Pacu Penyerapan Anggaran dan Benahi Disiplin ASN, Bupati Mimika Tekankan Reformasi Birokrasi Total

TIMIKA, papuamctv.com — Pemerintah Kabupaten Mimika bergerak cepat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja birokrasi dan realisasi anggaran semester pertama tahun 2026. Dalam apel gabungan yang berlangsung khidmat di Pelataran Pusat Pemerintahan (Puspem) SP3, Kabupaten Mimika, Senin (6/7/2026), Bupati Mimika Johanes Rettob memberikan atensi keras terhadap sejumlah isu krusial: mulai dari rendahnya penyerapan anggaran, kedisiplinan aparatur, hingga pentingnya menjaga kesehatan kerja.

 

Apel akbar ini dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Mimika Emanuel Kemong, Sekretaris Daerah, staf ahli, para asisten, jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pejabat eselon II, III, dan IV, serta diikuti oleh ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Mimika.

 

Sorotan utama tertuju pada rapor realisasi keuangan daerah yang dinilai masih lambat. Hingga akhir Juni 2026, realisasi keuangan Pemkab Mimika tercatat baru menyentuh angka sekitar 22,8 persen. Angka ini memicu langkah tegas dari kepala daerah untuk segera melakukan akselerasi fisik dan keuangan.

 

Untuk membongkar sumbatan realisasi tersebut, Bupati Johanes Rettob menginstruksikan seluruh pimpinan OPD tanpa terkecuali untuk menghadiri rapat evaluasi dan monitoring taktis pada Selasa (7/7/2026) esok pukul 09.00 WIT.

 

"Besok pukul 09.00 WIT tidak ada kegiatan lain. Semua pimpinan OPD wajib hadir. Kita akan melakukan evaluasi dan monitoring realisasi fisik serta keuangan. Tidak boleh ada alasan untuk tidak hadir," tegas Johanes di hadapan ribuan ASN.

 

Ia juga memerintahkan setiap OPD segera melakukan rekonsiliasi data fisik bersama Bappeda serta menyinkronkan laporan keuangan agar tidak terjadi disparitas data saat evaluasi berlangsung. "Kita harus memacu seluruh kegiatan pembangunan. Jangan sampai realisasi keuangan kita tertinggal. Semua harus bergerak cepat dan bekerja maksimal," tambahnya.

 

Kelambatan ini bukannya tanpa alasan. Johanes memaparkan ada tiga faktor makro dan mikro utama yang saat ini menjepit pelaksanaan pembangunan daerah:

• Geopolitik Global: Ketegangan dan konflik yang terus berlanjut di Timur Tengah berdampak langsung pada rantai pasok ekonomi global, yang memicu inflasi serta kenaikan harga barang kebutuhan di dalam negeri.
• Akselerasi PSN: Kewajiban Pemkab Mimika untuk mengalokasikan sumber daya demi mendukung penuh Proyek Strategis Nasional (PSN) yang diprioritaskan pemerintah pusat.
• Fiskal Daerah: Adanya kebijakan pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat ke kantong daerah.

 

Kendati dihantam tiga tantangan tersebut, Pemkab Mimika menegaskan komitmennya tidak akan kendor dalam mengejar target indikator makro ekonomi daerah. Pembangunan infrastruktur dasar, penurunan angka stunting, pengentasan kemiskinan ekstrem, serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) lewat sektor kesehatan dan pendidikan tetap menjadi panglima pelayanan.

 

Komitmen ini terbukti lewat apresiasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) baru-baru ini atas keberhasilan Pemkab Mimika menekan angka stunting dan mendongkrak pertumbuhan ekonomi berdasarkan potret data Badan Pusat Statistik (BPS). "Penghargaan tersebut harus menjadi motivasi untuk bekerja lebih baik karena masih banyak target pembangunan yang perlu diwujudkan," kata Bupati.

 

Guna mendukung target-target besar tersebut, Pemkab Mimika tengah menyiapkan langkah digitalisasi birokrasi dan penataan karier yang objektif.

• Sistem Manajemen Talenta: Pemkab akan segera melakukan profiling lanjutan terhadap sekitar seribu ASN yang belum terdata, dengan fokus utama pada pejabat berkualifikasi pendidikan S2 dan S3. Profiling ini nantinya menjadi kompas utama dalam penempatan jabatan berbasis kompetensi (merit system).
• E-Performance: Penerapan sistem evaluasi kinerja ASN berbasis elektronik (e-performance) akan segera diberlakukan secara ketat agar produktivitas harian pegawai dapat dipantau secara transparan, terukur, dan akuntabel.

 

Di balik rencana transformasi tersebut, Bupati Johanes tidak menutupi keprihatinannya atas dinamika moralitas dan disiplin kerja di internal. Ia menyoroti tajam sejumlah oknum aparatur yang dinilai mencoreng etika korps baju cokelat tersebut.

 

Praktik-praktik seperti datang ke kantor dalam kondisi mabuk, penyalahgunaan kendaraan dinas untuk kepentingan personal, tidak optimal memanfaatkan jam kerja, hingga asyik bermain media sosial saat jam dinas, menjadi catatan merah yang akan ditindak.

 

Lebih jauh, Johanes memberikan peringatan keras tanpa kompromi (zero tolerance) terhadap pelanggaran hukum berat, termasuk kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang melibatkan ASN Mimika.

 

"Kalau ada yang melanggar aturan, melakukan kekerasan dalam rumah tangga, atau melakukan pelanggaran berat lainnya, kita akan proses sesuai ketentuan yang berlaku. Bahkan jika memenuhi syarat, dapat diberhentikan dengan tidak hormat," cetus Johanes dengan nada bergetar penuh penegasan.

 

Di luar urusan birokrasi dan angka-angka, apel pagi kali ini juga diselimuti suasana emosional. Bupati secara khusus menyampaikan rasa duka yang mendalam atas berpulangnya beberapa pegawai Pemkab Mimika secara mendadak dalam waktu berdekatan, khususnya di lingkungan Dinas Pendidikan dan Dinas Perhubungan.

 

Mengingat para pegawai yang berpulang rata-rata tidak memiliki riwayat penyakit serius sebelumnya, Johanes meminta seluruh jajarannya untuk mulai menerapkan pola hidup sehat dan rutin melakukan medical check-up.

 

"Saya mengingatkan kepada seluruh ASN agar selalu menjaga kesehatan. Sayangi diri sendiri dan keluarga, karena kesehatan merupakan anugerah yang sangat berharga," tuturnya humanis.

 

Mengakhiri arahannya, Bupati Johanes Rettob kembali membakar semangat korps untuk bergerak dalam satu simpul yang sama. "Marilah kita melaksanakan tugas dengan baik, menjaga disiplin, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dan bersama-sama membangun Mimika dari kampung hingga ke kota," pungkasnya.