Dinkes Mimika Sinkronisasi Data Izin Praktik Tenaga Medis Lewat SISDMK, Targetkan Layanan Kesehatan Prima

TIMIKA, papuamctv.com – Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika secara resmi menggelar kegiatan Sinkronisasi Data Izin Praktik Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan melalui Aplikasi Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SISDMK). Acara yang berlangsung di Hotel Horizon Diana, Jalan Budi Utomo, pada Jumat (19/06/2026) ini dibuka langsung oleh Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika, Dr. Sisma HL, SST., Bd., M.Keb.

Langkah strategis tersebut merupakan bagian dari implementasi pilar transformasi digital kesehatan nasional yang diinisiasi oleh Kementerian Kesehatan RI. Integrasi data ke dalam platform SISDMK dan SATUSEHAT kini menjadi basis utama dalam mempermudah, mempercepat, serta menyederhanakan proses penerbitan Surat Izin Praktik (SIP) secara daring melalui Mal Pelayanan Publik (MPP) dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Dalam sambutannya, Sekretaris Dinkes Mimika, Sisma HL, menegaskan bahwa keakuratan data merupakan instrumen krusial dalam menentukan arah kebijakan kesehatan di daerah.

"Data yang valid bukan hanya sekadar urusan administratif, melainkan bentuk pengakuan negara terhadap kompetensi tenaga kesehatan. Melalui sinkronisasi ini, kita memastikan pelayanan kepada masyarakat Mimika diberikan oleh tenaga medis yang benar-benar kompeten, profesional, dan legal secara hukum," ujar Sisma.

Kegiatan Sinkronisasi Data Izin Praktik Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan melalui Aplikasi Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SISDMK). Foto: Jean

Ia juga menyoroti tantangan riil di lapangan, seperti dinamika perubahan tempat praktik, perpindahan fasilitas kesehatan, hingga status kepegawaian yang kerap memicu kendala verifikasi. Oleh sebab itu, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci utama keberhasilan program ini.

Usai membuka kegiatan, Sisma HL menjelaskan lebih detail mengenai esensi dan fungsi vital dari kepemilikan SIP. Ia menegaskan bahwa bidan, perawat, dokter, maupun tenaga kesehatan (nakes) lainnya wajib mengantongi SIP sebelum memberikan pelayanan langsung kepada pasien. Tanpa adanya dokumen tersebut, nakes secara hukum tidak diperbolehkan untuk melayani masyarakat.

Lebih lanjut, Sisma memaparkan bahwa SIP memiliki masa berlaku tertentu. Untuk memperoleh atau memperpanjang dokumen ini, nakes diwajibkan memenuhi sejumlah tahapan dan persyaratan capaian pelayanan yang terukur, salah satunya seperti akumulasi jumlah pelayanan ibu hamil yang harus dipenuhi oleh seorang bidan.

Di samping sebagai instrumen legalitas, integrasi data perizinan ini juga berfungsi sebagai sarana pembinaan dan evaluasi berkala dari pemerintah. Melalui basis data yang tertata di platform SATUSEHAT, Dinas Kesehatan dapat memetakan secara akurat jenis peningkatan keterampilan (update skill) yang dibutuhkan oleh para nakes di lapangan.

Demi menjaga mutu pelayanan dan mengantisipasi faktor kelelahan kerja yang berisiko pada keselamatan pasien, pemerintah turut memberlakukan regulasi ketat terkait pembatasan jumlah tempat praktik.

"Untuk profesi perawat dan bidan, aturan membatasi kepemilikan maksimal dua SIP untuk dua tempat praktik berbeda, misalnya satu di fasilitas pemerintah dan satu di praktik mandiri. Sementara untuk dokter, regulasi memberikan kelonggaran hingga maksimal tiga SIP dengan aturan-aturan tertentu. Pembatasan ini sangat penting agar nakes tidak tersebar di terlalu banyak tempat yang bisa memicu kelelahan fisik, sehingga pelayanan tetap efektif dan optimal," jelas Sisma.

