Satgas MBG Mimika Perkuat Sinergi Lintas Sektor, Dorong Percepatan Operasional SPPG Terkendala Hambatan Teknis
TIMIKA, papuamctv.com – Pemerintah Kabupaten
Mimika melalui Satuan Tugas (Satgas) Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis
(MBG) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Tahun 2026 di Gedung Kantor Bupati
Mimika, Lantai 3, pada Rabu (15/07/2026).
Rapat yang dipimpin langsung oleh
Wakil Bupati Mimika ini dihadiri oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah
(Forkopimda), Sekretaris Daerah (Sekda), seluruh pimpinan Organisasi Perangkat
Daerah (OPD), serta pemangku kepentingan terkait. Agenda strategis ini
bertujuan menyamakan persepsi, mengevaluasi operasional Satuan Pelayanan
Pemenuhan Gizi (SPPG), serta merumuskan langkah percepatan perluasan layanan
program prioritas Badan Gizi Nasional (BGN) tersebut di wilayah Mimika.
Realisasi Program dan Kendala
Operasional SPPG Hingga Juli 2026, Program MBG di Kabupaten Mimika telah
menjangkau 45.345 penerima manfaat, yang terdiri dari 40.798 peserta didik dan
4.547 kelompok sasaran lainnya (ibu hamil, ibu menyusui, dan balita) di Distrik
Mimika Baru, Wania, Kuala Kencana, dan Mimika Timur.
- 12 SPPG berstatus aktif dan telah beroperasi penuh.
- 6 SPPG berstatus ditangguhkan (suspend) oleh tim pemantau pusat sejak Maret 2026. Penangguhan dilakukan karena pengelola belum merampungkan sejumlah persyaratan, seperti pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) serta kelengkapan administrasi standardisasi dapur.
- 2 SPPG Baru (Dapur Pemda di wilayah Distrik Wania dan Distrik Mimika Baru) progres fisiknya telah mencapai 100%. Namun, operasionalnya masih tertahan menunggu kelengkapan sarana prasarana (sampas) dari pihak kontraktor BGN serta penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dari pusat.
Dalam sesi diskusi, Kepala
Regional Badan Gizi Nasional (BGN) menjelaskan bahwa dapur-dapur yang terkena
(suspend) sebenarnya telah melakukan pembenahan fasilitas di lapangan. Namun,
proses re-aktivasi berjalan lambat akibat adanya transisi kepemimpinan dan
pengetatan seleksi administrasi di tingkat internal BGN Pusat.
Selain masalah infrastruktur
dapur, ia juga menyoroti kendala pemenuhan kebutuhan administrasi berbasis
Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk validasi kelompok sasaran intervensi gizi.
Menanggapi hal tersebut Wakil
Bupati Mimika, menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menjaga pemenuhan
gizi anak melalui evaluasi menyeluruh terhadap unit terdampak. Pemkab Mimika
kini mempercepat pemenuhan persyaratan teknis agar Program Makan Bergizi Gratis
(MBG) dapat segera beroperasi normal kembali.
"Pemenuhan gizi anak-anak
adalah prioritas utama. Kami akan mengevaluasi total, mempercepat syarat
teknis, dan segera meninjau lapangan untuk memastikan langkah yang diambil
tepat sasaran," ujarnya
Melalui sinergi lintas sektor
ini, Pemkab Mimika menargetkan Program MBG dapat kembali berjalan optimal demi
mendongkrak kualitas gizi anak di kabupaten mimika.
Guna mempercepat proses tersebut,
Sekretaris Daerah (Sekda) Mimika memberikan arahan taktis kepada Satgas untuk
segera melakukan integrasi data lintas dinas. Pemerintah daerah
menginstruksikan pemanfaatan basis data yang ada pada Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB (DP3AP2KB), Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Dinas Sosial, serta Dinas Kesehatan.
Rapat koordinasi ditutup dengan
komitmen bersama untuk memperkuat sinergi lintas sektor dan memotong jalur
birokrasi yang menghambat teknis operasional. Pemerintah Kabupaten Mimika
berharap hasil rakor ini menjadi acuan berkala demi memastikan perluasan cakupan
Program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan transparan, akuntabel, dan merata
hingga ke wilayah terluar (3T) sepanjang tahun 2026. (MR)
