Tatap Masa Depan Mimika Timur: Dari Perbaikan Jalan Poros hingga Solusi Lahan Pemakaman

MIMIKA, papuamctv.com – Pemerintah Distrik Mimika Timur resmi menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tahun anggaran 2026 pada Jumat (6/3/2026). Bertempat di lantai 2 Kantor Distrik Mimika Timur, forum ini menjadi wadah krusial untuk menjaring aspirasi masyarakat demi mewujudkan pembangunan yang tepat sasaran.

Kegiatan ini dibuka oleh Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Mimika, Hery Onawame, yang hadir mewakili Bupati Mimika. Turut mendampingi, Kepala Distrik Mimika Timur, Bakri Athoriq, Wakil Ketua I DPRK Mimika, Asri Akkas, serta jajaran pimpinan TNI/Polri dan kepala kampung setempat.

Mengangkat tema "Percepatan Pembangunan Infrastruktur dalam Memantapkan Pemulihan Ekonomi Sumber Daya Lokal Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Mimika," Musrenbang kali ini menekankan pada kebutuhan riil yang menyentuh langsung aktivitas warga.

Kepala Distrik Mimika Timur, Bakri Athoriq, saat memberikan sambutan pada pembukaan Musrenbang Tingkat Distrik Mimika Timur, Jumat (06/03/2026). Foto: Ian 

‎Kepala Distrik Mimika Timur, Bakri Athoriq, dalam sambutannya mengatakan bahwa Musrenbang merupakan wadah penting bagi seluruh pihak untuk menyampaikan usulan program prioritas yang benar-benar dibutuhkan masyarakat.

‎“Melalui Musrenbang ini kami berharap semua pihak dapat menyampaikan usulan program yang menjadi kebutuhan mendesak masyarakat di kampung maupun kelurahan,” ujarnya.

 

Kepala Distrik Mimika Timur, Bakri Athoriq, menegaskan bahwa ada beberapa isu mendesak yang menjadi prioritas usulan tahun ini:

• Pelebaran Jalan Poros Timika–Mapurujaya: Tingginya volume kendaraan berat di jalur ini telah menyebabkan kerusakan jalan yang memicu tingginya angka kecelakaan. Pelebaran jalan dianggap sudah tidak bisa ditunda lagi.
• Krisis Lahan Pemakaman: Bakri mengungkapkan fakta memprihatinkan bahwa lahan pemakaman saat ini sudah penuh, sehingga warga terpaksa menggunakan lahan pribadi. Pengadaan lahan pemakaman baru menjadi agenda utama.
• Hunian Layak: Tercatat ada 255 unit rumah tidak layak huni di lima kampung. Namun, pembangunannya masih tersandera masalah pelepasan lahan yang belum tuntas.
• Akses Transportasi Lokal: Para kepala kampung diminta menyiapkan rencana badan jalan agar pembangunan jalan berbahan tailing dapat segera dilaksanakan untuk memperlancar akses antarwilayah.

Asisten III Setda Mimika, Hery Onawame, dalam arahannya menyampaikan bahwa Musrenbang bukan sekadar seremonial, melainkan tahapan perencanaan yang harus transparan dan akuntabel.

"Kita tidak hanya bicara rencana, tapi komitmen untuk pemerataan pembangunan yang berkeadilan. Keberhasilan pembangunan adalah hasil kerja bersama antara pemerintah dan masyarakat," tegas Hery.

Asisten III Setda Mimika, Hery Onawame, saat memberikan sambuta pada pembukaan Musrenbag Distrik Mimika Timur pada, Jumat (06/03/2026) di Kantor Dsitrik Mimika Timur. Foto : Ian

Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menyusun skala prioritas yang berbasis pada potensi lokal guna mendorong kemandirian ekonomi, di samping tetap memperkuat sektor dasar seperti pendidikan dan kesehatan.

Dengan terlaksananya Musrenbang ini, masyarakat Mimika Timur menaruh harapan besar agar usulan-usulan strategis tersebut dapat segera terealisasi pada tahun 2026, demi wajah distrik yang lebih maju dan sejahtera.

Pada kesempatan yang sama, ‎Wakil Ketua I DPRK Mimika, Asri Akkas, mengatakan bahwa pihaknya mempunyai tugas mengawal berbagai usulan program pembangunan yang disampaikan masyarakat dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Distrik Mimika Timur.

‎Ia menjelaskan bahwa DPRK Mimika memiliki tiga fungsi utama, yakni legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Sebagai pimpinan DPRK, dirinya berkewajiban menjalankan tugas tersebut demi memastikan aspirasi masyarakat dapat diperjuangkan.

‎“Jadi tugas fungsi DPRK Mimika itu ada tiga. Saya duduk di sini untuk melaksanakan tugas saya, dan saya berharap didukung oleh masyarakat Mimika Timur,” ujarnya.

 

‎Menurut Asri, dalam setiap Musrenbang biasanya banyak usulan yang disampaikan masyarakat. Namun tidak semuanya dapat diakomodir oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), sehingga peran DPRK sangat penting untuk melakukan pengawasan agar program prioritas tetap diperjuangkan.

‎“Dalam Musrenbang ini pasti banyak usulan, tetapi tidak semuanya bisa diakomodir oleh Bappeda. Karena itu tugas saya adalah mengawasi agar program yang menjadi kebutuhan masyarakat tetap dikawal,” katanya.

‎Ia juga menyoroti beberapa program dari Distrik Mimika Timur yang membutuhkan anggaran cukup besar. Untuk itu, DPRK akan berupaya mengawal agar program tersebut bisa masuk dalam prioritas pembangunan daerah.

‎Selain mengawal program pembangunan, Asri juga menyampaikan komitmennya secara pribadi untuk menghadirkan fasilitas olahraga bagi masyarakat di wilayah Mimika Timur.

‎“Saya berjanji kepada diri saya sendiri bahwa saya akan membangun lapangan bola atau fasilitas olahraga untuk masyarakat,” ungkapnya.

 

Ia pun berharap dukungan masyarakat, khususnya bagi warga yang memiliki lahan di lokasi yang nantinya akan dijadikan tempat pembangunan fasilitas olahraga. Ia meminta kepada warga yang punya lahan agar jangan menghalangi ketika pembangunan dilakukan, agar dapat menghadirkan fasilitas olahraga bagi masyarakat Distrik Mimika Timur. (Ian)

Dok. Kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tahun anggaran 2026 Distrik Mimika Timur pada Jumat (6/3/2026). Foto: papuamctv.com