BNPB Dorong Digitalisasi dan Kemandirian Klaster Logistik Bencana se-Tanah Papua di Timika
Pada
24 Sep, 2026
TIMIKA — Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Mimika menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Verifikasi Kebutuhan Logistik Penanganan Darurat Bencana se-Tanah Papua di Hotel Horison Ultima, Timika, pada 23–24 September 2026. Agenda strategis ini dihadiri oleh perwakilan dari lima provinsi serta 12 kabupaten/kota se-Tanah Papua.
Pertemuan ini diselenggarakan untuk memetakan dan memverifikasi kebutuhan logistik serta peralatan darurat di wilayah Papua, khususnya dalam mengantisipasi ancaman kekeringan akibat fenomena El Nino dan potensi kebakaran hutan dan lahan.
Hadir sebagai narasumber utama, Plt. Direktur Optimasi Jaringan dan Logistik Penanggulangan Bencana BNPB, Brigjen TNI Hery Setiono, mendorong pentingnya digitalisasi dalam penguatan klaster logistik bencana. Langkah ini dinilai krusial untuk meningkatkan akurasi data, efisiensi pendistribusian, dan kecepatan penanganan darurat di daerah.
Dalam pemaparannya, Hery menjelaskan bahwa kehadiran pemerintah pusat melalui BNPB berfokus pada penguatan kapasitas daerah berdasarkan pemetaan potensi di lapangan.
“Kami mengidentifikasi terlebih dahulu kemampuan serta potensi logistik dan peralatan yang sudah dimiliki oleh daerah. Dari situ kita evaluasi tata kelola klaster logistiknya, sehingga bantuan dari pusat dapat secara presisi menutup celah (gap) kebutuhan yang ada,” ungkap Hery.
Penerapan digitalisasi manajemen logistik menjadi kunci utama untuk memantau stok barang, memverifikasi data kebutuhan, serta memantau alur distribusi peralatan secara real-time dari tingkat pusat hingga ke daerah terisolasi.
Ia menegaskan bahwa dukungan BNPB untuk wilayah Papua terus berjalan secara berkelanjutan. Langkah konkret yang telah terealisasi antara lain pembangunan dan pengisian gudang logistik di daerah rawan bencana, seperti Distrik Sinak dan Distrik Agandugume, hingga dukungan pemulihan pascabencana berupa pembangunan hunian tetap bagi warga terdampak.
Selain pembekalan manajemen logistik modern dan administrasi, rakor ini menekankan pentingnya kemandirian daerah. Daerah diharapkan tidak bergantung penuh pada anggaran pusat, melainkan mampu mengoptimalkan ekosistem klaster logistik lokal.
Hery menggarisbawahi bahwa penanganan bencana saat ini telah bertransformasi menggunakan pendekatan pentahelix/multihelix yang melibatkan seluruh elemen bangsa secara aktif.
“Sektor dunia usaha, BUMN, BUMD, masyarakat, hingga media memiliki peran penting. Potensi penguatan klaster logistik di daerah dapat dihimpun melalui pengerahan aset, hibah, donasi, maupun program Corporate Social Responsibility (CSR). Jika potensi lokal ini terintegrasi dengan baik secara digital, tanggap darurat bencana di Papua dapat dilakukan jauh lebih cepat dan tepat sasaran,” jelas Hery.
Sebagai puncak dari rangkaian kegiatan tersebut, seluruh peserta dan pemangku kepentingan secara resmi menandatangani dokumen Komitmen Bersama Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Bidang Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana di Timika pada 24 September 2026. Kesepakatan ini dilandasi oleh semangat kebersamaan, koordinasi, integrasi, dan sinergi guna memperkuat sistem logistik kebencanaan yang cepat, tepat, transparan, dan akuntabel.
1. Tuan Rumah Rakorda 2027 : Dilaksanakan di Papua Barat Daya.
2. Klaster Logistik : Dibentuk di seluruh tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
3. Koordinasi Lintas Sektor : Memperkuat sinergi BPBD, Pemda, TNI/Polri, swasta, dan masyarakat.
4. Data Terintegrasi : Pembaruan data kebutuhan, stok, dan alur distribusi secara terpadu.
5. Logistik Berbasis Risiko : Penyesuaian ketersediaan peralatan dengan karakteristik risiko wilayah.
6. Kesiapsiagaan Buffer Stock : Pengelolaan stok penyangga dan gudang agar selalu siap dimobilisasi.
7. Distribusi Tepat Sasaran : Penyaluran logistik secara efektif (tepat jenis, jumlah, waktu, dan lokasi).
8. Manajemen Pergudangan : Tata kelola persediaan secara tertib, transparan, dan akuntabel.
9. Kemitraan Swasta : Kolaborasi dengan dunia usaha untuk dukungan armada dan sumber daya.
10. Kapasitas SDM : Peningkatan kompetensi pengelola logistik lewat pelatihan dan simulasi.
11. Akuntabilitas Administrasi : Pengelolaan logistik yang tertib hukum dan transparan.
12. Peningkatan Anggaran : Penambahan alokasi anggaran daerah untuk pengadaan logistik BPBD.
Dokumen Komitmen Bersama ini ditandatangani secara resmi di atas meterai oleh jajaran pimpinan BPBD se-Tanah Papua, yakni:
BPBD Provinsi Papua Tengah
BPBD Provinsi Papua Pegunungan
BPBD Provinsi Papua Barat Daya
BPBD Provinsi Papua Barat
BPBD Provinsi Papua
BPBD Provinsi Papua Selatan
BPBD Kabupaten Mimika
Perwakilan Organisasi / Lembaga Mitra
Melalui penandatanganan kesepakatan ini, seluruh pemangku kepentingan di Tanah Papua berkomitmen memperkuat tata kelola krisis berbasis digital demi mewujudkan sistem penanggulangan bencana yang mandiri, responsif, dan berkelanjutan.
