Konferensi Kota Toleransi II Mimika, PKUB Kemenag Ajak FKUB Perkuat Pencegahan Konflik



TIMIKA – Pemerintah melalui Kementerian Agama Republik Indonesia terus memperkuat upaya menjaga kerukunan umat beragama dengan mengembangkan pendekatan pencegahan konflik berbasis teknologi digital. Salah satu langkah strategis yang dikembangkan adalah sistem Early Warning System (EWS) Indonesia Rukun atau IWS Rukun, yang dirancang untuk mendeteksi potensi konflik keagamaan sejak dini sebelum berkembang menjadi persoalan yang lebih besar.

Hal tersebut disampaikan Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) Kementerian Agama RI, H. Muhammad Adib Abdushomad, M.Ag., M.Ed., Ph.D., dalam presentasinya pada Konferensi Kota Toleransi II di Kabupaten Mimika, Minggu (15/11/2026).

Dalam pemaparannya, Adib menegaskan bahwa kerukunan dan kedamaian merupakan investasi sosial yang sangat berharga sehingga membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, pemerintah, tokoh agama, serta Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) untuk terus merawatnya.

Ia menjelaskan, penguatan kerukunan tidak cukup hanya mengandalkan komitmen pemerintah dan pertemuan antartokoh agama. Namun, perlu diperluas hingga menyentuh kehidupan masyarakat di tingkat bawah melalui ruang interaksi, kerja sama, dan kegiatan sosial lintas agama.

Hal ini tercermin dalam Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) tahun 2025 yang mencapai angka 77,89. Meski menunjukkan capaian positif, terdapat tantangan pada dimensi kerja sama yang memperoleh nilai 65,49. Menurutnya, angka tersebut menjadi perhatian karena menunjukkan masih perlunya memperkuat kebersamaan dan interaksi nyata di antara masyarakat yang berbeda agama.

"Kerukunan bukan hanya bagaimana para tokoh agama dan pemerintah sering bertemu, tetapi bagaimana masyarakat di lapisan bawah juga memiliki ruang kebersamaan, bekerja bersama, dan saling membantu," jelasnya.

Lebih lanjut, Adib memaparkan perubahan paradigma Kementerian Agama dalam menangani persoalan kerukunan, dari pendekatan reaktif menjadi preventif. Artinya, pemerintah tidak lagi hanya bergerak ketika konflik telah terjadi, tetapi berupaya membaca gejala dan mencegah potensi persoalan sebelum berkembang menjadi konflik terbuka.

Melalui IWS Rukun, informasi mengenai potensi konflik dapat dihimpun, diverifikasi, dan dipantau secara berjenjang. Sistem ini melibatkan penyuluh agama dan penghulu sebagai penginput informasi, pemerintah kabupaten/kota sebagai verifikator, serta pihak terkait sebagai pemantau perkembangan kasus.

Adib menyebutkan, pengembangan ekosistem IWS Rukun telah melibatkan sekitar 25 ribu penyuluh dan penghulu yang sebelumnya mengikuti bimbingan teknis. Ke depan, keterlibatan FKUB juga akan diperluas melalui program Sahabat IWS Rukun sehingga masyarakat dan tokoh agama dapat berpartisipasi memberikan informasi mengenai potensi gangguan kerukunan di wilayah masing-masing.

Dari hasil pelaksanaan bimbingan teknis dan pengoperasian sistem selama Mei hingga Oktober 2026, tercatat sebanyak 269 laporan potensi konflik dari berbagai provinsi di Indonesia. Dari jumlah tersebut, sebanyak 152 kasus berhasil diselesaikan melalui langkah pencegahan, sebelum berkembang menjadi konflik yang lebih besar.

Adapun persoalan yang paling banyak teridentifikasi antara lain konflik kepemilikan rumah ibadah sebanyak 34 kasus, konflik penggunaan rumah ibadah sekitar 30 kasus, serta persoalan dugaan penyimpangan ajaran sebanyak 25 kasus. Selain itu, terdapat persoalan perizinan rumah ibadah dan pelarangan kegiatan beribadah.

Menurut Adib, data tersebut menjadi dasar penting bagi pemerintah untuk menentukan kebijakan yang lebih tepat sesuai karakteristik persoalan di setiap daerah. Dengan demikian, penanganan konflik tidak dilakukan secara seragam, melainkan berdasarkan pemetaan masalah dan kebutuhan masing-masing wilayah.

Ia juga mencontohkan sejumlah persoalan di daerah yang berhasil dicegah melalui pendekatan edukasi, dialog, dan mediasi sebelum berkembang menjadi konflik terbuka. Hal ini menunjukkan bahwa deteksi dini dan komunikasi antarkelompok masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas kerukunan.

Dalam konteks perkembangan teknologi dan media sosial, Adib menilai pemanfaatan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) juga dapat memperkuat kemampuan pemerintah dalam membaca kecenderungan isu, mengidentifikasi informasi yang berpotensi memicu konflik, serta mengelompokkan laporan berdasarkan jenis persoalannya.

Ia berharap pemerintah daerah, termasuk Kabupaten Mimika, dapat mengambil bagian dalam pengembangan ekosistem tersebut sehingga potensi konflik di tingkat lokal dapat diketahui dan ditangani lebih cepat tanpa harus selalu berkembang menjadi persoalan nasional.

Menutup presentasinya, Adib menegaskan bahwa kerukunan tidak cukup dibangun melalui pidato maupun deklarasi, tetapi membutuhkan keberanian untuk mendengarkan perbedaan, membangun dialog, serta menghadirkan inovasi dalam mencegah konflik.

Ia pun mengajak seluruh peserta konferensi, khususnya pemerintah daerah dan FKUB, untuk bergabung menjadi Sahabat IWS Rukun melalui bimbingan teknis yang disiapkan Kementerian Agama secara gratis, termasuk melalui pertemuan daring.

"Kerukunan itu bukan dibangun dari pidato yang megah, bukan hanya di mimbar seperti ini, tetapi dari keberanian kita untuk mendengarkan yang berbeda dan terus mencari inovasi untuk mencegah potensi konflik sebelum berkembang menjadi krisis," tegasnya.

Melalui penguatan sistem deteksi dini tersebut, Kementerian Agama berharap upaya merawat toleransi tidak hanya menjadi komitmen formal pemerintah, tetapi berkembang menjadi gerakan bersama yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam menjaga persatuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Postingan Terbaru