Realisasi Anggaran Minim, Pj Sekda Mimika Instruksikan OPD Pacu Akselerasi Fisik dan Keuangan
TIMIKA, papuamctv.com –
Memasuki pengujung semester pertama tahun anggaran 2026, rapot serapan anggaran
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika rupanya masih jauh dari target. Menanggapi
rapor merah tersebut, Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika, Abraham
Keteyau, bergerak cepat dengan menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat
Daerah (OPD) untuk segera melakukan akselerasi radikal pada pelaksanaan program
kerja, baik dari sisi realisasi fisik maupun keuangan.
Arahan tegas ini disampaikan
langsung oleh Abraham saat memimpin apel pagi di halaman Kantor Pusat
Pemerintahan Kabupaten Mimika, Senin (29/06/2026).
Di hadapan ratusan Aparatur Sipil
Negara (ASN), Abraham membeberkan data performa makro keuangan daerah yang
dinilai belum bergerak optimal. Hingga akhir Juni 2026, realisasi keuangan
Pemkab Mimika tercatat baru menyentuh angka 17 persen, sedangkan untuk
progres pekerjaan fisik baru merangkak di kisaran 25 persen.
“Hingga hari ini progres keuangan
kita baru sekitar 17 persen, sementara realisasi fisik sekitar 25 persen.
Artinya, masih banyak pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan. Ini
menunjukkan pelaksanaan sejumlah program pembangunan belum berjalan optimal
sesuai timeline yang direncanakan,” ujar Abraham dengan nada penuh
penekanan.
Keterlambatan ini rupanya memicu
perhatian serius dari Bupati Mimika. Abraham menegaskan bahwa kepala daerah
memantau ketat performa masing-masing OPD dan meminta para pimpinan satker
tidak lagi berada dalam zona nyaman. Seluruh pimpinan OPD didesak segera
merumuskan langkah taktis guna mengejar ketertinggalan agar target pembangunan
tidak meleset dari jadwal.
Secara khusus, Abraham
mengingatkan agar perangkat daerah memotong jalur birokrasi yang berbelit dan
menghentikan kebiasaan menunda kegiatan—terutama bagi program-program yang
sebetulnya sudah mengantongi alokasi anggaran matang serta dokumen pendukung yang
lengkap.
Mengingat kalender anggaran akan
segera memasuki triwulan ketiga, manajemen waktu menjadi krusial. Semester
kedua tahun ini akan menjadi pembuktian bagi efektivitas kinerja birokrasi
Mimika.
“Kita akan segera memasuki
triwulan ketiga. Karena itu, diperlukan koordinasi lintas sektor dan kerja sama
yang solid dari seluruh OPD. Ego sektoral harus dikesampingkan agar pelaksanaan
kegiatan berjalan maksimal dan output pembangunan daerah dapat langsung
dirasakan masyarakat,” kata Abraham.
Kendati menuntut kerja cepat dan
performa tinggi (efektif dan profesional) pada paruh kedua tahun ini, Pj Sekda
Mimika memberikan catatan tebal terkait aspek hukum. Ia mewanti-wanti agar
ambisi mengejar angka realisasi tidak boleh menabrak regulasi.
Akselerasi proyek fisik dan
penyerapan anggaran wajib tetap mengedepankan prinsip:
- Akuntabilitas: Setiap rupiah yang keluar
harus dapat dipertanggungjawabkan.
- Transparansi: Proses pengadaan barang dan
jasa dilakukan secara terbuka.
- Kepatuhan Hukum: Berjalan ketat di bawah
koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku guna menghindari potensi
deviasi anggaran di kemudian hari.

















