Mendorong Transparansi Tata Kelola: Langkah Pemkab Mimika Benahi Sistem Pengendalian Internal.

TIMIKA, papuamctv.com — Suasana di Aula Lantai 3 Kantor Bapenda Timika tampak berbeda pada Senin (20/7/2026) siang. Mengawali awal pekan, jajaran Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), unsur Forkopimda, serta perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Papua Tengah berkumpul dalam satu komitmen bersama: membenahi tata kelola pemerintahan Kabupaten Mimika dari akar.

 

Pemerintah Kabupaten Mimika secara resmi membuka agenda Pendampingan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Tahun 2026. Membuka kegiatan secara langsung, Wakil Bupati Mimika, Imanuel Kemong, mengawali arahannya dengan menyapa jajaran yang hadir.

 

Dalam suasana penuh kehangatan namun tegas, Imanuel menekankan pentingnya mengubah pola pikir dalam memandang mekanisme evaluasi birokrasi.

 

"Penyelenggaraan SPIP bukan sekadar memenuhi permintaan administratif atau melengkapi dokumen birokrasi," tegas Imanuel di hadapan para pimpinan OPD. "SPIP merupakan instrumen krusial dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel."

 

Di balik penyelenggaraan pendampingan yang dijadwalkan berlangsung selama tiga hari ini, terdapat catatan penting yang ingin dibenahi bersama. Wabup Imanuel secara terbuka menyinggung hasil evaluasi tahun sebelumnya yang dinilai masih rendah.

 

Menurutnya, momentum tiga hari ke depan harus dijadikan ajang refleksi dan perbaikan nyata, bukan sekadar menggugurkan kewajiban.Ia mengajak seluruh aparatur daerah untuk berani mengidentifikasi risiko, mengenali celah kelemahan, dan menyusun langkah taktis guna mencegah terjadinya penyimpangan pengelolaan keuangan maupun program kerja daerah.

 

"Saya mengajak seluruh kepala perangkat daerah beserta tim untuk mengikuti proses penilaian ini dengan penuh kejujuran, objektif, dan tanggung jawab. Jangan jadikan kegiatan ini sebagai formalitas semata, melainkan sarana evaluasi dan pembelajaran," lanjutnya.

 

Mengingat krusialnya agenda ini, Wabup mengimbau para Kepala OPD untuk hadir secara penuh. Jika terpaksa berhalangan, ia meminta agar mandat diserahkan kepada jajaran yang kompeten agar seluruh materi dan hasil evaluasi dapat diserap serta ditindaklanjuti secara optimal.

 

Guna memastikan proses ini berjalan objektif, Pemkab Mimika menaruh harapan besar pada Inspektorat Daerah sebagai koordinator pendampingan, serta BPKP Provinsi Papua Tengah yang terus memberikan pengawalan dan bimbingan teknis.Melalui sinergi ini, Pemkab Mimika optimistis dapat mencerminkan kondisi tata kelola yang sebenarnya di lapangan.

 

Rekomendasi yang dihasilkan selama tiga hari pendampingan diharapkan menjadi pijakan kuat menuju era baru birokrasi Mimika—sebuah tata kelola pemerintahan yang profesional, bersih, dan berintegritas demi meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat. (JM)