Dinkes Mimika Perkuat Akurasi Perencanaan Obat dan Layanan Farmasi Klinik Guna Tekan Kasus Hipertensi dan Diabetes

TIMIKA, papuamctv.com — Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Mimika menggelar kegiatan Pembinaan Pelaporan Rencana Kebutuhan Obat (RKO) dan Penguatan Farmasi Klinik di Ballroom Hotel Horison Diana Timika pada Rabu (15/07/2026). Langkah strategis ini diambil sebagai upaya nyata menjamin ketersediaan obat sekaligus mengendalikan tren penyakit tidak menular (PTM), khususnya hipertensi dan diabetes melitus yang kini telah masuk dalam sepuluh besar penyakit tertinggi di Mimika.

 

Kegiatan ini dibuka langsung oleh Kepala Bidang Kesehatan Lanjutan, Kefarmasian, dan Alat Kesehatan Dinkes Mimika, Farida, SKM., M.Kes., Pelatihan ini melibatkan penanggung jawab kefarmasian dari 26 Puskesmas se-Kabupaten Mimika, para pemegang program di Dinas Kesehatan, klinik pemerintah, hingga perwakilan RSUD Waa Banti. Acara ini juga menghadirkan pakar obat kawakan Papua, Ibu Lusiang, serta narasumber dari Kementerian Kesehatan RI yang tersambung secara virtual.

 

Dalam keterangannya, Kabid Kesehatan Lanjutan, Kefarmasian, dan Alkes Dinkes Mimika, Farida, menegaskan bahwa penyusunan RKO tidak boleh lagi dilakukan berdasarkan perkiraan (reka-reka). Setiap puskesmas dituntut untuk menyajikan data ril yang bersumber dari identifikasi kebutuhan lapangan, peta penyakit wilayah, hingga hasil program Medical Check-Up (MCU) keliling.

 

"Kondisi satu wilayah dengan wilayah lain itu berbeda. Kebutuhan obat di pesisir tentu tidak sama dengan di area perkotaan. Melalui pembinaan ini, kami memacu para penanggung jawab farmasi agar merencanakan obat secara efektif dan efisien berbasis data faktual," ujar Farida.

 

Ia juga meluruskan persepsi publik terkait ketersediaan obat di tingkat akar rumput. Farida menjelaskan bahwa instalasi farmasi kabupaten mendistribusikan obat berdasarkan laporan dan permintaan puskesmas di bawahnya.

 

"Kalau ada obat kosong di puskesmas, bisa jadi perencanaannya di tingkat bawah yang kurang optimal. Kami di era sekarang dituntut serba efektif. Sistem dropping asal-asalan tanpa melihat data kasus hanya akan membuat obat tidak terpakai dan menjadi mubazir," tegasnya.

 

Terkait dengan pengelolaan obat, Farida memaparkan perbedaan mekanisme pengadaan. Obat di puskesmas terbagi menjadi dua kelompok, yaitu:

1. Obat Program: Seperti obat malaria, TBC, HIV, dan vaksin, yang pengadaannya menjadi wewenang pusat dan disalurkan melalui provinsi.
2. Obat Pelayanan Kesehatan Dasar (PKD): Termasuk obat hipertensi dan diabetes melitus, yang dianggarkan langsung oleh APBD Kabupaten melalui tim perencanaan obat terpadu menggunakan aplikasi e-Monev Kementerian Kesehatan.

 

Dinkes Mimika menjamin bahwa ketersediaan stok obat PKD untuk hipertensi dan diabetes melitus saat ini dalam kondisi aman. Pemerintah bahkan menerapkan sistem buffer stock (stok penyangga) guna memastikan ketersediaan obat tetap aman hingga tiga bulan ke depan, meski terjadi transisi tahun anggaran.

 

"Penyakit tidak menular seperti diabetes dan hipertensi kini masuk sepuluh besar di Mimika. Ini membutuhkan pengobatan jangka panjang dan rutin. Karena orang sakit tidak mengenal tanggal atau tahun anggaran, kami pastikan buffer stock itu selalu siap," tambah Farida.

 

Pergeseran pemicu penyakit dari faktor keturunan menjadi faktor gaya hidup (lifestyle) yang serba instan—seperti kurang bergerak, jam tidur tidak teratur, serta tingginya konsumsi pemanis dan pengawet—menjadi tantangan besar di Mimika.

 

Menyikapi hal tersebut, Dinkes Mimika menggalakkan edukasi preventif secara visual di puskesmas-puskesmas, seperti menempelkan informasi kadar gula pada kemasan minuman kemasan guna membangun kesadaran mandiri masyarakat. Dinkes juga mengapresiasi inisiatif ruang publik seperti program Car Free Day (CFD) bertema "Anti Mager" (Malas Gerak) yang dinilai efektif membantu meringankan beban sektor kesehatan.

 

Di akhir sesi, Farida mengimbau kepada seluruh masyarakat Mimika yang menjalani pengobatan penyakit tidak menular agar disiplin mengonsumsi obat secara teratur demi menghindari risiko komplikasi berat, kecacatan, hingga kematian.

 

"Kami meminta masyarakat aktif berkonsultasi. Di setiap puskesmas kini sudah ada apoteker. Sebelum membawa pulang obat, tanyakan dengan detail cara pemakaian dan indikasinya. Kesehatan adalah tanggung jawab bersama, dimulai dari komitmen diri sendiri untuk hidup lebih panjang dan produktif," pungkasnya. (HK)