Memangkas Ego Sektoral, Mimika Kejar Target Nol Stunting Lewat Strategi Konvergensi 100 Persen

TIMIKA, papuamctv.com — Pemerintah Kabupaten Mimika menunjukkan komitmen progresif dalam memerangi tengkes (stunting). Memasuki tahun 2026, strategi penanganan di tingkat daerah mengalami transformasi regulasi yang signifikan. Jika sebelumnya mengacu pada 8 aksi konvergensi, kini sistem tersebut dipangkas menjadi 4 aksi demi efisiensi birokrasi, tanpa mengurangi substansi pelaporan data.

 

Langkah cepat ini langsung membuahkan hasil konkret. Target penginputan data intervensi stunting pada Web Bangda (Pembangunan Daerah) Kementerian Dalam Negeri untuk seluruh wilayah distrik di Kabupaten Mimika kini telah menyentuh angka 100 persen.

 

Kabid Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Mimika, Supiah Narawena, Amd.Kep, menegaskan bahwa pencapaian ini merupakan tindak lanjut langsung dari arahan Wakil Bupati Mimika.

 

"Kemarin dari siang sampai sore, (progres) kami sudah 100 persen. Kekurangan di beberapa distrik yang sebelumnya sempat tertunda kini sudah rampung, dan hasilnya telah kami laporkan langsung kepada Bapak Wakil Bupati," ujar Supiah di sela-sela agenda Analisis Data Aksi Konvergensi di Timika.

 

Kegiatan krusial yang dijadwalkan berlangsung selama lima hari hingga Sabtu (13/6) mendatang ini memfokuskan diri pada Aksi 1 (Analisis Situasi) dan Aksi 2 (Rencana Kegiatan). Melalui bantuan pendampingan teknis, tim penanganan kini tengah melakukan evaluasi mendalam berbasis data capaian tahun 2025 untuk melengkapi indikator yang kurang di tahun 2026.

 

Supiah menepis anggapan bahwa digitalisasi pelaporan melalui Web Bangda mempersulit kerja birokrasi di lapangan. Sebaliknya, sistem visualisasi data ini justru mempermudah pemetaan kasus secara presisi hingga ke tingkat kampung.

 

Melalui sistem terintegrasi ini, pemerintah dapat memetakan:

• Angka riil keluarga berisiko stunting.
• Jumlah bayi dengan kondisi kurang gizi atau marasmus.
• Prevalensi bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR).

 

"Ini sebenarnya instrumen untuk melaporkan apa yang sudah dikerjakan oleh seluruh OPD dan distrik. Kalau kita bekerja keras di lapangan tapi tidak dilaporkan, pusat akan menganggap kita tidak bekerja," jelas Supiah. "Lewat data ini, kita bisa mengevaluasi apakah anggaran yang dikucurkan sebanding dengan hasil yang dicapai, serta memastikan intervensi tahun depan tepat sasaran."

 

Menariknya, transparansi data ini kini bersifat terbuka. Pihak luar maupun lembaga non-pemerintah (NGO/WVE) dapat mengakses data pelaporan ini melalui koordinasi dengan operator teknis, sekaligus mematahkan spekulasi bahwa Mimika kekurangan basis data stunting yang valid.

 

Lebih dari sekadar persoalan administratif, Aksi Konvergensi ini menjadi momentum krusial untuk meruntuhkan "ego sektoral" yang kerap menjadi penyakit menahun dalam birokrasi. Penanganan stunting, menurut Supiah, tidak bisa hanya mengandalkan intervensi nutrisi semata, melainkan pemenuhan infrastruktur dasar secara simultan.

 

Narasi kolaborasi ini bukan sekadar target di atas kertas, melainkan sebuah cetak biru (blueprint) masa depan yang dinanti oleh masyarakat Mimika. Melalui integrasi total ini, Kabupaten Mimika menaruh harapan besar agar mata rantai tengkes (stunting) dapat benar-benar diputus hingga ke akarnya.

Melalui sistem data Web Bangda yang kini telah menyentuh angka 100 persen, potret masa depan Mimika yang diharapkan kian jelas:

• Respons Kilat Lapangan: Tidak ada lagi jeda waktu yang lama antara penemuan kasus gizi buruk dengan perbaikan infrastruktur lingkungan di tingkat distrik dan kampung.
• Efisiensi Anggaran Mutlak: Setiap rupiah APBD yang dikucurkan benar-benar mengunci target yang sama, mengakhiri era program tumpang tindih yang tidak tepat sasaran.
• Kemandirian Tiga Pilar: Harmonisasi antara Operator Distrik, Puskesmas, dan PLKB berjalan otomatis sebagai mesin penggerak yang solid di akar rumput. 

Pada akhirnya, muara dari seluruh kerja keras ini bukan sekadar mengejar predikat opini bagus atau insentif fiskal dari pemerintah pusat. Harapan tertingginya adalah lahirnya generasi baru Mimika yang tumbuh dengan fisik yang kuat, kecerdasan yang prima, dan siap membawa daerah ini menuju peradaban yang lebih maju. Sebuah masa depan di mana kata 'stunting' hanya akan menjadi catatan sejarah masa lalu di Bumi Amungsa.

 

"Selama ini ego sektoral kita tinggi. Saya bawa ini, dinas lain bawa itu, akhirnya tumpang tindih. Lewat konvergensi ini, kita turun bersama. Jika di Kampung Atuka butuh air bersih, kita langsung hubungi Dinas PU. Jika butuh pemenuhan gizi, PKK dan Dinas Pemberdayaan Perempuan yang bergerak. Ada yang butuh jamban atau rumah layak huni, semua terkaver secara gotong royong," urainya.

 

Keberhasilan mempertahankan data 100 persen ini membawa memori positif bagi Kabupaten Mimika. Pada tahun 2024 lalu, komitmen ini membuahkan penghargaan (reward) penanganan stunting dari Penjabat Gubernur Papua Tengah saat itu, berupa dana insentif fiskal senilai Rp2 Miliar dalam skema APBD.

 

Meski ada peluang untuk kembali meraih penghargaan di tingkat provinsi maupun pusat tahun ini, Supiah menegaskan bahwa fokus utama tim bukanlah insentif materi.

 

"Kami bukan sekadar berharap uangnya, tetapi bagaimana komitmen kita agar program yang diturunkan ini benar-benar tepat sasaran dan angka stunting di Mimika bisa turun drastis," tegasnya.

 

Di akhir penjelasannya, Supiah memberikan pesan kuat kepada para tenaga kesehatan (Nakes), kader, dan tiga pilar utama operator di lapangan: Operator Distrik, Puskesmas, dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB).

 

"Kita ini kerja tim, dari kampung, distrik, hingga ke kota. Tiga elemen operator ini harus sejalan dan menjaga koordinasi dengan baik. Penginputan tidak akan berjalan jika distrik belum bergerak. Saya berharap tim tetap kompak, konsisten, sehingga Aksi 1, 2, 3, hingga Aksi 4 dapat rampung seluruhnya tahun ini," pungkasnya optimis. (TR)