Selesaikan Konflik dengan Aturan, Bukan Kekerasan: Pesan Kuat Bupati Mimika bagi Kwamki Narama

TIMIKA, papuamctv.com - Tragedi yang merenggut 11 nyawa di Kwamki Narama telah menjadi duka mendalam bagi Kabupaten Mimika. Namun, di tengah kepulan asap konflik yang sempat menyelimuti wilayah tersebut, Pemerintah Kabupaten Mimika menegaskan posisi mereka: tidak tinggal diam. Di bawah kepemimpinan Bupati Johannes Rettob, langkah-langkah konkret terus diambil untuk memastikan bahwa keamanan bukan sekadar angan, melainkan kenyataan yang bisa dirasakan kembali oleh masyarakat.

Pemerintah menyadari bahwa rasa aman adalah fondasi utama. Oleh karena itu, langkah pertama yang diambil adalah penguatan pengamanan dengan menurunkan sekitar 400 personel gabungan. Langkah ini bukan untuk memicu ketegangan baru, melainkan sebagai upaya preventif untuk melindungi warga dan memberikan stabilitas di zona konflik.

Sejalan dengan pengamanan fisik, pemerintah juga meluncurkan Operasi Justisi. Melalui pemeriksaan identitas dan dokumen kependudukan, pemerintah ingin memastikan ketertiban administratif sekaligus memantau pergerakan oknum-oknum yang berpotensi memperkeruh suasana.

"Kami ingin masyarakat merasa aman dan tenang. Operasi ini kami lakukan secara berkelanjutan dengan satu tujuan utama: agar konflik ini tidak terus berulang," tegas Bupati Johannes Rettob.

Menangani Kwamki Narama memerlukan ketelitian karena menyangkut persoalan internal yang sangat sensitif. Bupati Rettob menekankan bahwa penyelesaian tidak bisa hanya mengandalkan kekuatan aparat, melainkan harus melalui pendekatan hati ke hati.

Hingga saat ini, upaya perdamaian telah dilakukan sebanyak tiga kali. Pemerintah terus mendorong proses dialog sebagai jalan keluar yang bermartabat. Bupati berharap proses ketiga ini menjadi babak terakhir dari perselisihan yang ada, sehingga tidak ada lagi air mata yang tumpah di tanah Kwamki Narama.

Dalam narasinya, Bupati juga meluruskan persepsi publik mengenai proses pembangunan dan penanganan pasca-konflik. Segala bentuk intervensi pemerintah, termasuk penganggaran, harus melalui mekanisme yang sah dan melibatkan DPRD.

• Transparansi: Semua kebijakan mengikuti aturan yang berlaku.
• Keamanan Aparat: Keselamatan petugas di lapangan menjadi prioritas utama pemerintah.
• Penyelesaian Tanpa Kekerasan: Pemerintah mengajak masyarakat untuk meninggalkan pola lama dan mulai mengedepankan hukum serta dialog.

“Semua yang dipikirkan masyarakat sebenarnya sudah kami pikirkan. Tinggal pelaksanaannya yang harus mengikuti aturan. Jangan semua diselesaikan dengan kekerasan, itu tidak baik,” pungkasnya.

Dampak konflik ini nyatanya tidak hanya mengurung warga Kwamki Narama dalam ketakutan, tetapi juga menjalar hingga ke wilayah lain seperti SP2. Yance Sani, perwakilan solidaritas masyarakat, mengungkapkan betapa warga di luar zona konflik pun merasakan kecemasan yang sama—rasa was-was saat harus keluar rumah di malam hari.

Kabar mengenai pembicaraan damai yang sedang berlangsung menjadi angin segar bagi warga Mimika. "Ini adalah harapan yang kami rindukan," ungkap Yance. Adanya kolaborasi antara pemerintah, tokoh masyarakat, dan aparat keamanan menumbuhkan optimisme bahwa stabilitas keamanan di Mimika akan segera pulih. (Ian)