Perkuat Meritokrasi dan Keberpihakan OAP, Bupati Mimika Bedah Strategi Rotasi Jabatan

TIMIKA – Forum Alumni Cipayung Mimika menggelar diskusi publik bertajuk “Rotasi Jabatan di Mimika: Menjaga Meritokrasi dan Keadilan Bagi Orang Asli Papua (OAP)” yang dirangkaikan dengan agenda buka puasa bersama di Cafe TKP, Kamis (19/3). Acara ini menghadirkan langsung Bupati Mimika, Johannes Rettob, sebagai pembicara utama serta Ketua Komisi I DPR Kabupaten Mimika Alfian Akbar Balyanan dan Praktisi Pemerhati Kebijakan Publik di Mimika Simon Kasamol.

Dalam arahannya, Bupati Johannes Rettob menegaskan bahwa langkah perombakan birokrasi yang tengah dilakukan Pemerintah Kabupaten Mimika bukan sekadar pergantian figur. Ia menyebut hal ini sebagai langkah fundamental untuk menata birokrasi agar lebih profesional dan selaras dengan visi-misi daerah.

“Rotasi ini bukan sekadar pergantian jabatan, tetapi bagian dari penataan birokrasi agar lebih profesional, sesuai visi misi daerah dan kebutuhan organisasi,” ujar Johannes di hadapan para intelektual muda.

Isu keberpihakan menjadi poin krusial dalam diskusi tersebut. Bupati menjelaskan bahwa komposisi pejabat saat ini tetap memprioritaskan keterwakilan OAP, terutama pada posisi strategis. Ia mencontohkan jabatan Kepala Distrik di wilayah adat Amungme dan Kamoro yang mayoritas kini telah diisi oleh putra daerah.

Namun, untuk jabatan Eselon II, Bupati mengakui masih ada proses yang berjalan. Dari 38 posisi yang ada (termasuk asisten dan staf ahli), terdapat 11 jabatan yang masih diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt).

“Status Plt itu hanya bersifat sementara. Sebanyak 11 jabatan tersebut akan segera diisi melalui mekanisme seleksi terbuka atau lelang jabatan sesuai aturan yang berlaku,” jelasnya.

Penataan birokrasi di Mimika diklaim sebagai salah satu yang paling sistematis di Tanah Papua. Proses ini dilakukan secara hati-hati melalui beberapa tahapan pelantikan yang dimulai sejak September 2025 hingga Maret 2026, berdasarkan rekomendasi resmi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Bupati merincikan sejumlah poin penting terkait progres penataan ini:

• Pemetaan Kompetensi: Sejak September tahun lalu, sekitar 1.000 ASN telah mengikuti uji kompetensi untuk memastikan prinsip the right man on the right place.
• Target April: Saat ini, terdapat 120 jabatan yang sedang menunggu rekomendasi BKN. Target penyelesaian seluruh rotasi tahap ini adalah April mendatang.
• Restrukturisasi OPD: Adanya penggabungan dinas dan pembentukan badan baru, seperti BRIDA, menuntut penyesuaian komposisi jabatan secara menyeluruh.

“Semua ini kita lakukan agar birokrasi Mimika lebih tertata. Selama ini banyak persoalan karena penempatan tidak sesuai kompetensi. Sekarang kita benahi secara menyeluruh,” tandasnya.

Menutup pemaparannya, Johannes Rettob menekankan bahwa reformasi birokrasi ini murni mengacu pada Undang-Undang Manajemen ASN, bukan didasari kepentingan politik atau golongan tertentu. Ia ingin memperbaiki carut-marut penempatan jabatan di masa lalu yang sering kali tidak sesuai dengan keahlian aparatur.

Diskusi yang berlangsung hangat ini menjadi ruang refleksi antara pemerintah dan Forum Alumni Cipayung. Harapannya, elemen intelektual muda dapat terus mengawal transisi ini demi terciptanya birokrasi Mimika yang adil, profesional, dan berdampak nyata bagi masyarakat lokal. (Red)