Akselerasi Eliminasi 2030, Dinkes Mimika Gelar Tes Malaria Massal Door-to-Door dan Siapkan Aplikasi Pengawas Obat

 

TIMIKA — Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Dinas Kesehatan terus memacu target besar eliminasi penyakit malaria pada tahun 2030. Memperingati Hari Malaria Sedunia, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinkes Mimika menggebrak dengan aksi turun lapangan massal melalui pemeriksaan darah dari rumah ke rumah (door-to-door).

Kepala Bidang P2P Dinkes Mimika, Linus Dumatubun, menyatakan bahwa aksi nyata ini merupakan bagian dari target besar daerah untuk menyelesaikan 2.076.000 tes malaria sepanjang tahun 2026.

"Kegiatan menyambut Hari Malaria Sedunia ini sebenarnya sudah dimulai sejak beberapa waktu lalu, namun puncaknya adalah gerakan turun lapangan secara serentak yang kami mulai kemarin dan hari ini," ujar Linus saat ditemui di Kelurahan Kamoro Jaya, Distrik Wania, Jumat (22/5/2026).

Dalam aksi ini, Dinkes Mimika menerjunkan 20 tim yang disebar khusus di Kelurahan Kamoro Jaya. Pihak Dinkes sengaja menggandeng mahasiswa program studi kesehatan—mulai dari perawat, bidan, hingga kesehatan lingkungan (kesling)—untuk memperkuat personel lapangan. Tim kesling secara khusus ditugaskan memetakan dan mengendalikan faktor risiko pada genangan air di pemukiman warga.

Distrik Wania dipilih sebagai titik awal karena tercatat memiliki angka kasus malaria tertinggi di Kabupaten Mimika, disusul oleh Distrik Mimika Baru.

"Hari ini fokus kita di Kelurahan Kamoro Jaya dengan target sasaran mencapai 22.663 jiwa. Hasil evaluasi sore nanti akan menjadi acuan. Jika memuaskan, kita akan membentuk tim yang lebih besar untuk menyasar kelurahan lain seperti Wonosari Jaya dan Inaughe," jelas Linus.

Hebatnya, pemeriksaan ini tidak hanya mendeteksi malaria. Dinkes Mimika menerapkan sistem kolaborasi Cek Kesehatan Gratis (CKG). Sekali diperiksa, warga juga mendapatkan layanan pengecekan gula darah, eritrosit, hepatitis, hingga asam urat.

Aksi masif ini turut didukung oleh pembiayaan dari belasan mitra swasta. "Ada sekitar 15 atau 16 perusahaan yang menjadi sponsor, di antaranya PT Freeport Indonesia, Bank Papua, Bank BRI, Petrosea, Perdaki, dan lainnya. Kami sangat berterima kasih karena pemerintah tidak bisa berjalan sendiri," tambahnya.

Menanggapi keluhan masyarakat terkait sering terjadinya lonjakan pasien malaria di IGD RSUD Mimika pada sore dan malam hari—karena Puskesmas sudah tutup pada siang hari—Linus mengungkapkan strategi baru.

Dinkes Mimika kini telah mendistribusikan logistik obat malaria ke sekitar 10 klinik swasta di area dalam kota. Melalui kerja sama ini, masyarakat yang bergejala malaria pada sore atau malam hari bisa langsung memeriksakan diri ke klinik yang ditunjuk tanpa perlu mengantre di RSUD.

"Obat malaria di klinik-klinik yang sudah ditunjuk itu disiapkan oleh pemerintah dan diberikan secara gratis, tidak ada peningkatan biaya. Saat ini kami sedang menyiapkan spanduk khusus di klinik-klinik tersebut agar masyarakat tidak bingung mencari," tegas Linus. Ia juga memastikan stok logistik, baik alat tes cepat (RDT) maupun obat-obatan, saat ini sangat melimpah dan mampu memenuhi target hingga 2 juta tes.

Lebih lanjut, Linus menyebutkan tantangan terbesar malaria di Mimika didominasi oleh jenis Malaria Tersiana yang kerap kambuh akibat pasien tidak tertib mengonsumsi obat. Menjawab tantangan ini, Dinkes Mimika tengah merancang inovasi program terbaru berupa aplikasi digital pengawasan minum obat.

Melalui sistem ini, pasien yang didiagnosis di Puskesmas akan dipantau langsung oleh kader kesehatan di lapangan. Kader akan melaporkan kepatuhan konsumsi obat pasien, distribusi logistik, hingga masa kedaluwarsa obat secara real-time melalui aplikasi tersebut.

Namun, Linus mengingatkan bahwa eliminasi malaria total tidak akan tercapai tanpa adanya pembenahan infrastruktur lingkungan.

"Malaria ini kuncinya dua: pengawasan minum obat dan pengendalian faktor lingkungan. Kami sangat membutuhkan komitmen dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, seperti Dinas Pekerjaan Umum (DPU) dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH), untuk membenahi parit-parit dan saluran air yang macet. Kolaborasi lintas sektor adalah harga mati demi Mimika Bebas Malaria 2030," pungkasnya. (TR)