Wabup Mimika Berang Anggaran Stunting Menguap, Kadis DP3AP2KB Bongkar Realitas Pahit Taruhan Nyawa di Lapangan

TIMIKA, papuamctv.com – Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong, mengambil sikap tegas dalam menyikapi lambannya penanganan stunting dan karut-marutnya sinkronisasi data antar-instansi di Kabupaten Mimika. Dengan nada bicara penuh penekanan, ia menginstruksikan perombakan total pola kerja birokrasi dan memerintahkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menghentikan program yang hanya bersifat "mimpi" di atas kertas.

Ketegasan ini diluapkan Wakil Bupati saat memberikan arahan dalam Kegiatan Advokasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) pada Selasa, 9 Juni 2026. Pertemuan ini menjadi ajang evaluasi krusial setelah Kepala Dinas DP3AP2KB Mimika, Johana Anatje Belandina Arwam, S.Pd., terlebih dahulu membongkar rentetan kendala miris yang dihadapi para petugas di garda terdepan.

Sebelum Wakil Bupati memberikan arahan kerasnya, Kepala Dinas DP3AP2KB, Johana Anatje Belandina Arwam, membuka tabir realitas betapa beratnya perjuangan para petugas distrik dan kader di lapangan. Johana, yang juga mantan Kepala Distrik, meminta para pengambil kebijakan di tingkat atas untuk membuka mata terhadap kondisi geografis Mimika yang ekstrem.

"Contoh di Mimika Barat Jauh. Kami ke sana naik speedboat sangat tergantung kondisi lautan. Kalau lautannya bagus, kami selamat. Tapi kalau lautannya sudah 'putih-putih' (berombak besar), taruhannya antara hidup atau mati. Kadang saya mau memaksa teman-teman di lapangan, saya harus berpikir dua kali karena tantangannya berat," ungkap Johana dengan nada getir.

Selain faktor alam, Johana mengevaluasi tiga masalah utama yang selama ini menyandera kinerja jajarannya:

• Ironi Anggaran Gizi Spesifik: Johana membeberkan ketimpangan anggaran anggaran yang condong ke proyek fisik padat karya di distrik, sementara intervensi gizi terkesan dianaktirikan. "Izin Bapak Wakil Bupati, anggaran program Dapur Sehat Atasi Stunting (Dapur Dahsyat) kami hanya Rp44 juta. Dengan harga barang yang melambung tinggi di Mimika, uang Rp44 juta itu bisa bikin apa untuk melatih pengolahan pangan lokal?" kritiknya terbuka.

• Insentif Kader Tidak Manusiawi: Ia menyoroti nasib Kader Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang hanya dibayar Rp170.000 hingga Rp350.000 per bulan. "Mereka ujung tombak yang jalan dari rumah ke rumah. Sepatu dan sandal mereka rusak, motor butuh BBM. Kalau Ketua RT bisa dapat Rp1 juta, kenapa kader yang mengurus nyawa anak stunting tidak bisa dinaikkan?" cecar Johana meminta pergeseran anggaran fisik untuk insentif.

• Aplikasi Digital vs Sinyal Telkomsel: Petugas lapangan kerap disalahkan karena lambat menginput data, padahal fasilitas tidak memadai. Guna mengatasi hal itu, DP3AP2KB berinisiatif membagikan 13 unit laptop ke petugas. "Satu kabupaten ini semua bertabrakan dengan Telkomsel. Wi-Fi kadang baik, kadang tidak. Kita paksa mereka bikin laporan, tapi jaringannya sulit setengah mati," tambahnya.

Mendengar rentetan evaluasi dan keluhan riil dari Kepala Dinas DP3AP2KB, Wakil Bupati Emanuel Kemong langsung merespons dengan instruksi keras. Ia menyoroti ego sektoral di mana hampir seluruh instansi—mulai dari Dinas Kesehatan, Pendidikan, Perikanan, hingga Pertanian—mempunyai plot anggaran stunting masing-masing, namun realisasinya di tingkat distrik dinilai tidak sinkron dan berjalan sendiri-sendiri.

"Semua OPD katakan ada anggaran. Tapi kalau semua punya, lalu bagaimana cara menjalankannya? Kenapa sampai di distrik, mereka bilang tidak punya uang? Kalau kita buka data, hasilnya nol. Ini berarti ada kantor distrik yang lumpuh," cecar Emanuel di hadapan para kepala distrik yang hadir.

Emanuel bahkan tidak menyembunyikan kekesalannya terhadap rendahnya kedisiplinan aparat distrik yang memperparah buruknya pelaporan data stunting yang dikeluhkan Kadis DP3AP2KB. "Kemarin-kemarin saya masuk ke kantor distrik, rasanya mau kasih rusak pintu kantor saja karena tidak pernah ada aktivitas di situ. Bagaimana data mau sinkron kalau aparatnya tidak aktif? Mulai hari ini, irama pekerjaan harus selaras!" tegasnya.

Guna memotong benang kusut kendala anggaran dan operasional yang dibeberkan oleh Kadis DP3AP2KB, Wakil Bupati mengeluarkan tiga instruksi mendasar:

1. Terapkan Strategi Intervensi Wilayah ("Sistem Keroyok")

Emanuel melarang keras anggaran stunting dibagi rata secara tipis ke seluruh wilayah yang membuat program menjadi tidak berdampak.

"Selama ini anggaran kita melebar, akhirnya data berantakan. Mulai sekarang kita tetapkan wilayah intervensi dolo. Enam bulan pertama, kita tetapkan wilayah satu, distrik satu, dua, tiga, dan empat. Enam bulan itu kita keroyok sama-sama di situ sampai tuntas, baru kita pindah ke distrik berikutnya!" perintah Wabup.

2. Bentuk Satgas Khusus di Bawah Komando Langsung Wabup

Pemerintah daerah tidak akan lagi sekadar menerima laporan formalitas dari balik meja kerja. Emanuel menegaskan dirinya telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Khusus penanganan stunting. "Saya mau turun langsung lihat ke bawah. Jangan sampai kita bicara uangnya besar, tapi praktiknya di bawah tidak pernah menyentuh dan menyelesaikan masalah inti," ujarnya.

3. Stop Program "Mimpi" di Musrenbang, Fokus pada Realita

Ia memberikan peringatan keras kepada para kepala distrik agar menyusun program berdasarkan data riil di lapangan, bukan formalitas tahunan.

"Jangan selalu komitmen di atas kertas saja. Jangan buat rencana yang mimpi-mimpi, tapi lihat fakta. Data menunjukkan terjadi stunting di situ, kurang gizi di situ, itu yang diangkat! Kita susun program berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat," cetus Emanuel.

Menutup jalannya evaluasi, Wakil Bupati meminta agar masukan dari Kepala Dinas DP3AP2KB terkait keterbatasan operasional segera dibahas dan dicarikan solusi dalam beberapa hari ke depan. Namun, ia menegaskan keterbatasan bukan alasan untuk mandek.

Ia memerintahkan adanya sinkronisasi data (mix) antara petugas Puskesmas, staf distrik, kepala kampung, hingga kader PKK yang baru dilantik.

"Kita punya kekurangan, tapi sebagai ASN kita punya tanggung jawab terhadap masyarakat. Jika setelah rapat evaluasi ini anggaran sudah diperbaiki tetapi program tetap tidak jalan-jalan, maka saya yang akan mempertanyakan langsung apa kapasitas Bapak dan Ibu sekalian dalam jabatan ini," pungkas Emanuel Kemong menutup arahannya dengan berbobot. (HK)