Dukcapil Mimika Gebrak Inovasi: Targetkan Integrasi Data 24 Jam dan Pelayanan Hingga Pelosok

TIMIKA, papuamctv.com – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Mimika terus berakselerasi dalam membenahi kualitas pelayanan publik. Melalui Forum Konsultasi Publik (FKP), Dukcapil fokus pada penguatan sinergi lintas instansi dan pemanfaatan data kependudukan yang lebih modern.

Kepala Dukcapil Kabupaten Mimika, Slamet Sutejo, menegaskan bahwa langkah ini bukan sekadar rutinitas, melainkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

 "Kegiatan ini merupakan mandatori undang-undang, bagaimana kita memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, sekaligus mendengar langsung masukan dari berbagai pihak," ujarnya dalam Forum Konsultasi Publik di Hotel Horison Ultima, Kamis 23 April 2026.

Kabupaten Mimika kini mencatatkan diri sebagai salah satu daerah terdepan di Provinsi Papua Tengah dalam hal digitalisasi data. Saat ini, tercatat sudah ada tiga instansi yang memiliki akses data langsung ke Dukcapil Kemendagri.

Namun, Slamet tidak berhenti di situ. Ia memiliki visi besar untuk mendorong seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki akses penuh selama 24 jam terhadap data kependudukan. Hal ini bertujuan agar pelayanan di instansi lain bisa berjalan lebih cepat tanpa masyarakat harus terus-menerus mendatangi kantor Dukcapil. Sektor-sektor vital seperti perbankan, rumah sakit, puskesmas, hingga Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) akan terus didorong untuk terintegrasi.

Dalam forum yang juga dihadiri oleh narasumber dari Kementerian PAN-RB, Dukcapil Kemendagri, dan Ombudsman ini, Slamet menekankan bahwa orientasi utama mereka adalah kepuasan masyarakat.

• Pemerataan Layanan: Fokus utama adalah memastikan masyarakat di wilayah kota, pesisir, hingga pegunungan mendapatkan manfaat layanan yang cepat dan mudah.
• Kualitas di Lapangan: Dukcapil menegaskan tidak hanya mengejar capaian di atas kertas atau sekadar predikat penghargaan.
• Keamanan Terjamin: Meski integrasi data diperluas, aspek keamanan data tetap menjadi prioritas utama agar tetap sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Sebagai bentuk transparansi, FKP ini akan digelar secara rutin minimal satu hingga dua kali dalam setahun. Forum ini menjadi wadah bagi akademisi, tokoh pemuda, dan masyarakat umum untuk memberikan kritik serta saran.

"Masukan dari masyarakat akan kami analisa dan jadikan dasar inovasi layanan ke depan," pungkas Slamet. Langkah proaktif ini juga diharapkan menjadi benteng dalam pencegahan praktik korupsi di lingkungan pelayanan publik.