Hadiri Rapat APKASI 2026, Johannes Rettob Tekankan Sinergi Pusat-Daerah demi Kesejahteraan Masyarakat Mimika

 

JAKARTA, papuamctv.com – Bupati Mimika, Johannes Rettob, S.Sos., MM., menghadiri agenda krusial dalam Rapat Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) ke-II Tahun 2026 yang digelar di Jakarta, Senin (13/4/2024). Pertemuan ini menjadi panggung bagi para kepala daerah untuk menyoroti isu sensitif terkait krisis pengelolaan keuangan daerah yang dinilai masih belum berimbang antara pemerintah pusat dan daerah.

Dalam forum tersebut, Johannes Rettob bersama jajaran pengurus APKASI secara tegas menyuarakan perlunya reformasi kebijakan fiskal. Momentum ini dimanfaatkan sebagai ruang sinergi untuk menyatukan opini daerah dalam menghadapi tantangan ekonomi yang semakin kompleks.

Bupati Johannes Rettob menekankan bahwa sinergi antar-daerah sangat penting untuk mendorong kebijakan yang lebih adil dan berkelanjutan. Fokus utamanya adalah memastikan bahwa distribusi sumber daya keuangan harus selaras dengan realita pembangunan di lapangan.

"Kami hadir di sini untuk membawa kepentingan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Tujuannya jelas: mendorong kebijakan yang lebih inklusif langsung kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, demi kemajuan ekonomi yang merata dari Sabang sampai Merauke," ujar Johannes Rettob di sela-sela rapat.

Dalam rapat tersebut, APKASI merumuskan beberapa poin rekomendasi strategis yang akan disampaikan kepada Pemerintah Pusat, antara lain:

• Sinkronisasi Opini: Membangun satu suara antar-kabupaten untuk memperkuat daya tawar daerah di tingkat nasional.
• Komunikasi Solutif: Mendorong pola komunikasi yang lebih "hangat" dan terbuka antara Pusat dan Daerah agar tidak terjadi tumpang tindih regulasi.
• Keadilan Anggaran: Memastikan postur APBN dan skema transfer ke daerah mampu menjawab kebutuhan riil pembangunan infrastruktur dan sosial di tingkat lokal.

APKASI memandang bahwa keberhasilan pembangunan nasional sangat bergantung pada stabilitas keuangan di tingkat kabupaten. Oleh karena itu, pertemuan ini diharapkan mampu menghasilkan solusi konkret atas ketimpangan pengelolaan anggaran yang selama ini menghambat akselerasi pembangunan di daerah terpencil maupun berkembang.

Melalui rapat dewan pengurus ini, para bupati berharap Pemerintah Pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dapat merespons aspirasi tersebut dengan kebijakan yang lebih berpihak pada kemandirian fiskal daerah. Hal ini dinilai sebagai kunci utama untuk menjamin kesejahteraan ekonomi masyarakat di seluruh pelosok Indonesia secara berkelanjutan.