Pemerintah Distrik Mimika Barat Tengah Kawal Program Strategis OPD demi Kesejahteraan Warga
TIMIKA — Pemerintah Distrik Mimika Barat Tengah terus bersinergi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Mimika guna memacu pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar di wilayah pesisir. Berbagai program di sektor perikanan, perumahan, pendidikan, hingga kesehatan kini tengah berjalan demi mendongkrak kesejahteraan masyarakat setempat.
Kepala Distrik Mimika Barat Tengah, Sem Naroba, S.E., M.Si., mengungkapkan bahwa salah satu program prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan warga adalah pembangunan Kampung Nelayan di Kampung Mupuruka oleh Dinas Perikanan. Tahap awal pengerjaan sedang berlangsung seiring masuknya material bangunan melalui jalur laut.
Program ini dirancang untuk memangkas rantai distribusi hasil tangkapan laut dan hutan warga yang selama ini terhambat jarak menuju Kota Timika. Kehadiran fasilitas ini diproyeksikan memusatkan perputaran ekonomi di wilayah distrik, sekaligus menjadi solusi pemulihan ekonomi warga pascadampak persoalan tapal batas.
Pembangunan fasilitas dasar di sektor perumahan, pendidikan, dan kesehatan menunjukkan capaian nyata, antara lain melalui pembangunan 3 unit rumah bersumber dari APBD di Kampung Uta serta 7 unit rumah dari dana Otonomi Khusus (Otsus) di Kampung Wakia (area Bandara). Di bidang pendidikan, pematangan lahan PAUD di Kampung Mupuruka sedang berlangsung, sementara gedung perpustakaan telah rampung dan siap diserahterimakan, lengkap dengan fasilitas 5 unit komputer serta rencana instalasi listrik tenaga surya (solar cell). Sementara itu di sektor kesehatan, pelayanan bagi 9 kampung kini terjangkau secara merata melalui pembagian wilayah kerja antara Puskesmas Wakia yang melayani 4 kampung dan Puskesmas Mapar yang membawahi 5 kampung.
Pemerintah distrik mencatat bahwa tantangan utama di lapangan masih didominasi faktor alam serta kondisi geografis wilayah pesisir dan sungai. Meski mengapresiasi komitmen Pemkab Mimika beserta dinas terkait, Sem Naroba mengingatkan agar setiap OPD tidak berhenti pada pengadaan fisik semata.
Ia menegaskan pentingnya komitmen berkelanjutan melalui monitoring, evaluasi, dan edukasi berkala kepada masyarakat agar seluruh aset fasilitas publik yang dibangun dapat dimanfaatkan secara optimal serta tidak terbengkalai.
