Atasi Krisis Dokter Spesialis, Papua Tengah Rombak Total Sistem Perencanaan SDM Medis Lewat Validasi Digital

TIMIKA, papuamctv.com — Kesenjangan sebaran tenaga kesehatan (nakes) yang timpang di wilayah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan (DTPK) mendorong Pemerintah Provinsi Papua Tengah mengambil langkah radikal. Pemprov Papua Tengah kini merombak total sistem perencanaan SDM medis demi mengatasi krisis akut dokter spesialis hingga tenaga penunjang, mulai dari kawasan perkotaan hingga ke pelosok pesisir dan pegunungan.

 

Sebagai langkah awal, Kabupaten Mimika resmi ditunjuk sebagai proyek percontohan (pilot project) penghitungan data kebutuhan tenaga kesehatan nasional. Upaya strategis ini diwujudkan melalui agenda Pendampingan Perhitungan Rencana Pemenuhan Tenaga Kesehatan yang digelar di Timika, Papua Tengah, Rabu (17/6/2026).

 

Dalam laporan panitia kegiatan, ditegaskan bahwa era menentukan jumlah kuota tenaga medis secara intuitif atau asal tebak telah berakhir. Kepastian jumlah dan jenis tenaga medis di faskes kini mutlak berbasis validasi digital yang akurat.

 

Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika kini mengintegrasikan seluruh basis data fasilitas kesehatan ke dalam aplikasi Rencana Kebutuhan Kementerian Kesehatan RI. Sistem ini mengukur beban kerja riil di lapangan menggunakan metode standar nasional, yang nantinya akan menjadi landasan hukum dan kebijakan pengadaan serta distribusi SDM kesehatan ke depan.

 

Langkah ini dinilai mendesak mengingat kondisi riil di delapan kabupaten se-Papua Tengah saat ini diakui masih sangat jauh dari kata ideal.

Dok. agenda Pendampingan Perhitungan Rencana Pemenuhan Tenaga Kesehatan yang digelar di Timika, Papua Tengah, Rabu (17/6/2026). Foto : Jean

Kepala Bidang Sumber Daya Manusia (Kabid SDM) Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah, Kristianus Tebai, SKM., M.Kes., yang hadir sebagai narasumber, membeberkan fakta memprihatinkan terkait potret pelayanan kesehatan di wilayahnya. Menurutnya, faskes daerah saat ini masih sangat kekurangan komoditas krusial seperti ahli gizi, dokter gigi, hingga terapis gigi.

 

Lebih mengkhawatirkan lagi, pasokan dokter spesialis di Papua Tengah sangat minim. Di Kabupaten Mimika saja, tercatat baru ada dua dokter yang sedang menempuh pemantapan pendidikan spesialisasi.

 

"Kami mengupayakan pemerataan pelayanan kesehatan di delapan kabupaten di Papua Tengah. Melalui perhitungan kebutuhan ini, kita bisa mengetahui secara pasti di mana titik kekurangannya, sehingga menjadi dasar kuat dalam pengambilan kebijakan," ujar Kristianus saat diwawancarai di sela-sela kegiatan.

 

Kristianus tidak menampik bahwa tantangan geografis ekstrem—berupa pegunungan tinggi yang terjal serta jalur pesisir yang terisolasi—selama ini memperparah hambatan distribusi nakes.

 

"Pesisir dan daerah pegunungan adalah wilayah yang paling jauh. Makanya, pendampingan ini penting agar mereka bisa menyusun rencana kebutuhan mulai dari unit terkecil (Puskesmas pembantu) hingga Puskesmas induk. Kita harus punya data yang fix dan fine," tambahnya.

 

Ia juga meminta agar Dinas Kesehatan di kabupaten lain bersinergi dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) melalui integrasi portal data. "Jadi, misalnya 9 jenis tenaga kesehatan dasar di Puskesmas ada kurang di mana, kita hitung dulu bebannya. Berapa banyak perlunya, baru diusulkan. Jangan sampai ada kekosongan pelayanan."

 

Menyikapi krisis ini, Pemprov Papua Tengah di bawah kepemimpinan Penjabat (Pj) Gubernur telah meluncurkan program progresif, yaitu merekrut dan menyekolahkan dokter-dokter umum untuk mengambil pendidikan spesialisasi dan subspesialis.

 

Menariknya, program beasiswa ini memberikan prioritas penuh kepada Putra-Putri Orang Asli Papua (POHP), terutama untuk penempatan di daerah pedalaman dan wilayah rawan konflik. Kebijakan ini diambil berkaca pada aspek mitigasi keamanan dan keberlanjutan pelayanan.

 

"Ketika terjadi permasalahan atau situasi konflik di lapangan, nakes dari luar sering kali terpaksa meninggalkan tempat tugas demi keselamatan. Sementara anak asli daerah, mereka biasanya lebih bertahan, memahami situasi lokal, dan tetap bisa mengakses penerbangan perintis untuk melayani masyarakat. Target kita ke depan, kita sudah bisa menggunakan tenaga medis dari anak-anak kita sendiri," jelas Kristianus optimis.

 

Untuk tahun anggaran 2026 ini, Pemprov Papua Tengah menargetkan membiayai pendidikan sebanyak 35 dokter tangguh, dengan rincian:

• 20 Orang: Dokter umum dan dokter gigi umum.
• 10 Orang: Dokter spesialis.
• 5 Orang: Dokter subspesialis.

Melalui integrasi data berbasis aplikasi Kemenkes dan akselerasi beasiswa spesialis bagi anak daerah ini, Provinsi Papua Tengah optimistis dapat memotong mata rantai ketimpangan layanan kesehatan dan menghadirkan keadilan medis bagi seluruh masyarakat di Papua Tengah. (HK)