Kawal RAPPP 2025–2029, Wamen PPN dan Pimpinan Daerah Se-Papua Siap Berdialog di Mimika

 

TIMIKA, papuamctv.com — Kabupaten Mimika resmi ditunjuk sebagai tuan rumah pelaksanaan Dialog Strategis Percepatan Pembangunan Papua yang diinisiasi oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas. Agenda berskala regional tersebut dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 30 Juli 2026 mendatang.

Pertemuan tingkat tinggi ini bakal menghadirkan Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas, Drs. Febrian Alphyanto Ruddyard, M.A., serta memboyong seluruh jajaran pimpinan daerah se-Tanah Papua—terdiri dari 6 gubernur, 40 bupati, dan 2 wali kota.

Guna memastikan kesiapan agenda besar tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika menggelar rapat persiapan lintas sektor di Ruang Rapat Kantor Bappeda Mimika, Senin (27/7/2026). Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong, didampingi Pj. Sekretaris Daerah Abraham Kateyau, jajaran Staf Ahli Bupati, serta Asisten Setda terkait.

Penyelenggaraan Dialog Strategis ini berpatokan pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 107 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) Tahun 2025–2029.

Melalui wadah ini, Bappenas bersama pemerintah daerah di Tanah Papua bertekad memperkuat sinergi, menggalang komitmen bersama, serta menyelaraskan arah kebijakan antara pusat dan daerah. Tujuan utamanya adalah memastikan seluruh program pembangunan di Papua berjalan terpadu, terarah, dan berkelanjutan.

Sebagai tuan rumah, Pemkab Mimika mengerahkan penuh kekuatan 58 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dikoordinasikan secara teknis melalui Bappeda Mimika berkolaborasi erat dengan Bapperida Provinsi Papua Tengah.

Dalam arahannya, Wakil Bupati Emanuel Kemong menegaskan agar seluruh lini persiapan dimatangkan secara presisi. Beberapa poin krusial yang ditegaskan meliputi:

• Kepastian Kehadiran dan Protokoler: Pengonfirmasian kehadiran 6 gubernur, 42 kepala daerah kabupaten/kota, pejabat Eselon I, hingga 38 panitia pengawas dari pusat harus tuntas secepatnya. Masing-masing pejabat utama akan mendapatkan pengawalan serta skema penjemputan khusus. Skema penyambutan dirancang mengacu pada standar kunjungan kerja Komisi III DPR-RI sebelumnya.
• Jaminan Keamanan dan Kesehatan: Faktor keselamatan, jaminan kesehatan, logistik/konsumsi, hingga kelancaran jalur kepulangan seluruh delegasi menjadi prioritas utama.
• Tata Kelola Media dan Komunikasi: Pengaturan akses peliputan media di venue acara dipusatkan di bawah koordinasi Bagian Protokoler dan Dinas Kominfo Mimika untuk menjaga ketertiban serta kelancaran jalannya dialog.
• Inspeksi Lapangan (Site Visit): Pemkab Mimika berencana menggelar tinjauan lapangan bersama Bappenas dan aparat keamanan guna memastikan kesiapan fisik lokasi acara.

"Sebagai tuan rumah, Kabupaten Mimika harus memastikan kenyamanan, kesehatan, serta keamanan seluruh peserta terkondisikan dengan sempurna. Komunikasi intensif dengan pemerintah provinsi dan Bappenas harus terus dijaga agar tidak terjadi miskomunikasi," tegas Emanuel Kemong saat memimpin rapat.

Sebagai langkah konkrit dari rapat koordinasi ini, seluruh OPD dan unit kerja terkait diinstruksikan untuk langsung mengeksekusi pembagian tugas masing-masing, khususnya dalam penyiapan infrastruktur jaringan komunikasi dan fasilitas pendukung.

Rangkaian persiapan ini akan dimatangkan kembali dalam Rapat Finalisasi yang dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 28 Juli 2026, pukul 13.00 WIT bertempat di Kantor BPKAD Kabupaten Mimika. Rapat mendatangkan pihak Kepolisian dan instansi terkait untuk memantapkan aspek keamanan, transportasi, logistik, serta kesiapan protokoler akhir.