Menjaga Jantung Hijau Mimika: Strategi Blue Carbon dan Mimpi "Freeport Kedua" di Pesisir Selatan

TIMIKA, papuamctv.com — Pemerintah Kabupaten Mimika tengah bersiap melakukan lompatan besar dalam tata kelola lingkungan dan ekonomi pesisir. Tidak lagi bertumpu pada pola ekstraktif konvensional, daerah yang dikenal dengan kekayaan tambangnya ini mulai melirik potensi raksasa yang selama ini tersembunyi di sepanjang garis pantainya: hutan mangrove.

Dalam sebuah wawancara khusus pada Jumat (29/05/2026), Bupati Mimika, Johannes Rettob, S.Sos., M.M., mengungkapkan cetak biru (blueprint) masa depan Mimika yang memadukan konservasi ekosistem pesisir dengan perdagangan karbon internasional (carbon trade). Langkah ini diambil guna mengatasi stagnasi ekspor perikanan sekaligus menciptakan sumber pendapatan baru yang berkelanjutan bagi masyarakat adat.

Selama ini, komoditas unggulan Mimika seperti udang galah dan kepiting bakau menjadi primadona di pasar Asia, mulai dari Cina, Malaysia, hingga Singapura. Namun, tingginya permintaan pasar global tersebut kerap membentur dinding realitas: ketidakpastian hasil tangkapan alam.

"Ekspor kita ini permintaannya cukup tinggi... tapi hasil tangkapan tidak bisa menjamin keberlangsungan yang berkesinambungan," ujar Bupati Johannes Rettob. "Tidak ada jalan lain, hanya proses pembudidayaan baru kita bisa (memenuhi pasar)."

Belajar dari evaluasi program budidaya di Kampung Kekwa tahun lalu yang belum berjalan maksimal akibat minimnya pendampingan, Pemkab Mimika kini merancang formula baru. Pola yang akan diterapkan adalah Silvofishery (Wana Mina)—sebuah sistem budidaya perikanan tradisional yang diintegrasikan dengan pelestarian mangrove.

Model ini mengadopsi keberhasilan tata kelola lahan basah di Bontang (Delta Mahakam, Kalimantan Timur) serta kawasan global seperti Cagar Sumbu Amazon. Di bawah rimbunnya kanopi mangrove, tambak-tambak budidaya akan dibangun dan dikelola langsung oleh masyarakat setempat.

Langkah konkret transisi hijau ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemkab Mimika dengan Kedutaan Besar Republik Seychelles—negara kepulauan di Afrika Timur yang dikenal sebagai salah satu pelopor dunia dalam pendanaan biru (blue finance) dan konservasi maritim.

Melalui kerja sama ini, korporasi global akan menanamkan investasi awal untuk memetakan, memproteksi, dan mengaudit kapasitas penyerapan karbon di zona mangrove Mimika. Bupati menegaskan, skema yang berjalan bukan berupa penjualan komoditas fisik, melainkan sertifikasi atas jasa lingkungan.

 

TAHAPAN INVESTASI KARBON MIMIKA:

[Tahun 1-3] Penentuan Zonasi Hektar -> Investasi Korporasi -> Pengelolaan Tambak oleh Warga

   ↓

[Tahun 3]   Evaluasi Kadar Karbon -> Penerbitan Sertifikat Internasional -> Pembagian Hasil (Revenue Sharing)

"Mereka tidak membeli karbonnya, yang dia beli adalah sertifikat bahwa kita menjaga kawasan ini," jelas Johannes. Setelah fase investasi dan evaluasi selama tiga tahun, sertifikat tersebut akan bernilai ekonomi tinggi di pasar karbon internasional.

Saking besarnya potensi finansial dari oksigen dan biomassa mangrove ini, Bupati menganalogikannya sebagai harta karun baru. "Ini emas, harganya bisa lebih tinggi dari harga emas. Jadi nanti ada 'Freeport Kedua' di bawah situ (pesisir pantai), yaitu mangrove."

Secara ilmiah, pesisir selatan Papua, termasuk Mimika dan Asmat, diakui memiliki tutupan hutan mangrove dengan kepadatan vegetasi tertinggi di dunia. Kendati demikian, data spasial kuantitatif yang mendetail mengenai total luas hektar dan biomassa karbonnya masih berbasis estimasi peta satelit kasar.

Hingga saat ini, riset akademis yang pernah berjalan baru menyentuh aspek taksonomi dan diversitas flora. Secara taksonomi, Mimika mengidentifikasi sekitar 27 sub-suku mangrove asli. Angka ini secara variasi genetik memang masih di bawah Amazon yang memiliki lebih dari 60 sub-suku berkat teknik hibridisasi (stek) alamiah dan buatan yang menjadikan Amazon pusat edutowisata dunia.

Meski demikian, karakteristik mangrove Mimika dinilai menghasilkan kualitas serapan karbon terbaik karena ekosistemnya yang masih murni (virgin forest). Pemkab Mimika kini membuka ruang lebar bagi tim riset universitas untuk melakukan studi lanjutan guna menghitung valuasi ekonomi karbon secara presisi.

Hulu dari seluruh kebijakan ilmiah dan ekonomi ini tetap bermuara pada masyarakat adat sebagai aktor utama. Bupati Johannes mengakui bahwa Suku Kamoro yang mendiami pesisir Mimika memiliki pemahaman ekologis lokal (indigenous knowledge) yang sangat maju mengenai botani mangrove.

Masyarakat Kamoro dapat membedakan dengan tepat fungsi tiap spesies mangrove:

• Aromatik & Repelen: Jenis mangrove yang secara alami dapat mengusir serangga/nyamuk.
• Bio-Indikator & Pangan: Mangrove spesifik yang menjadi habitat tambelo (cacing kayu komoditas pangan lokal) serta penyedia kayu bakar berkelanjutan.

“Orang Kamoro paling tahu dan kuasai itu. Jadi, ilmu lokal mereka ini yang akan kita padukan dalam pola pendampingan tambak budidaya nanti,” pungkas Bupati.

Melalui sinergi antara investasi hijau global, validasi ilmiah, dan kearifan lokal Suku Kamoro, Mimika sedang menggeser paradigma: bahwa menjaga pohon tetap tumbuh tegak kini jauh lebih menguntungkan daripada menebangnya. (HK)