Musrenbang Timika Jaya Hasilkan 77 Usulan Program, Perumahan Jadi Prioritas Utama 2026

Timika, papuamctv.com – Kepala Kelurahan Timika Jaya, Piter Herman Kabey, menyampaikan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Timika Jaya yang digelar di ruang Kantor Kelurahan Timika Jaya, Papua Tengah, Selasa (3/3/2026).

Dalam keterangannya, Piter menjelaskan bahwa Musrenbang tahun ini menghasilkan puluhan usulan program dari berbagai bidang, dengan fokus utama pada sektor infrastruktur dan perumahan bagi masyarakat kurang mampu.

“Dari hasil Musrenbang Kelurahan Timika Jaya, ada beberapa program yang sudah disepakati untuk dimasukkan. Untuk infrastruktur ada 35 program, bidang ekonomi 22 program, dan pembangunan manusia sebanyak 20 program,” ujar Piter.

Ia menegaskan bahwa dari seluruh usulan tersebut, program prioritas utama tetap pada sarana dan prasarana, khususnya penyediaan perumahan bagi warga yang tidak mampu. Hal ini sejalan dengan permintaan dari Dinas Perumahan agar kelurahan segera menyiapkan berkas-berkas calon penerima manfaat.

Menurut Piter, warga yang diusulkan sebagai penerima bantuan perumahan harus memenuhi sejumlah persyaratan administrasi, di antaranya memiliki surat pelepasan hak, sertifikat, atau dokumen kepemilikan lahan yang sah. Selain itu, pihak kelurahan akan menerbitkan surat keterangan tidak mampu sesuai kondisi riil warga yang bersangkutan.

“Berkas-berkas itu nanti kami serahkan ke distrik, kemudian distrik yang akan menyampaikan ke dinas terkait. Untuk jumlahnya memang tidak ditentukan. Dari pihak distrik menyampaikan agar kita usulkan sebanyak-banyaknya, nanti yang bisa dijawab akan disesuaikan dengan kemampuan anggaran,” jelasnya.

Ia mengakui bahwa dalam realisasi bantuan perumahan sebelumnya, usulan melalui pokok pikiran (Pokir) anggota DPR kerap lebih banyak terealisasi dibandingkan usulan dari Musrenbang. Tahun lalu, misalnya, pembangunan perumahan di wilayah Jalur 5 terealisasi melalui Pokir, dengan empat unit rumah telah dibangun.

“Setiap tahun perumahan selalu kita usulkan dalam Musrenbang, tetapi baru tahun ini mulai ada jawaban. Tahun lalu justru yang terealisasi itu dari Pokir. Setelah masyarakat melihat sudah dibangun, mereka kembali mengusulkan tambahan dan sudah kita masukkan lagi dalam usulan ke distrik,” katanya.

Selain perumahan, sektor infrastruktur juga menjadi perhatian serius. Dari 35 usulan infrastruktur, sebagian besar berupa pembangunan drainase yang tersebar di 22 RT, perbaikan jalan lingkungan, serta pengaspalan lorong-lorong, termasuk di Jalur 4 dan Jalur 5.

Piter menjelaskan, di Jalur 4 kondisi aspal sudah lama dan mengalami kerusakan, sehingga membutuhkan perbaikan. Sementara di Jalur 5, meskipun menjadi prioritas, pelaksanaan pembangunan kerap terkendala kondisi lingkungan yang dinilai kurang kondusif, sehingga kontraktor enggan mengambil risiko pekerjaan.

Di bidang ekonomi dan pembangunan manusia, usulan mencakup pemberdayaan kelompok usaha, penguatan kelembagaan, hingga dukungan bagi kegiatan Posyandu yang saat ini masih memanfaatkan rumah warga.

“Kami berharap Posyandu bisa memiliki bangunan sendiri. Tetapi itu juga tergantung ketersediaan lahan. Kalau ada tanah dan anggaran memungkinkan, tentu kami sangat bersyukur,” ujarnya.

Piter menyadari bahwa tidak semua usulan dapat terakomodir dalam satu tahun anggaran, mengingat banyaknya kebutuhan di tingkat kelurahan dan kampung. Namun ia berharap setidaknya sebagian usulan dapat direalisasikan agar manfaatnya langsung dirasakan masyarakat.

“Harapan kami tentu kalau bisa semua usulan dijawab. Tapi paling tidak 20 sampai 25 persen saja sudah sangat membantu. Walaupun biasanya yang terealisasi tidak sampai 10 persen, yang penting ada dan masyarakat bisa tersentuh pembangunan,” pungkasnya.