Kesbangpol Mimika Pastikan Dana Hibah Partai Politik 2026 Telah Dianggarkan, Pencairan Masih Menunggu Rekomendasi Gubernur



TIMIKA – Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Mimika, Ronny Maryen, menjelaskan bahwa dana bantuan hibah untuk pembinaan partai politik tahun anggaran 2026 telah dialokasikan sejak awal tahun melalui APBD Induk 2026. Namun, hingga November 2026, proses pencairan dana tersebut masih terkendala kelengkapan persyaratan administrasi, khususnya rekomendasi Gubernur Papua Tengah.

Hal tersebut disampaikan Ronny Maryen saat ditemui awak media di Hotel Horison Diana Timika, Senin (16/11/2026), seusai menghadiri Konferensi Kota Toleran (KKT) II Tahun 2026.

Ronny menjelaskan, besaran dana bantuan pembinaan untuk masing-masing partai politik ditentukan berdasarkan perolehan suara sah pada pemilihan legislatif. Pada tahun 2026, terdapat usulan kenaikan bantuan dari sebelumnya Rp10.000 menjadi Rp50.000 per suara sah, atau mengalami peningkatan sebesar Rp40.000.

Dengan adanya penyesuaian tersebut, total anggaran bantuan hibah pembinaan partai politik diperkirakan mencapai Rp9,5 miliar hingga Rp9,6 miliar. Sementara itu, besaran yang diterima masing-masing partai politik berbeda sesuai jumlah suara sah yang diperoleh.

Menurut Ronny, salah satu persyaratan utama pencairan dana tersebut adalah rekomendasi Gubernur Papua Tengah. Untuk memenuhi ketentuan itu, Kesbangpol Mimika bersama tim verifikasi telah melakukan proses administrasi sejak Maret 2026.

Tim verifikasi tersebut melibatkan sejumlah unsur, di antaranya Kesbangpol, Inspektorat, Badan Keuangan Daerah, serta perwakilan pengurus partai politik.

Ia mengungkapkan, surat balasan dari Gubernur Papua Tengah baru diterbitkan pada 19 Oktober 2026 dan ditujukan kepada Bupati Mimika. Dokumen elektronik diterima lebih dahulu, sedangkan surat fisiknya baru diterima pada awal November 2026.

Namun, surat balasan tersebut belum berupa rekomendasi pencairan, melainkan meminta agar sejumlah persyaratan administrasi kembali dilengkapi. Karena itu, Kesbangpol Mimika kembali melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dan partai politik untuk menyiapkan dokumen yang dibutuhkan.

"Surat balasan tersebut bukan rekomendasi pembayaran, tetapi meminta agar persyaratan administrasi dilengkapi kembali. Karena itu, kami sudah menyurati partai politik agar segera menyiapkan dan menyerahkan dokumen pendukung yang diperlukan," jelasnya.

Ronny menambahkan, pihaknya telah menggelar pertemuan bersama pimpinan partai politik di Timika untuk membahas kelengkapan dokumen serta langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam proses pengajuan kembali.

Kesbangpol berharap seluruh partai politik dapat segera menyerahkan dokumen administrasi yang diminta agar proses pengusulan rekomendasi dapat dilanjutkan secepatnya.

Ia menegaskan, pihaknya telah menyiapkan sejumlah opsi untuk mempercepat proses pencairan. Namun, seluruh langkah yang ditempuh harus tetap mengacu pada ketentuan dan regulasi yang berlaku.

Terkait kemungkinan dana tersebut tidak dapat dicairkan apabila rekomendasi gubernur belum diterbitkan hingga akhir tahun anggaran, Ronny menyatakan bahwa pencairan tidak dapat dilakukan apabila persyaratan administrasi belum terpenuhi.

"Kalau persyaratan administrasinya tidak terpenuhi, termasuk rekomendasi gubernur, maka dana tersebut tidak bisa dicairkan. Kami harus tetap mengikuti mekanisme dan ketentuan pengelolaan keuangan yang berlaku," tegasnya.

Mengenai laporan pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan dana bantuan hibah sebelumnya, Ronny menjelaskan bahwa masing-masing partai politik memiliki kewajiban untuk menyampaikan dokumen pertanggungjawaban sesuai ketentuan.

Dalam hal ini, Kesbangpol hanya bertugas memfasilitasi dan mengumpulkan kelengkapan administrasi. Sementara proses pemeriksaan dan audit menjadi kewenangan lembaga auditor, seperti Inspektorat, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), maupun Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), sesuai kewenangannya.

Ia juga mengingatkan bahwa dana bantuan pembinaan partai politik harus digunakan sesuai peruntukannya, termasuk untuk pendidikan politik dan kebutuhan administrasi kesekretariatan sebagaimana diatur dalam regulasi.

Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Kesbangpol berharap seluruh tahapan administrasi dapat segera diselesaikan sehingga bantuan hibah pembinaan partai politik tahun anggaran 2026 dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

Postingan Terbaru