Apel Gabungan, Bupati Mimika Tekankan Efisiensi Anggaran dan Keselarasan Visi Pembangunan

TIMIKA — Bupati Mimika, Johannes Rettob, memimpin apel gabungan jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika di Halaman Kantor Pusat Pemerintahan (Puspem), Timika, pada Senin (21/9/2026). Dalam amanatnya, Bupati menggarisbawahi sejumlah poin strategis, mulai dari efisiensi pengelolaan APBD Perubahan hingga pengetatan perencanaan APBD Tahun Anggaran 2027.

Evaluasi Kerja dan Pembahasan APBD Perubahan

Mengawali arahannya, Johannes menyampaikan apresiasi atas kinerja seluruh aparatur sipil negara (ASN) selama sepekan terakhir. Namun, ia juga menekankan pentingnya evaluasi berkala demi perbaikan tata kelola pemerintahan ke depan.

Terkait APBD Perubahan, pembahasan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten (DPRK) Mimika telah berjalan. Meskipun daerah sedang menghadapi tantangan keterbatasan anggaran, pimpinan daerah terus memperjuangkan agar usulan-usulan prioritas dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat diakomodasi.

Penetapan APBD Perubahan bersama DPRK dijadwalkan berlangsung pada pekan ini. Bupati menginstruksikan seluruh pejabat, kepala distrik, hingga lurah untuk hadir dan mengikuti jalannya proses penetapan tersebut.

Penyusunan APBD 2027: Wajib Selaras Visi-Misi dan Bebas Pemborosan

Menyinggung persiapan APBD 2027, Johannes meminta seluruh OPD segera mempercepat penyusunan usulan kegiatan. Ia menegaskan bahwa setiap program kerja wajib berpijak pada visi dan misi pimpinan daerah.

“Tahun pertama kita telah melewati masa transisi, dan tahun kedua kita memperkuat fondasi fundamental—termasuk pemetaan potensi serta branding kampung dan distrik. Untuk 2027, seluruh perencanaan harus semakin fokus pada target pembangunan yang terintegrasi,” tegas Johannes.

Untuk memastikan ketepatan alokasi dana, Pemkab Mimika akan menerapkan mekanisme baru dalam pembahasan APBD 2027:

1. Presentasi Langsung: Setiap Kepala OPD wajib mempresentasikan usulan programnya secara langsung di hadapan TAPD serta Bupati dan Wakil Bupati.

2. Efisiensi Ketat: Pemangkasan anggaran pada kegiatan yang tidak mendesak, seperti perjalanan dinas luar daerah serta pendidikan dan pelatihan (diklat) yang kurang krusial.

3. Penyusunan APBD 2027 ditargetkan selesai sepanjang Oktober 2026, sehingga dapat dibahas bersama DPRK dan ditetapkan pada akhir November 2026 sebelum menjalani evaluasi di tingkat provinsi.

Pelimpahan Koordinasi Pemerintahan

Menutup arahannya, Bupati menginformasikan bahwa dirinya akan menjalankan tugas kedinasan di luar daerah selama beberapa hari ke depan. Johannes meminta seluruh jajaran Pemkab Mimika untuk berkoordinasi secara aktif dengan Wakil Bupati Mimika agar roda pemerintahan dan pelayanan publik tetap berjalan optimal.