Disparekraf Mimika Kembangkan Ekowisata Mangrove Pomako Berbasis Masyarakat dan Budaya Kamoro

TIMIKA, papuamctv.com - Dinas Pariwisata, Kebudayaan, dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) Kabupaten Mimika terus berupaya mengembangkan pengelolaan ekowisata mangrove di wilayah pesisir Pomako. Upaya ini dilakukan sebagai bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam mengelola potensi alam secara berkelanjutan serta memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat setempat.

Sebagai dinas yang baru dibentuk, Disparekraf Mimika melaksanakan kunjungan perdana sekaligus kegiatan sosialisasi kepada masyarakat RT 09 Kampung Poumako. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mengajak masyarakat berperan aktif dalam menjaga dan melindungi fasilitas ekowisata mangrove yang telah dibangun.

Kepala Dinas Disparekraf Mimika, Elisabeth Cenawatin, menjelaskan bahwa sosialisasi dilakukan melalui pendekatan Piripa, yakni pola pendekatan sesuai budaya suku Kamoro. Pendekatan ini dinilai efektif karena menyentuh nilai-nilai kebersamaan dan kearifan lokal masyarakat setempat.

“Melalui Piripa, masyarakat bisa memahami bahwa pengembangan ekowisata mangrove ini bukan hanya milik pemerintah, tetapi juga milik bersama yang dapat memberikan dampak positif bagi kehidupan mereka,” ujar Elisabeth, Selasa (20/1/2026).

Ia mengungkapkan, pendekatan tersebut perlu dilakukan mengingat sebelumnya ditemukan adanya kasus pencurian material, seperti kayu pembangunan tracking (jembatan kayu) serta sejumlah tandon penampungan air di kawasan ekowisata mangrove Pomako.

“Beberapa hari lalu kami melakukan sosialisasi dengan cara duduk bersama masyarakat, sambil bakar ikan, bakar sagu, dan makan bersama. Kami mengajak masyarakat RT 09 agar bersama-sama menjaga ekowisata yang sudah ada,” ungkapnya.

Dalam pertemuan tersebut, lanjut Elisabeth, masyarakat menyampaikan apresiasi atas upaya pengembangan yang telah dilakukan pemerintah. Mereka juga mengusulkan agar pembangunan tracking dilanjutkan hingga menghubungkan langsung ke Kampung Pomako, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai akses penyeberangan masyarakat.

“Masyarakat mengusulkan agar tracking dibangun sampai ke kampung mereka, karena di sana juga terdapat Sanggar Tikiri. Ini menjadi masukan yang sangat baik bagi kami,” katanya.

Ke depan, Disparekraf Mimika juga merencanakan pembangunan pondok wisata sebagai tempat persinggahan bagi para pengunjung. Selain itu, pagar keliling akan dibangun untuk membatasi akses keluar masuk kawasan, guna mencegah kehilangan fasilitas serta menjaga ketertiban dan keamanan area ekowisata.

Elisabeth menegaskan bahwa hal terpenting dari pengembangan ekowisata mangrove ini adalah bagaimana kawasan tersebut dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat lokal. Kawasan ekowisata diharapkan dapat mengakomodasi dan mempromosikan berbagai hasil karya masyarakat, seperti anyaman, ukiran, serta hasil tangkapan laut berupa karaka, ikan, dan komoditas lainnya untuk dipamerkan dan dijual kepada wisatawan.

“Saya melihat RT 09 Kampung Poumako ini sangat cocok dijadikan kampung wisata. Pertemuan kemarin menjadi momen yang sangat baik karena kami bisa berdiskusi langsung dengan masyarakat tentang bagaimana pengelolaan ekowisata ke depan,” jelasnya.

Menurutnya, wilayah pesisir Kabupaten Mimika memiliki potensi hutan mangrove (mangi-mangi) seluas kurang lebih 300.000 hektare yang membentang sepanjang garis pantai. Hutan mangrove ini tidak hanya berfungsi sebagai benteng alam, tetapi juga merupakan kawasan lindung adat yang mencerminkan identitas budaya suku Kamoro, termasuk dalam pelaksanaan inisiasi adat.

“Kekayaan alam yang dianugerahkan Tuhan ini harus dikelola dengan sebaik-baiknya demi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Mimika, baik yang berada di pegunungan, dataran rendah, hingga pesisir pantai,” ujarnya.

Ia menambahkan, kekayaan alam tersebut merupakan “tambang yang tidak terlihat” yang apabila dikelola dengan baik di sektor pariwisata, dapat menjadi sumber kesejahteraan masyarakat. Salah satu pendekatan yang dapat diterapkan adalah konsep pembangunan pariwisata yang berpihak kepada masyarakat.

Pariwisata berbasis masyarakat, lanjut Elisabeth, merupakan solusi alternatif dalam pengembangan pariwisata yang berkelanjutan, bertanggung jawab, ramah lingkungan (ekowisata), serta pro rakyat. Konsep ini menempatkan masyarakat lokal sebagai subjek sekaligus objek dalam pengelolaan destinasi wisata.

“Peran masyarakat sangat penting bagi keberlangsungan pariwisata. Mereka bukan hanya penerima manfaat, tetapi juga pelaku utama dan bagian dari pembuat kebijakan dalam pengelolaan pariwisata itu sendiri,” pungkasnya. (Ian)