Transformasi Layanan Publik di Mimika: MPP Layani 123 Ribu Dokumen dalam 8 Bulan


TIMIKA, papuamctv.com – Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Mimika sukses mencatatkan angka yang impresif dalam memberikan kemudahan bagi masyarakat Bumi Amungsa. Hanya dalam waktu delapan bulan operasional (Juni 2025 – Januari 2026), MPP di bawah naungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) ini telah memproses sebanyak 123.501 izin dan layanan publik.

Kepala DPMPTSP Kabupaten Mimika, Marselino Mameyao, mengungkapkan bahwa lonjakan angka ini merupakan bukti nyata tingginya antusiasme warga terhadap sistem pelayanan terpadu satu pintu.

"Keberadaan MPP sangat membantu masyarakat. Sekali datang, masyarakat bisa mengurus beberapa dokumen sekaligus dalam satu hari. Tidak perlu lagi menunggu berhari-hari seperti saat sistem masih manual," ujar Marselino saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (29/1/2026).

Secara rinci, total layanan tersebut terbagi dalam dua periode besar:
  • Juni – Desember 2025: 111.645 layanan (melibatkan 34 instansi).
  • Januari 2026: 11.856 layanan (melibatkan 36 instansi).
Peningkatan jumlah instansi di awal tahun 2026 terjadi dengan bergabungnya dua lembaga baru, yakni Kementerian Haji dan Umroh serta Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA). Hal ini semakin memperkuat posisi MPP Mimika sebagai pusat integrasi layanan vertikal maupun horizontal.

Berdasarkan data yang dihimpun, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) masih menjadi primadona masyarakat. Selama periode Juni-Desember 2025, Disdukcapil melayani 79.304 dokumen, disusul oleh Pos Indonesia (12.293) dan Dinas Sosial (4.058). Tren ini berlanjut pada Januari 2026, di mana Disdukcapil tetap memimpin dengan 8.459 layanan.

Berdasarkan data rekapan Juni–Desember 2025, sembilan instansi dengan jumlah layanan tertinggi adalah:
  1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil: 79.304 layanan
  2. Pos Indonesia: 12.293 layanan
  3. Dinas Sosial: 4.058 layanan
  4. DPMPTSP: 3.374 layanan
  5. Bank Papua: 2.191 layanan
  6. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi: 1.940 layanan
  7. Dinas Perpustakaan dan Arsip: 1.598 layanan
  8. Bapenda: 1.497 layanan
  9. Dinas Kesehatan: 1.205 layanan
Kehadiran MPP bukan sekadar soal angka, melainkan realisasi dari visi dan misi Bupati Yohannes Rettob dan Wakil Bupati Emanuel Kemong. Fokus utamanya adalah mempercepat pelayanan publik berbasis online, transparan, dan tanpa perantara.

Marselino, yang juga mantan Sekretaris Dinas Kesehatan Mimika, menambahkan bahwa faktor lokasi yang strategis di pusat kota dan kebijakan layanan gratis menjadi daya tarik utama bagi warga untuk mengurus dokumen usaha maupun administrasi pribadi mereka secara mandiri.

"Kami berkomitmen untuk terus menghadirkan pelayanan yang tidak hanya cepat, tapi juga nyaman bagi seluruh warga Mimika," tutupnya.

Postingan Terbaru