Temui Komite Eksus Otsus, Pemkab Mimika Desak Pusat Percepat Trans Papua Jalur Selatan

 

JAKARTA, papuamctv.com — Pemerintah Kabupaten Mimika menegaskan komitmennya untuk menggeser paradigma pembangunan dari kawasan perkotaan menuju wilayah pinggiran. Semangat "membangun dari kampung" ini menjadi agenda utama yang dibawa oleh Bupati Mimika, Johannes Rettob, bersama Wakil Bupati, Emanuel Kemong, dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Papua yang berlangsung pada Rabu (17/6/2026).

 

Pertemuan strategis yang digelar bersama Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (PPOKP), Velix Wanggai, serta perwakilan lintas kementerian dan lembaga pemerintah pusat ini, berfokus pada sinkronisasi agenda prioritas Presiden guna mendorong pembangunan terpadu di Mimika.

 

Bupati Johannes Rettob menyatakan bahwa Pemkab Mimika berkomitmen penuh mewujudkan pembangunan yang merata, inklusif, dan berkelanjutan. Namun, eksekusi di lapangan memerlukan sinergi yang kokoh dengan pemerintah pusat melalui program-program strategis nasional.

 

Salah satu poin krusial yang didorong dalam rapat tersebut adalah percepatan pembangunan konektivitas Trans Papua, khususnya pada jalur-jalur strategis di wilayah selatan Mimika.

 

"Konektivitas ini bukan sekadar membangun jalan, melainkan membuka urat nadi kehidupan bagi kampung-kampung pesisir agar saling terhubung. Tanpa aksesibilitas yang memadai, pemerataan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan penguatan ekonomi masyarakat akan sulit dicapai," ujar perwakilan Pemkab Mimika.

 

Selain infrastruktur fisik, duet kepemimpinan Mimika ini juga menyoroti pentingnya reformasi kebijakan dari Jakarta. Pemkab Mimika menekankan agar pemerintah pusat mengeluarkan regulasi yang melihat kondisi Papua secara utuh dan kontekstual, bukan sekadar menggunakan pendekatan administratif normatif.

 

Menurut Pemkab Mimika, formula pembangunan tidak bisa disamaratakan dengan wilayah lain di Indonesia. Pendekatan yang diambil harus menimbang:

• Karakteristik dan keunikan wilayah regional.
• Tingkat keterisolasian geografis yang ekstrem.
• Kebutuhan nyata (real needs) masyarakat di distrik dan kampung yang selama ini luput dari jangkauan pembangunan.

 

Komitmen mencetak Sumber Daya Manusia (SDM) unggul di Mimika juga ditunjukkan secara konkret. Di hadapan kementerian terkait, Pemkab Mimika menyatakan telah menyiapkan lahan bersertifikat yang siap digunakan untuk mendukung pembangunan Sekolah Rakyat Terintegrasi yang diinisiasi pusat.

 

Tidak hanya menunggu bola dari Jakarta, Mimika tercatat telah melahirkan berbagai inovasi pendidikan mandiri, di antaranya:

• Program Sekolah Transformasi: Guna meningkatkan mutu pembelajaran dan adaptasi teknologi.
• Sekolah Sepanjang Hari (SSH): Sebuah langkah berani untuk memastikan anak-anak asli Mimika mendapatkan asupan gizi, pendampingan karakter, dan pendidikan yang optimal dalam lingkungan yang aman.

 

Langkah-langkah taktis ini menjadi bukti sahih bahwa di bawah kepemimpinan Johannes Rettob dan Emanuel Kemong, peningkatan kualitas hidup masyarakat asli Papua (OAP) tidak lagi sekadar menjadi komoditas retorika, melainkan aksi nyata yang terukur. Pembangunan kini diarahkan dari pesisir dan kampung, memastikan mereka yang berada di garis belakang menjadi yang pertama merasakan kehadiran negara. (HK)