Gali Potensi Laut Arafura, Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Mimika Resmi Dimulai

TIMIKA, papuamctv.com — Langkah transformatif dalam menata kawasan pesisir dan memperkuat ekonomi masyarakat kelautan resmi dimulai di Tanah Papua. Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Kampung Poumako, Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, ditandai melalui prosesi peletakan batu pertama oleh Bupati Mimika, Johannes Rettob, bersama jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Mimika, Senin (31/8/2026).

 

Proyek ini merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) inisiasi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) guna mengakselerasi program Asta Cita Presiden Republik Indonesia. Peletakan batu pertama di Poumako ini sekaligus menjadi tonggak dimulainya pembangunan di delapan titik lokasi Kampung Nelayan Merah Putih yang telah disetujui pemerintah daerah, meliputi Atuka, Potowaiburu, Proggo, Amar, Ipiri, Mapuruka, dan Kiyura.

 

Pembangunan infrastruktur pesisir ini berlatar belakang ketimpangan serius antara potensi sumber daya laut Mimika dengan pemanfaatan lokalnya. Berada di kawasan strategis Laut Arafura dan Pulau Yos Sudarso, tingkat pemanfaatan potensi perikanan daerah oleh masyarakat setempat saat ini tercatat baru mencapai angka 0,025 persen.

 

"Potensi yang baru kita kelola kurang lebih 0,025 persen. Artinya, masih sangat banyak yang harus kita kelola," ujar Bupati Johannes Rettob dalam sambutannya.

 

Johannes menyoroti tantangan mendasar yang dihadapi daerahnya, yakni maraknya praktik transaksi jual-beli hasil tangkapan di tengah laut (transshipment). Pola ini menyebabkan ikan hasil tangkapan kapal-kapal besar langsung dibawa ke luar daerah tanpa pernah menyentuh pelabuhan lokal.

 

Dampaknya memicu situasi ironis di tingkat domestik. Kebutuhan konsumsi ikan di Kabupaten Mimika yang mencapai 750 ton per bulan justru harus dipasok dari luar pulau.

 

"Ironisnya, kita justru harus mendatangkan ikan segar dari Surabaya, Cirebon, hingga Indramayu karena ikan hasil tangkapan di wilayah kita dibawa keluar daerah dan dilelang di sana," kata Johannes.

 

Ia mengungkapkan bahwa Peraturan Daerah (Perda) sebenarnya telah menetapkan kewajiban bagi setiap kapal untuk menurunkan minimal 10 persen hasil tangkapannya di Mimika untuk lelang lokal dan kebutuhan domestik. Namun pada realisasinya, angka tersebut bahkan tidak mencapai 5 persen.

 

Menanggapi kendala struktural ini, Pemerintah Kabupaten Mimika mengambil langkah ganda: mendorong revisi regulasi di tingkat pusat agar lebih berpihak pada daerah penghasil, serta membangun fasilitas pendukung seperti cold storage berkapasitas besar pada tahun anggaran ini.

 

Kehadiran Kampung Nelayan Merah Putih dirancang untuk memperkuat ekosistem perikanan dari hulu ke hilir. Program ini tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik kawasan hunian yang layak, tetapi juga penguatan kapasitas ekonomi nelayan melalui perbaikan sarana tangkap, fasilitas pengolahan hasil laut, hingga penyediaan akses permodalan yang sehat.

 

Penguatan rantai pasok ditargetkan mampu memotong alur distribusi yang panjang dan tidak efisien. Dengan demikian, nelayan lokal diproyeksikan mendapatkan harga jual hasil tangkapan yang adil, sementara konsumen di Mimika memperoleh pasokan produk laut segar dengan harga terjangkau.

 

Guna memastikan keberhasilan proyek, Bupati menegaskan pentingnya integritas dari para mitra pelaksana—seperti PT Karya Prima Infrastruktur, PT Bala Batu, dan PT Bina Reka Utama—dalam menjalankan pengerjaan infrastruktur.

 

"Saya berpesan agar pekerjaan selesai tepat waktu, bermutu baik, dan sesuai spesifikasi. Jangan sampai spesifikasinya 10 tetapi yang diberikan hanya 8. Bekerjalah secara transparan, akuntabel, serta kedepankan asas kekeluargaan," tegasnya.

 

Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Poumako dan tujuh wilayah lainnya diharapkan menjadi stimulus baru bagi kemandirian ekonomi masyarakat pesisir di Mimika, memulihkan kedaulatan pangan laut daerah, sekaligus menghadirkan kualitas hidup yang lebih baik bagi para nelayan.