Slamet Sutedjo: Melayani dengan Fakta, Memperkuat dengan Administrasi

 

TIMIKA, papuamctv.com – Usai mengikuti agenda Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Mimika, Slamet Sutedjo, S.STP., M.Si., memberikan penjelasan mendalam mengenai arah baru transformasi layanan publik di Mimika. Fokus utamanya adalah menyelaraskan kesuksesan operasional di lapangan dengan akuntabilitas administratif yang diminta oleh Pemerintah Pusat.

Slamet menjelaskan bahwa kehadiran Deputi Pelayanan Publik Kemenpan-RB secara langsung memberikan suntikan motivasi sekaligus evaluasi kritis bagi para operator di MPP, instansi vertikal, maupun BUMN/BUMD.

"Hari ini kita kumpul semuanya, secara khusus teman-teman operator di MPP dan instansi terkait. Kami hadirkan narasumber dari pusat agar kita semua paham bagaimana memberikan pelayanan terbaik. Intinya, apa yang kurang, terutama terkait pelaporan, akan segera kita lengkapi," ujar Slamet.

Ia menggarisbawahi bahwa persoalan pelaporan administratif sebenarnya merupakan tanggung jawab kolektif yang melibatkan Bagian Ortal dan Inspektorat, dengan suplai data dari masing-masing OPD teknis. "Data-datanya memang dari OPD, dan ini adalah tugas kita bersama selaku ASN Pemda Mimika untuk menindaklanjutinya sebagai bentuk akuntabilitas kepada pemerintah pusat dan transparansi publik."

Salah satu poin paling progresif dalam wawancara tersebut adalah rencana "breakdown" pelayanan hingga ke level distrik. Slamet mengungkapkan bahwa Disdukcapil telah memiliki 'embrio' atau fondasi awal yang siap dikembangkan menjadi Mal Pelayanan Publik Mini.

"Pak Bupati dan Pak Wakil memberikan amanat agar layanan yang sudah bagus dan terpusat ini bisa diturunkan ke level distrik. Kami di Dukcapil sudah punya embrionya di beberapa distrik. Ke depan, di bawah komando Pak Kadis PTSP sebagai pemegang kewenangan perizinan, OPD teknis lain tinggal bergabung," jelasnya.

Slamet mencontohkan wilayah seperti Mapurujaya (Mimika Timur), Wania, dan Kuala Kencana sebagai target potensial. "Kantor distrik yang dibangun Pak Bupati sudah bagus-bagus, dua lantai. Lantai bawah bisa kita jadikan area layanan publik, atasnya untuk perkantoran. Jadi, pelaku usaha di Mimika Timur tidak perlu jauh-jauh ke kota; cukup selesaikan di kantor distrik."

Menanggapi tantangan dari Deputi Kemenpan-RB, Slamet menegaskan bahwa standar pelayanan tidak boleh hanya berdasarkan klaim pemerintah, melainkan harus berbasis respons masyarakat.

"Orientasi kita adalah kepuasan masyarakat. Untuk tahu mereka puas beneran atau tidak, perlu Indeks Pelayanan Publik, Survei Kepuasan Masyarakat, dan Forum Konsultasi Publik. Besok pun Dukcapil akan membuat forum khusus untuk melihat pelayanan dari kacamata Ombudsman," tambahnya.

Ia juga tidak menutup mata terhadap kritik digital. Slamet mempersilakan publik untuk melihat transparansi kinerja melalui platform terbuka. "Respon masyarakat itu utama. Bisa dilihat dari media sosial atau Google Review. Ratingnya seperti apa, sentimennya bagaimana, itu semua bisa dilihat. Sebaik apapun layanan pasti ada kurangnya, tapi kita tidak boleh berhenti di situ. Yang kurang kita benahi terus."

Menutup wawancara, Slamet menekankan pentingnya pendampingan dari pusat agar Mimika mencapai indeks pelayanan publik yang unggul secara nasional.

"Pelayanan kita di Mimika ini sebenarnya sudah lari kencang, bahkan diakui setanah Papua karena MPP fisik dan digitalnya berjalan beriringan. Namun, kami harus mengejar ketertinggalan di sisi pelaporan administratif. Kerja lapangan dan kerja administrasi harus terkoneksi (konek). Dengan begitu, transparansi dan kualitas pelayanan kita benar-benar diakui secara fakta maupun data," tutupnya optimis. (HK)