Musrenbang Mimika Baru: Asisten I Tegaskan Jangan Ada Lagi "Perencanaan dari Bawah, Eksekusi dari Atas"

TIMIKA, papuamctv.com – Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Mimika, Drs. Ananias Faot, M.Si, secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Distrik Mimika Baru (Miru) di Ballroom Hotel Kangguru, Timika, Kamis (05/03/2026).

Dalam arahannya, Ananias menekankan pentingnya sinkronisasi nyata antara usulan masyarakat dengan realisasi program pemerintah. Ia secara tegas menyoroti fenomena ketimpangan perencanaan yang selama ini sering dirasakan warga.

1. Sinkronisasi dan Skala Prioritas

Ananias meminta agar musrenbang tidak sekadar menjadi seremonial tahunan. Ia berharap usulan yang lahir dari tingkat kampung dan kelurahan benar-benar murni aspirasi warga, bukan hasil kesepakatan segelintir orang.

"Hilangkan stigma bahwa perencanaan dari bawah, tapi yang melaksanakan program dari atas. Ini menunjukkan tidak ada sinkronisasi. Saya minta BAPPEDA memperhatikan setiap usulan, terutama pada tiga pilar utama: infrastruktur, ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat," tegasnya.

2. Fokus Penanganan Banjir dan Drainase

Sebagai mantan Kepala Distrik Mimika Baru, Ananias membedah persoalan klasik di wilayah perkotaan, yakni drainase. Ia meminta Dinas Pekerjaan Umum (PU) untuk lebih proaktif memetakan titik rawan banjir sebelum musim hujan tiba.

Ia juga menyentil perilaku oknum masyarakat yang menghambat pembangunan dengan membangun rumah di atas saluran air atau mengubah fungsi IMB. "Jangan sampai hujan dan banjir datang, baru kita saling menyalahkan. Koordinasi dengan tokoh masyarakat dan RT sangat krusial agar pembangunan drainase tidak terhambat tantangan sosial di lapangan," tambahnya.

3. Reformasi Tata Kelola RT dan Sampah

Isu lingkungan juga menjadi sorotan tajam. Seiring dengan telah di-launching-nya program Bank Sampah oleh pimpinan daerah, Ananias mengajak seluruh warga untuk melihat sampah sebagai peluang ekonomi sekaligus menjaga estetika kota.

Selain itu, ia memberikan peringatan keras terkait tata kelola administrasi di tingkat bawah:

• SK Ketua RT: Ananias meluruskan bahwa pengangkatan RT melalui SK Bupati dengan masa jabatan tertentu adalah kekeliruan administratif yang akan dibenahi melalui Peraturan Bupati terbaru.
• Pemilihan Demokratis: RT harus dipilih oleh warga, bukan asal tunjuk karena kepentingan tertentu.
• Fungsi Pelayanan: "Kalau hanya jadi RT untuk duduk dan terima honor saja, lebih baik tidak usah. RT dan Lurah harus mampu menyelesaikan masalah sepele di tingkat bawah sehingga tidak perlu semua urusan bermuara di Distrik atau Kabupaten," cetusnya.

4. Menuju Kota yang Tertata

Mengakhiri sambutannya, Ananias mengingatkan bahwa tantangan di Distrik Mimika Baru sangat kompleks, mulai dari masalah lahan hingga aksi demonstrasi yang dipicu masalah kecil. Ia berharap kolaborasi antara eksekutif, legislatif, dan tokoh masyarakat dapat menciptakan inovasi baru yang sejalan dengan visi misi pimpinan daerah.

"Kita ingin wilayah kota ini ditata dengan baik. Jalan sudah banyak yang aspal, sekarang tinggal bagaimana kita mengelola mentalitas dan koordinasi agar pembangunan ini dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat," pungkasnya.