
10. Memperkuat kolaborasi pemerintah dan masyarakat sipil dalam membangun ekosistem toleransi serta tata pemerintahan yang inklusif dan harmonis.
11. Membangun jejaring kota dan kabupaten toleran di Indonesia sebagai sarana kolaborasi dan pertukaran praktik baik antardaerah.
Deklarasi yang ditetapkan di Mimika pada 16 November 2026 tersebut menjadi landasan komitmen bersama untuk mendorong pemajuan toleransi tidak hanya melalui pernyataan, tetapi juga melalui kebijakan, program, dan tindakan nyata di masing-masing daerah.
Dalam kesempatan itu, Bupati Mimika Johannes Rettob menyampaikan bahwa penyelenggaraan konferensi bukan sekadar menghadirkan kegiatan berskala nasional, tetapi memiliki tujuan memperkenalkan Mimika dan Tanah Papua kepada seluruh masyarakat Indonesia sebagai daerah yang aman, damai, dan menjunjung tinggi keberagaman.
Ia berharap seluruh peserta membawa pulang pesan positif tentang Mimika dan menyebarluaskan informasi bahwa Papua merupakan daerah yang terbuka bagi kehidupan yang damai dan harmonis.
Menurutnya, konferensi ini juga diharapkan memberikan dampak berganda bagi daerah, mulai dari menggerakkan sektor perhotelan, transportasi, UMKM, hingga meningkatkan kepercayaan investor untuk berinvestasi di Mimika.
Bupati turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh kepala daerah, narasumber, peserta, panitia, dan SETARA Institute atas dukungan serta kolaborasi dalam menyukseskan konferensi tersebut.
Melalui Deklarasi Mimika 2026, Kabupaten Mimika diharapkan tidak hanya dikenang sebagai tuan rumah konferensi, tetapi juga menjadi bagian dari gerakan nasional dalam memperkuat toleransi, melindungi hak konstitusional warga negara, dan mewujudkan Indonesia yang damai, inklusif, serta harmonis dalam keberagaman.



