Perkuat Kapasitas Fiskal, Bupati Mimika Dorong Digitalisasi dan Transparansi Pendapatan Daerah

 

TIMIKA, papuamctv.com — Pemerintah Kabupaten Mimika menegaskan komitmennya untuk memacu kemandirian fiskal melalui pengelolaan pendapatan daerah yang transparan, efektif, dan berbasis digital. Langkah strategis ini dinilai krusial demi menjaga keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Tanah Amungsa Bumi Kamoro.

Hal tersebut ditegaskan oleh Bupati Mimika, Johannes Rettob, saat membuka secara resmi Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2026, didampingi Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong, serta Sekda Mimika Dr. Abraham Kateyau. Kegiatan ini berlangsung di Kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Mimika, Jalan Yos Sudarso, Senin (18/05/2026).

Dalam arahannya, Bupati Johannes menekankan pentingnya menjaga keseimbangan dinamis antara pos pendapatan dan belanja daerah. Menurutnya, postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang sehat tercermin dari kemampuan daerah memprioritaskan optimalisasi potensi lokal tanpa mengabaikan efisiensi belanja belanja pemerintah.

“Pendapatan dan belanja merupakan dua sisi yang harus dijaga keseimbangannya. APBD yang baik adalah apabila sisi pendapatannya meningkat seiring optimalisasi seluruh potensi daerah,” ujar Johannes.

Ia juga menambahkan bahwa efisiensi dan ketepatan sasaran dalam pengelolaan belanja daerah menjadi kunci utama agar roda pembangunan di Kabupaten Mimika dapat berjalan secara optimal.

Guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, Bupati Johannes menyoroti urgensi penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau e-government. Terkait hal ini, ia meminta Bank Papua Cabang Timika, selaku bank persepsi kas daerah, untuk terus bersinergi dengan Bapenda dan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengelola pendapatan.

Dukungan tersebut diharapkan mewujud dalam perluasan dan penguatan layanan pembayaran daring (online payment). Sistem digital yang sejatinya telah dirintis sejak tahun 2018 bersama sejumlah perbankan dan Kantor Pos ini harus terus ditingkatkan mutunya.

“Kerja sama ini merupakan langkah untuk merespon perkembangan penyelenggaraan pemerintahan menuju tata kelola pemerintahan yang lebih baik, sekaligus mendekatkan pelayanan kepada masyarakat,” jelasnya.

Selain digitalisasi loket pembayaran, Johannes juga menginstruksikan pentingnya melakukan rekonsiliasi data antarbank secara berkala bersama Bank Papua selaku pemegang Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Langkah ini dinilai fatal guna memastikan seluruh arus pendapatan daerah terdokumentasi secara transparan dan akuntabel.

Pada kesempatan tersebut, Bupati turut menyampaikan apresiasi mendalam kepada mitra strategis pemerintah daerah, mulai dari Bank Papua, Bank Mandiri, BNI, BRI, Kantor Pos, hingga Samsat Mimika. Kolaborasi multi-pihak ini dinilai telah menjadi pilar penyokong stabilitas pengelolaan pendapatan daerah selama ini.

Di akhir sambutannya, Johannes menaruh harapan besar agar Rakorsus ini menghasilkan gagasan-gagasan konstruktif dan inovasi segar dari seluruh peserta rapat.

“Semoga apa yang kita lakukan hari ini menjadi landasan terciptanya kapasitas fiskal yang kuat pada tahun-tahun mendatang,” pungkas Johannes sebelum membuka acara secara resmi.

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bukanlah beban satu OPD semata, melainkan tanggung jawab kolektif. Melalui forum Rakorsus 2026 ini, Pemkab Mimika kembali memperkuat sinergi, mempercepat digitalisasi, serta merancang regulasi yang ramah investasi demi menghadirkan kemudahan pelayanan bagi masyarakat. Bersama tata kelola yang optimal dan berintegritas, Mimika bergerak mantap menuju daerah yang mandiri, maju, dan sejahtera.