Kepemimpinan Transformasional atau Pelanggaran Tata Kelola? Perspektif SDM atas Pembangunan Gedung Perawatan C2 RSUD Kabupaten Mimika

Opini (Habel Taime. Dosen Institut Jambatan Bulan)

 

TIMIKA, papuamctv.com - Dari perspektif akademisi di bidang Sumber Daya Manusia (SDM), keputusan seorang kepala daerah untuk tetap melanjutkan pembangunan Gedung C2 RSUD meskipun tidak memperoleh persetujuan DPRK mencerminkan dinamika kepemimpinan yang kompleks. Di satu sisi, hal ini bisa dilihat sebagai bentuk keberanian dan komitmen terhadap peningkatan layanan kesehatan publik, yang pada akhirnya berkaitan erat dengan kualitas SDM masyarakat. Infrastruktur kesehatan yang memadai merupakan fondasi penting dalam membangun SDM yang produktif dan berdaya saing.

 

Namun demikian, dalam kerangka tata kelola organisasi dan pemerintahan yang baik (good governance), keputusan tersebut menimbulkan pertanyaan serius terkait aspek legitimasi, partisipasi, dan akuntabilitas. SDM dalam birokrasi publik bekerja dalam sistem yang menekankan koordinasi dan kepatuhan terhadap mekanisme kelembagaan. Ketika keputusan strategis diambil tanpa persetujuan legislatif, hal ini berpotensi menimbulkan konflik internal yang dapat memengaruhi kinerja aparatur.

 

Dari sisi manajemen perubahan (change management), langkah pembangunan bertahap dapat dipandang sebagai strategi adaptif. Pendekatan ini memungkinkan organisasi publik mengelola keterbatasan anggaran dan resistensi politik secara lebih fleksibel. Dalam konteks SDM, strategi bertahap juga memberi ruang bagi tenaga kesehatan dan staf administrasi untuk beradaptasi dengan perkembangan fasilitas baru tanpa tekanan perubahan yang terlalu drastis.

 

Namun, aspek psikologis SDM juga perlu diperhatikan. Ketidakselarasan antara eksekutif dan legislatif dapat menciptakan ketidakpastian di kalangan pegawai, terutama terkait keberlanjutan proyek dan dukungan anggaran. Ketidakpastian ini berpotensi menurunkan motivasi kerja, meningkatkan stres organisasi, dan pada akhirnya berdampak pada kualitas pelayanan publik.

 

Selain itu, dari perspektif perencanaan SDM, pembangunan fasilitas baru seperti Gedung C2 RSUD seharusnya diiringi dengan perencanaan kebutuhan tenaga kerja yang matang. Tanpa dukungan kebijakan yang solid dari seluruh pemangku kepentingan, ada risiko bahwa fasilitas fisik yang dibangun tidak diimbangi dengan kesiapan tenaga medis dan non-medis yang memadai. Hal ini dapat menyebabkan inefisiensi dan underutilization sumber daya.

 

Di sisi lain, keputusan Bupati dapat juga dilihat sebagai bentuk kepemimpinan transformasional, di mana pemimpin berusaha mendorong perubahan meskipun menghadapi hambatan struktural. Dalam teori SDM, kepemimpinan seperti ini kadang diperlukan untuk memecah stagnasi birokrasi. Namun, keberhasilan pendekatan ini sangat bergantung pada kemampuan komunikasi, negosiasi, dan membangun kepercayaan dengan para pemangku kepentingan.

 

Penting juga untuk mempertimbangkan aspek etika organisasi. SDM dalam sektor publik tidak hanya bekerja berdasarkan instruksi, tetapi juga nilai-nilai integritas dan transparansi. Jika proses pengambilan keputusan dianggap mengabaikan mekanisme yang ada, hal ini dapat menciptakan preseden yang kurang baik bagi budaya organisasi jangka panjang.

 

Secara keseluruhan, dari sudut pandang akademisi SDM, pembangunan Gedung C2 RSUD secara bertahap tanpa persetujuan DPRK adalah langkah yang memiliki potensi manfaat sekaligus risiko. Keberhasilan kebijakan ini tidak hanya ditentukan oleh hasil fisik pembangunan, tetapi juga oleh bagaimana pengelolaan SDM, komunikasi organisasi, serta penyelarasan kepentingan antar lembaga dapat dijalankan secara efektif dan berkelanjutan.