Bupati Mimika Tegaskan Penyelesaian Konflik Kwamki Harus Lewat Hukum Positif, Tolak Pendekatan Adat

TIMIKA, papuamctv.com – Selasa, 6 Januari 2026, menjadi hari yang menentukan bagi masa depan kedamaian di wilayah Kwamki. Di bawah atap Pendopo Rumah Negara, Karang Senang, Distrik Kuala Kencana, Pemerintah Kabupaten Mimika meneguhkan sikap. Tidak ada lagi ruang bagi kompromi yang melanggengkan kekerasan. Sebuah garis tegas ditarik: konflik berkepanjangan harus dihentikan, dan hukum positif harus berdiri tegak sebagai panglima.

Dalam pertemuan  yang dihadiri oleh para tokoh adat, tokoh masyarakat, kepala-perepangan, serta perwakilan tujuh suku dan kerukunan, Bupati Mimika, Johannes Rettob, menyampaikan pesan yang menggugah nurani sekaligus tegas. Beliau menekankan bahwa pendekatan hukum adat yang selama ini digunakan untuk menyelesaikan konflik di Kwamki sudah tidak lagi relevan dan justru sering kali menjadi beban sejarah yang tak kunjung usai.

Konflik yang berawal dari persoalan personal—masalah keluarga dan perselingkuhan yang terjadi di Kabupaten Puncak—telah bermutasi menjadi tindakan kriminalitas berat seperti pembunuhan dan kekerasan massal setelah dibawa ke wilayah Mimika.

"Ini bukan lagi persoalan adat. Ini adalah persoalan kriminal. Sudah terlalu banyak orang Papua yang meninggal akibat perang-perang seperti ini. Kalau hukum adat terus dipakai, justru kita merugikan diri kita sendiri," tegas Johannes Rettob di hadapan para pemangku kepentingan.

Narasi perdamaian sebenarnya telah diupayakan sejak akhir tahun 2025. Sepanjang November hingga Desember, Pemerintah Kabupaten Mimika bersama Pemerintah Kabupaten Puncak dan Pemerintah Provinsi Papua Tengah telah berulang kali membuka pintu dialog. Namun, niat baik tersebut bertepuk sebelah tangan karena pihak-pihak yang bertikai tetap memilih jalan kekerasan.

Belajar dari kegagalan tersebut, pertemuan kali ini melahirkan kesepakatan krusial: Penyelesaian konflik di masa depan wajib menggunakan hukum positif. Setiap tindakan pembunuhan, penganiayaan, atau perusakan tidak akan lagi diselesaikan melalui mekanisme denda adat, melainkan melalui jalur kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Masyarakat diminta untuk proaktif melaporkan setiap sengketa pribadi agar tidak meluas menjadi konflik antar-kelompok.

Langkah berani lainnya yang diambil oleh Bupati Mimika adalah kebijakan fiskal yang ketat terkait konflik. Pemerintah menegaskan tidak akan mengeluarkan sepeser pun dana untuk biaya perang atau pembayaran "uang kepala" (denda kematian).

"Tidak ada nomenklatur anggaran pemerintah untuk membiayai perang," jelas Bupati. Dana publik hanya akan dialokasikan untuk memfasilitasi upaya perdamaian, mendukung operasional keamanan TNI dan Polri, serta menjaga ketertiban umum. Kebijakan ini diambil untuk memastikan bahwa tidak ada lagi insentif ekonomi yang membuat konflik dipelihara.

Sejak pecahnya konflik pada Oktober 2025, langkah-langkah pengamanan telah diintensifkan. Sebagai tindak lanjut dari pertemuan ini, strategi keamanan akan semakin diperketat:

1. Siaga 24 Jam: Aparat gabungan akan menjaga titik-titik rawan secara nonstop.

2. Operasi Senjata Tajam: Penindakan tegas terhadap warga yang membawa senjata di tempat umum.

3. Tertib Administrasi: Pemeriksaan KTP akan dilakukan secara masif. Warga yang tidak memiliki identitas resmi Mimika akan dikoordinasikan dengan Pemerintah Kabupaten Puncak untuk dipulangkan ke daerah asal guna meminimalisir mobilisasi massa dari luar wilayah.

Dukungan penuh juga datang dari tetangga terdekat. Wakil Bupati Puncak, Naftali Akawal, yang hadir dalam pertemuan tersebut, menegaskan bahwa nyawa manusia jauh lebih berharga daripada ego kelompok. Sinergi antara Pemkab Mimika dan Pemkab Puncak menjadi kunci utama untuk menutup celah pelarian para pelaku kriminal lintas wilayah.

"Kita tidak boleh main-main lagi. Nyawa manusia itu mahal. Hukum positif harus benar-benar ditegakkan agar tidak ada lagi darah yang tumpah," ujar Naftali.

Pertemuan di Pendopo Rumah Negara ini bukan sekadar seremoni, melainkan sebuah kontrak sosial baru. Pemerintah Kabupaten Mimika telah menyalakan lilin perdamaian dengan tangan besi hukum positif. Tujuannya satu: melindungi setiap nyawa, memulihkan trauma masyarakat di Kuamki, dan memastikan bahwa pembangunan dapat berjalan di atas fondasi keamanan yang stabil.

Kini, bola berada di tangan seluruh lapisan masyarakat. Apakah Kuamki akan terus terbelenggu masa lalu, atau melangkah maju menuju peradaban yang menghargai hukum dan kemanusiaan? Hari ini, Mimika telah memilih untuk melangkah maju. (Ian)