Gandeng Seluruh Elemen, Pemkab Mimika Perkuat Komitmen Lindungi Kelompok Rentan

 

TIMIKA, papuamctv.com – Pemerintah Kabupaten Mimika menegaskan komitmennya untuk tidak lagi meminggirkan kelompok masyarakat rentan. Sebaliknya, pendekatan inklusif berbasis pemberdayaan kini menjadi fokus utama dalam memulihkan fungsi sosial penyandang disabilitas, lansia, hingga anak terlantar di wilayah tersebut.

 

Hal ini ditegaskan oleh Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Mimika, Herry Onawame, saat membuka kegiatan Sosialisasi dan Implementasi Penanganan Keluarga Putus Sekolah dan anak Karton oleh Dinas Sosial Kabupaten Mimika, di Hotel Horison Diana, Senin (29/6/2026).

 

Dalam sambutannya, Herry yang mewakili Pemerintah Kabupaten Mimika memberikan apresiasi tinggi kepada Dinas Sosial selaku inisiator acara. Menurutnya, agenda ini merupakan manifestasi nyata dari kehadiran negara dalam memberikan perlindungan bagi warganya yang paling membutuhkan.

 

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Mimika, saya menyampaikan apresiasi kepada Dinas Sosial yang telah menyelenggarakan kegiatan ini sebagai salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam meningkatkan pelayanan dan perlindungan sosial kepada masyarakat,” ujar Herry.

 

Herry mengingatkan bahwa penyandang disabilitas, lansia terlantar, anak jalanan, hingga gelandangan dan pengemis (gepeng) bukanlah beban sosial yang harus dieliminasi dari ruang publik. Mereka adalah warga negara yang sah, yang memiliki hak setara atas penghidupan dan perhatian yang layak.

 

“Mereka bukanlah kelompok yang harus dipinggirkan, melainkan warga yang harus kita rangkul dan berdayakan bersama,” cetusnya retoris.

 

Lebih jauh, ia membedah esensi dari bimbingan sosial yang ideal. Pemkab Mimika ingin menggeser paradigma bantuan sosial dari yang semula bersifat karitatif (bantuan sesaat) menjadi pemberdayaan yang berkelanjutan.

• Tujuan Jangka Pendek: Memberikan perlindungan dasar dan asistensi darurat.
• Tujuan Jangka Panjang: Membangun kapasitas individu dan keluarga agar mampu mandiri, menjalankan fungsi sosialnya di masyarakat, serta memperkuat ketahanan lingkungan sosial.

 

Dok. kegiatan Sosialisasi dan Implementasi Penanganan Keluarga Putus Sekolah dan anak karton oleh Dinas Sosial Kabupaten Mimika, di Hotel Horison Diana, Senin (29/6/2026). Foto: Jean

Melalui sosialisasi ini, para peserta diharapkan dapat memahami regulasi, kebijakan, dan mekanisme pendampingan secara komprehensif, sehingga implementasi di lapangan dapat berjalan tepat sasaran.

Pemerintah daerah menyadari bahwa kompleksitas masalah sosial di Mimika tidak bisa diselesaikan secara parsial atau hanya mengandalkan APBD semata. Oleh karena itu, Herry menyerukan pentingnya kerja sama lintas sektor (pentahelix) untuk menjamin keadilan sosial yang merata.

 

“Diperlukan sinergi antara pemerintah daerah, lembaga sosial, dunia usaha, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, serta seluruh elemen masyarakat agar pelayanan sosial dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan,” tegasnya.

 

Di akhir arahannya, Herry meminta seluruh peserta untuk memanfaatkan momentum ini sebagai wadah menyamakan persepsi. Ia berharap sosialisasi ini tidak mandek sebagai seremonial belaka, melainkan mampu melahirkan rekomendasi taktis dan langkah nyata (action plan) di lapangan.

 

“Semoga segala upaya dan pengabdian kita menjadi bagian dari ikhtiar bersama dalam mewujudkan Kabupaten Mimika yang semakin peduli, inklusif, sejahtera, dan berkeadilan sosial,” pungkas Herry menutup sambutannya.

 

Melalui langkah sinergis ini, Kabupaten Mimika sedang bergerak menuju babak baru: menjadi daerah yang ramah bagi seluruh warganya, tanpa ada satu pun kelompok yang tertinggal di belakang. (JR)