Menjawab tantangan birokrasi, Sisma meluruskan bahwa transformasi digital ini justru hadir untuk memotong birokrasi yang berbelit dan mempercepat waktu pengurusan. Otoritas pengurusan izin praktik ini tetap bermula dan melekat pada Dinas Kesehatan, mengingat instansi inilah yang memiliki instrumen untuk mengenali identitas, rekam jejak, serta validitas seorang nakes, sebelum nantinya diterbitkan secara administratif oleh dinas perizinan.

Mekanisme terbaru ini kini mengedepankan efisiensi melalui sistem validasi berjenjang yang bertumpu pada peran Penanggung Jawab (PJ) data di setiap fasyankes:

Input Mandiri: Setiap nakes melakukan penginputan data capaian kinerja dan berkas secara mandiri melalui akun individu mereka di platform SATUSEHAT yang telah tersinkronisasi.
Validasi Berjenjang di Garda Terdepan: Data yang telah diinput tersebut secara otomatis masuk ke dalam sistem untuk diverifikasi langsung oleh PJ data fasyankes yang hadir dalam forum sinkronisasi ini. Tugas para PJ adalah memvalidasi dan memastikan secara faktual bahwa nakes yang bersangkutan memang benar-benar aktif dan kompeten di fasilitas kesehatan tersebut.
Penerbitan Elektronik di MPP: Setelah dinyatakan valid oleh verifikator internal Dinkes di fasyankes, berkas tersebut langsung diteruskan secara sistem ke Mal Pelayanan Publik (MPP) untuk penerbitan fisik atau cetakan dokumen SIP secara cepat.

"Inti dari peningkatan transformasi mekanisme ini adalah memberikan kemudahan layanan bagi rekan-rekan nakes di lapangan, agar seluruh proses pengurusan SIP mereka menjadi jauh lebih cepat, transparan, dan efektif," imbuhnya.

Guna memastikan pemutakhiran data berjalan valid dan menyeluruh, Dinas Kesehatan Mimika mengundang seluruh elemen pengelola data kesehatan di wilayah tersebut. Berdasarkan manifes daftar undangan resmi, tercatat sebanyak 45 peserta hadir memenuhi undangan secara kolektif untuk menyamakan persepsi sistemik ini.

Keterwakilan peserta dari jajaran internal bidang dan sub-bagian di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika meliputi:

Bidang Sumber Daya Manusia Kesehatan: 4 personel (staf)
Sub-Bagian Umum dan Kepegawaian: 2 personel (1 Kasubag dan 1 staf)
Bidang P2P (Pencegahan dan Pengendalian Penyakit): 1 personel (staf)
Bidang Kesehatan Lanjutan, Farmasi, dan Alat Kesehatan: 1 personel (staf)
Bidang Kesehatan Primer dan Komunitas: 1 personel (staf)
Sub-Bagian Keuangan: 1 personel (staf)
Sub-Bagian Program: 1 personel (staf)

Sementara itu, delegasi dari eksternal fasilitas pelayanan kesehatan yang bertindak sebagai garda depan Pengelola Data SISDMK terdiri dari 1 personel perwakilan Public Safety Center (PSC) 119, 1 personel perwakilan RSUD Kabupaten Mimika, serta 26 personel pengelola data dari seluruh Puskesmas yang tersebar di wilayah Mimika (mulai dari Puskesmas Timika, Puskesmas Timika Jaya, hingga Puskesmas Jila).

Sinergitas data ini diperkuat pula oleh kehadiran para pengelola data dari 6 rumah sakit swasta dan vertikal lainnya yang beroperasi di wilayah hukum Mimika, yaitu:

RS Umum Daerah Kab. Mimika
RS PT. Freeport Indonesia
RS Mitra Masyarakat Timika
RSWB
RS Kasih Herlina
RS TNI AD Tk. IV Timika
RS Bhayangkara Dhira Brata Cartenz

Melalui sinergi masif yang melibatkan Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi Papua Tengah, Pemerintah Kabupaten Mimika, organisasi profesi, hingga para pengelola data di tingkat fasyankes, Dinkes Mimika optimistis tata kelola dan pemetaan SDM kesehatan di daerah akan semakin rapi dan efisien. Target akhirnya adalah menghadirkan sistem perizinan yang ringkas demi menjamin layanan kesehatan yang aman, legal, dan prima bagi seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Mimika. (Jean)