Tragedi Kwamki Lama: Ketua KKBJ Desak Tindakan Tegas Aparat Terkait Perang Suku di Kwamki Lama

TIMIKA, papuamctv.com – Suasana di Kabupaten Mimika, khususnya di wilayah Kwamki Lama dan sekitarnya, kini berada dalam titik nadir keamanan. Konflik antarsuku yang berkepanjangan telah menelan sedikitnya sepuluh nyawa, termasuk insiden memilukan pembunuhan terhadap seorang warga yang mengalami gangguan jiwa.

Menanggapi situasi yang kian tak terkendali ini, Ketua Kerukunan Keluarga Besar Jaya Wijaya (KKBJ) Kabupaten Mimika, Martinus Walilo, mengeluarkan pernyataan keras. Ia mendesak pihak kepolisian untuk berhenti memberikan sekadar nasihat dan segera beralih ke tindakan hukum yang nyata.

Dengan nada emosional namun tegas, Martinus menyoroti lemahnya penegakan hukum terhadap para pelaku kriminal di balik perang suku ini. Menurutnya, selama ini aparat keamanan cenderung hanya melakukan tindakan preventif seperti membongkar posko atau kamp, tanpa menyentuh aktor utama pembunuhan.

"Jangan biarkan, jangan abaikan. Ini manusia yang korban, bukan binatang. Selama ini hanya pasukan turun bongkar posko, lalu pelaku kejahatan dibiarkan. Ini tindakan kriminal, ini pidana!" tegas Martinus Walilo dalam pernyataannya.

Ia juga memperingatkan bahwa jika aparat tidak segera mengamankan para pelaku, konflik ini berpotensi besar meluas ke suku-suku lain yang saat ini masih menahan diri. Martinus mencemaskan adanya "perburuan" korban yang kini mulai merambah ke wilayah pemukiman SP (Satuan Pemukiman) di wilayah kota dengan menggunakan kendaraan.

Pihak KKBJ memberikan tenggat waktu yang singkat bagi institusi kepolisian untuk menunjukkan taringnya. Martinus menegaskan bahwa stabilitas keamanan adalah kunci utama pembangunan di daerah, dan hal tersebut adalah tanggung jawab penuh aparat keamanan yang didukung oleh pemerintah daerah.

Poin-poin desakan Martinus Walilo:

• Tindakan Hukum Nyata: Menangkap seluruh pelaku pembunuhan dan para pemimpin perang (Wemum).
• Ultimatum Jabatan: Jika dalam 1-2 hari ke depan tidak ada tindakan hukum yang konkret, tokoh masyarakat akan meminta Kapolri untuk mencopot Kapolres Mimika.
• Sinergi TNI-Polri: Meminta Kapolda Papua Tengah berkoordinasi dengan TNI untuk melakukan backup penuh guna mengamankan situasi di lapangan.
• Peran Pemerintah: Meminta Pemerintah Daerah memberikan dukungan penuh bagi operasional keamanan demi tegaknya stabilitas wilayah.

Martinus berharap langkah hukum yang tegas dapat menjadi pintu masuk menuju perdamaian yang permanen, seperti prosesi patah panah tradisional. Namun, ia menggarisbawahi bahwa perdamaian tidak akan pernah tercapai selama pelaku pembunuhan masih berkeliaran bebas dan merasa kebal hukum.

"Kami masyarakat merasa terancam dan tidak bebas bergerak. Polisi harus menjaga hukumnya. Jangan hanya turun untuk pertemuan, tangkap pelakunya sekarang juga," pungkasnya.

Kini, bola panas berada di tangan Polres Mimika dan jajaran terkait. Akankah hukum ditegakkan sebelum api konflik merembes lebih jauh dan membakar stabilitas di Bumi Amungsa?