Wabup Emanuel Kemong Tekankan Sinergi Kuat dalam Forum Komunikasi BPJS Kesehatan Mimika Tahap I 2026

Timika, papuamctv.com – BPJS Kesehatan menggelar Forum Komunikasi dan Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan Utama Kabupaten Mimika Tahap I Tahun 2026 yang berlangsung di Hotel Horison Diana, Kamis (5/3/2026).

Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong, jajaran pemerintah daerah, perwakilan fasilitas pelayanan kesehatan, serta para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Dalam sambutannya, Wakil Bupati menegaskan bahwa jaminan kesehatan merupakan kebutuhan mendasar masyarakat yang harus diwujudkan secara adil dan merata. Karena itu, dibutuhkan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, serta seluruh pemangku kepentingan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

“Forum komunikasi dan kemitraan ini memiliki peran yang sangat strategis sebagai wadah koordinasi, evaluasi, dan penyamaan persepsi dalam pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional,” ujar Emanuel Kemong.

Ia menjelaskan, melalui forum ini berbagai tantangan di lapangan dapat dibahas secara terbuka, termasuk kendala yang dihadapi peserta. Selain itu, forum ini menjadi ruang untuk memastikan hak-hak masyarakat sebagai peserta BPJS Kesehatan dapat terpenuhi dengan baik.

Dalam implementasi program JKN di Kabupaten Mimika, lanjutnya, masih terdapat sejumlah tantangan. Tantangan tersebut mencakup aspek kepesertaan, kepatuhan pembayaran iuran, ketersediaan tenaga kesehatan, sarana dan prasarana, hingga sistem rujukan pelayanan kesehatan.

“Oleh karena itu, pertemuan hari ini hendaknya tidak hanya menjadi agenda rutin semata, tetapi benar-benar dimanfaatkan sebagai ruang dialog yang konstruktif dan produktif,” tegasnya.

Pemerintah Kabupaten Mimika, kata Emanuel, berkomitmen mendukung optimalisasi penyelenggaraan JKN. Komitmen tersebut diwujudkan melalui alokasi anggaran bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI), peningkatan fasilitas kesehatan, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia di bidang kesehatan.

Namun demikian, keberhasilan program ini tidak hanya bergantung pada pemerintah. Ia berharap fasilitas kesehatan memberikan pelayanan yang profesional, ramah, dan sesuai standar. Sementara BPJS Kesehatan diharapkan terus meningkatkan kualitas sistem serta pelayanan administrasi agar semakin mudah, cepat, dan transparan.

Di sisi lain, masyarakat sebagai peserta juga perlu memahami hak dan kewajibannya, termasuk pentingnya menjaga kepatuhan dalam kepesertaan dan pembayaran iuran.

Melalui forum ini, seluruh pihak diharapkan dapat menyamakan pemahaman terhadap kebijakan dan program kerja BPJS Kesehatan tahun 2026, sekaligus menyusun langkah-langkah strategis yang lebih efektif guna meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat Mimika.

Momentum ini dijadikan sebagai penguatan sinergi dan kemitraan yang solid demi terwujudnya pelayanan kesehatan yang berkualitas, berkeadilan, dan berkelanjutan di daerah Kabupaten Mimika. (Ian)